Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   11   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

EVALUASI PROGRAM FACTORY VISIT SEBAGAI UPAYA MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN CUSTOMER COMMERCIAL PADA PT. TREND INTERRIORS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN ANTARA EFEKTIVITAS ANGGARAN BIAYA OPERASI (ABO) DENGAN PENCAPAIAN LABA PADA PT. PERTAMINA (PERSERO) UPms III CABANG BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH SERVICE DELIVERY TERHADAP CUSTOMER TRUST PADA PD. KEBERSIHAN KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH STRATEGI PENINGKATAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TEHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RETORAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN PENERAPAN ATURAN ETIKA DENGAN PROFESIONALISME AKUNTAN PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERBEDAAN MENU PAKET RUMAH MAKAN BUMBU DESA CAB. PASIR KALIKI BANDUNG TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TWITTER DALAM PERENCANAAN BISNIS KULINER POGOPOPS CORNDOG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PADA DINAS PERPAJAKAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Poligami Sebagai Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP NON-REFOULEMENT SEBAGAI PRINSIP UTAMA DALAM KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MENERIMA DAN MELINDUNGI PENGUNGSI (REFUGEE) DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS WILAYAH SABAH DALAM SENGKETA MALAYSIA DAN KESULTANAN SULU BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 1881 K/PID/2010 TENTANG PENGEMBALIAN KEPEMILIKAN BARANG BUKTI MOBIL MILIK TERDAKWA KEPADA SAKSI KORBAN DALAM KASUS PENIPUAN JUAL BELI MOBIL DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM CARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP DISSENTING OPINION PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2723K/PDT/2011 DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA GARUT NOMOR 31.PDT.P/2004/PA.GRT. TANGGAL 29 MARET 2004 YANG MENGABULKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP ANI SUMARNI (PEMOHON)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN ICJ ( INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE) MENGENAI APPLICATION OF INTERIM ACCORD 13 SEPTEMBER 1995 ( THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA V GREECE) GENERAL LIST NO. 142 5 DESEMBER 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL MENGENAI PENERAPAN DARI KONVENSI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGHUKUMAN BAGI KEJAHATANN GENOSIDA (GENOCIDDE CONVENTION 1948) ANTARA BOSNIA DAN HERZEGOVINAMELAWAN SERBIA DAN MONTENEGRO TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TANGGAL 17 DESEMBER 2002 MENGENAI SENGKETA KEPEMILIKAN PULAU SIPADAN-LIGITAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO 274/PDT.G/2013.BDG. BERKAITAN DGN JAMINAN ATAS EKSEKUSI TANAH DIBAWAH NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 206/Pdt/2008/PT. Bdg TENTANG SENGKETA PERJANJIAN LEASING DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA TN. GAN GAN JAYA WIBAWA DAN PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN NEGARA DALAM MEMENUHI HAK ATAS AIR ( THE RIGHT TO WATER) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN NON-STATE PARTY DARI KONVENSI TENTANG PENGUNGSI 1951 TERHADAP PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA BERDASARKAN PRINSIP UMUM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN PENDUDUK SIPIL KORBAN EXCESSIVE COLATERAL DAMAGE DI IRAK DALAM MENUNTUT KOMPENSASI ATAS INVASI YANG DILAKUKAN PASUKAN KOALISIS PADA PERANG IRAK 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS KETENTUAN WAIVER CLAUSE DI DALAM SAN FRANCISCO PEACE TREATY 1951 YANG BERTENTANGAN DENGAN NORMA DASAR HUKUM INTERNASIONAL (JUS COGENS NORM) BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEKANISME PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) OLEH SALAH SATU CABANG PT CIMB NIAGA, TBK TERHADAP PEKERJA YANG DIDUGA MELAKUKAN KESALAHAN BERAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA DI CHEVRON GEOTHERMAL INDONESIA LTD DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PADA PEKERJA DI PERUSAHAAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA PER-04/MEN/1994 TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN JO UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMAKAIAN GELATIN PADA PRODUK MAKANAN MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT SERTIFIKASI HALAL OLEH LPPOM DAN PELABELAN HALAL OLEH BPOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Keadaan Darurat di Indonesia Menurut Hukum Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAYARAN DANA HASIL PRODUKSI BATUBARA DALAM PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA ANTARA PT. ADARO INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/M-DAG/PER/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMOTONGAN TUNJANGAN HARI RAYA DISEBABKAN KELUARNYA SURAT PERINGATAN OLEH DIREKSI DI PT.HPG TERHADAP TENAGA KERJA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGANAN INTERNALLY DISPLACED PERSONS (IDPS) AKIBAT KONFLIK MALUKU DIHUBUNGKAN DENGAN GUIDING PRINCIPLES ON INTERNAL DISPLACEMENT""ENANGANAN INTERNALLY DISPLACED PERSONS (IDPS"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCANTUMAN KLAUSUL PENGEMBALIAN BIAYA (COST RECOVERY) DALAM KONTRAK BAGI HASIL DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN TERHADAP PELAKSANAAN TERHADAP PELAKSANAAN INDUSTRI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KEWAJIBAN PELAKU UASAHA INDUSTRI MAINAN TERHADAP PRODUK MAINAN YANG BELUM BERSETIFIKAT SNI BERDASARKAN PERATURAN MENTRI PERINDUSTRIAN RI NO.24/M.IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN SNI MAINAN SECARA WAJIB DIKAITKAN DENGAN PERKEMBANGAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI ASEAN DAN UNI EROPA UNTUK MENCARI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA YANG IDEAL DI ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ATAS GANTI KERUGIAN YANG DISEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK ATAS KERUGIAN PIHAK APPLICANT AKIBAT PENGAKHIRAN KONTRA GARANSI DIKAITKAN DENGAN KITAB UU HUKUM PERDATA DAN KETENTUAN BANK GARANSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM BIDAN DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KOPERASI DW ATAS HILANGNYA BENDA JAMINAN MILIK ANGGOTA DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UU NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES (CRPD) 2011 DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENJAMIN HAK ATAS PANGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan bahan tambahan berbahaya pada produk pangan ditinjau dari UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENELITIAN MEDIS DI NEGARA BERKEMBANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN INTERNASIONAL TENTANG KODE ETIK PENELITIAN MEDIS DAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) : studi kasus Trovan Abdulahi v Pfizer di Kano, Nigeria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERDATA APOTEKER TERHADAP PASIEN SELAKU KONSUMEN AKIBAT KESALAHAN PEMBERIAN OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT. JASA RAHARJA (PERSRO) TERHADAP PENUMPANG BIS YANG MENGALAMI KECELAKAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB TENAGA MEDIS ATAS MALPRAKTIK MEDIS YANG DISEBABKAN KARENA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KADHORI BIN RANI ATAS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PULSANET SELAKU AGEN PULSA BERDASARKAN KUHP DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PERTAMINA DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH MILIK PERTAMINA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum atas persertifikatan dan penyelesaian sengketa tanah harta pusaka kaum Minangkabau dikaitkan dengan peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KARTU DEBET DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANPA AUTEBTIKASI OIN BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   11   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog