Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Kesesuaian Ukuran Sudut Gonion Mandibula pada Teknik Radiografi Sefalometri Lateral dan Panoramik Digital

harahap, Rahmi Julianti - Pramanik, Farina - Sam, Belly

Detail Cantuman XML Detail Cite

prevalensi karies dan indeks DMF-T dengan skala D1-D2 pada mahasiswa penghuni pondok pesantren al-ihsan

Drg. Dede Sutardjo, SKM - Setunggal Agung Nugroho Harahap - Sri Susilawati, drg., M.Kes

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 877/K/PID/2009 TANGGAL 31 AGUSTUS 2009 YANG MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 1303/PID/B/PID.BDG TANGGAL 12 MEI 2008 TENTANG TERDAKWA YANG DIPUTUS LEPAS (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS

Guntur Putra Harahap - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Ijud Tajudin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 877/K/PID/2009 TANGGAL 31 AGUSTUS 2009 YANG MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 1393/PID/B/PN.BDG TANGGAL 12 MEI 2008 TENTANG TERDAKWA YANG DIPUTUS LEPAS (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS

Guntur Putra Harahap - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Ijud Tajudin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3051 K/SIP/1981 TANGGAL 28 DESEMBER 1983 DALAM PERKARA MEREK GOLD BOND DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDAANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1992 T

Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Mohamad Taufik Harahap - Prof. Dr. Man Suparman Sastrawidjaja, SH., SU.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA YANG MENGANDUNG KLAUSULA ABITRASE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H. - Maya Dewi Harahap - Rai Mantili, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Parate Eksekusi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Industri Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Dr. Tarsisius Muwradji, SH.,MH. - Hapendi Harahap - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Parate Eksekusi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Industri Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggung Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Hapendi Harahap - Prof.Dr. H. Eman Suparman, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penemuan Kebenaran Formil Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik

Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, SH., MH - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH - Yustika Tatar Fauzi Harahap

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI RIAU BERKAITAN DENGAN PENERAPAN KODE ETIK KEJAKSAAN DI WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI RIAU

Abi Ma'ruf Radjab, S.H.,M.H. - Bani Kohar Harahap - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMUNITAS TAKHTA SUCI TERHADAP FORUM PENGADILAN ASING DIHUBUNGKAN DENGAN DOKTRIN IMUNITAS KEDAULATAN NEGARA DAN UNITED NATIONS CONVENTION ON JURIDICTIONAL IMMUNITIES OF STATES AND THEIR PROPERTY OF 2004

Dr. Hj. Ietje K. Andries, S.H.,M.H. - Kurnia Irawan Harahap - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M., Ph.D.,FCB. Arb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hukum Persaingan Usaha Industri Media Massa Nasional Dikaitkan Dengan Kemerdekaan Pers Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan

Naungan Harahap - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb - Prof. Huala Adolf, H., LL.M., Ph.D.,FCBArb. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Selaku Pembeli Yang Beritikad Baik Pada Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Rangka Pengembangan Hukum Jaminan Di Indonesia.

Dr. H Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN - Hapendi Harahap - Prof. Dr. H. Eman Suparman, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN NOMOR 264/PDT.G/2014/PA.PYB TENTANG GUGATAN PEMBAYARAN HUTANG MAHAR (TUOR) DALAM GUGATAN PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG

Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H. - Linda Rachmainy, S.H., M.H. - NASRUDDIN KHALIL HARAHAP

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Chairuman Harahap - Prof. Dr. H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Kesesuaian Ukuran Sudut Gonion Mandibula pada Teknik Radiografi Sefalometri Lateral dan Panoramik Digital

prevalensi karies dan indeks DMF-T dengan skala D1-D2 pada mahasiswa penghuni pondok pesantren al-ihsan

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 877/K/PID/2009 TANGGAL 31 AGUSTUS 2009 YANG MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 1303/PID/B/PID.BDG TANGGAL 12 MEI 2008 TENTANG TERDAKWA YANG DIPUTUS LEPAS (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 877/K/PID/2009 TANGGAL 31 AGUSTUS 2009 YANG MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 1393/PID/B/PN.BDG TANGGAL 12 MEI 2008 TENTANG TERDAKWA YANG DIPUTUS LEPAS (ONTSLAG VAN ALLE RECHTS

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3051 K/SIP/1981 TANGGAL 28 DESEMBER 1983 DALAM PERKARA MEREK GOLD BOND DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDAANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1992 T

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA YANG MENGANDUNG KLAUSULA ABITRASE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Parate Eksekusi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Industri Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Parate Eksekusi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Industri Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggung Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Penemuan Kebenaran Formil Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik

FUNGSI PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI RIAU BERKAITAN DENGAN PENERAPAN KODE ETIK KEJAKSAAN DI WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI RIAU

IMUNITAS TAKHTA SUCI TERHADAP FORUM PENGADILAN ASING DIHUBUNGKAN DENGAN DOKTRIN IMUNITAS KEDAULATAN NEGARA DAN UNITED NATIONS CONVENTION ON JURIDICTIONAL IMMUNITIES OF STATES AND THEIR PROPERTY OF 2004

Kajian Hukum Persaingan Usaha Industri Media Massa Nasional Dikaitkan Dengan Kemerdekaan Pers Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Selaku Pembeli Yang Beritikad Baik Pada Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Rangka Pengembangan Hukum Jaminan Di Indonesia.

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN NOMOR 264/PDT.G/2014/PA.PYB TENTANG GUGATAN PEMBAYARAN HUTANG MAHAR (TUOR) DALAM GUGATAN PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG

Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi