Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2454 K/PDT/2019 MENGENAI SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT BANK BRI SYARIAH KCP JAKARTA MAMPANG ATAS PEMINDAHBUKUAN DANA DEPOSITO MILIK HASAN BASRI DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DI DESA CELUKAN BAWANG AKIBAT PENCEMARAN YANG DILAKUKAN OLEH PT PLTU CELUKAN BAWANG YANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMENUHAN HAK ATAS SUAKA (RIGHT TO ASYLUM) DI PERBATASAN NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL: PENGESAMPINGAN (DEROGATION) KEWAJIBAN NEGARA OLEH NEGARA YUNANI SAAT PANDEMI COVID-19

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM HAL EKSEKUSI TERHALANG OLEH GUGATAN DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN APLIKASI GOJEK DALAM FITUR PAYLATER DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) DALAM KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.05/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR.CHASBULLAH ABDUL MAJID KOTA BEKASI DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BERDASARKAN BUKU III KUHPERDATA TENTANG PERIKATAN DAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Legalitas Penggunaan Kekuatan Bersenjata oleh Amerika Serikat terhadap Suriah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Legalitas Jurisdiksi Pidana Universal Pengadilan Nasional Jerman dan Swedia terhadap Pelaku Kejahatan Perang di Suriah menurut Hukum Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI POJK NOMOR 19/POJK.03/2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR (LAKU PANDAI) DI SEKTOR PERBANKAN GUNA MEWUJUDKAN KEUANGAN INKLUSIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA AKUN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM ATAS FOTO PRIBADI YANG DIUNGGAH KEMBALI OLEH PIHAK KETIGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Jo. KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDEKATAN REGIONALISME SEBAGAI SOLUSI PENANGANAN PENGUNGSI DI ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI YANG DIAKIBATKAN OLEH PERUBAHAN IKLIM DAN LINGKUNGAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dicantumkan Sebagai Kontak Alternatif dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna di Perusahaan Pembiayaan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARA JASA SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK ALIPAY DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Perjanjian Modal Ventura antara PT Sarana Kalteng Ventura dan Tri Akbar Samsi Silam Ditinjau Bedasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha perusahaan modal ventura dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap pasangan usaha

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis yuridis terhadap terhadap perlindungan hukum konsumen pengguna jasa telkom indihome dikaitkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA PENSIUN (BNI) 46 TERHADAP PESERTA JAMINAN HARI TUA DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN DAN POJK No 3 TAHUN 2015 TENTANG INVESTASI DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) ANTARA PTBANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG GARUT DENGAN PEKERJA CUSTOMER SERVICE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SURAT UTANG JANGKA MENENGAH (MEDIUM TERM NOTES) ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBITDITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIADAN PERATURAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KEDUTAAN BESAR ASING TERHADAP TENAGA KERJA WNI ATAS PHK SECARA SEPIHAK MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENCANTUMAN KLAUSUL PEMUTUSAN KONTRAK DALAM PERJANJIAN BAKU PENGADAAN MATERIAL UNTUK PENUNJANG KEBERSIHAN INDOOR TAHUN 2018 ANTARA PT PERTAMINA (PERSERO) TERMINAL BBM BANDUNG GROUP DENGAN PIHAK KEDUA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG BUKAN MILIK DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK UNPAD DALAM SENGKETA KARYA BATIK PADA DESAIN TOGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DANUNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI RESPONSIBILITY TO PROTECT DIKAITKAN DENGAN KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH SEJAK 2011 BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS LARANGAN MELINTAS DI WILAYAH UDARA UNI EMIRAT ARAB DAN BAHRAIN TERHADAP MASKAPAI PENERBANGAN QATAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN PEKERJA SECARA SEPIHAK DARI PERUSAHAAN KE PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI RESPONSIBILITY TO PROTECT DIKAITKAN DENGAN KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH SEJAK 2011 BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 140PK/PDT/2015 MENGENAI PELIMPAHAN TANGGUNG JAWAB MEMBAYAR GANTI RUGI DARI PEWARIS KEPADA AHLI WARIS DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PASIEN DARI SALAH KEMASAN OBAT SUNTI YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN FARMASI DAN RUMAH SAKIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM POLA EXECUTING OLEH ARJUNA FINANCE DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN SERTIFIKASI PILOT PESAWAT UDARA TANPA AWAK ( UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM /UAS) UNTUK TUJUAN KOMERSIAL BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KUSTODIAN DAN INVESTASI DALAM PENYELENGGARAAN AKTIVITAS EQUITY CROWDFUNDING OLEH PT AKSELERAN KAPITAL INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PROYEK SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) OLEH AWAK MOBIL TANGKI DI PT PERTAMINA PATRA NIAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP TRANSAKSI PRE - CLOSING DI PASAR MODAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG PASAR MODAL DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT EKSPLOITASI SUMBER DAYA MINERAL DI RUANG ANGKASA: THE PROVINCE OF ALL MANKIND V UNILATERAL APPROACHES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP LAYANAN FINTECH JENIUS BANK BTPN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP ATRIBUSI ATAS TINDAKAN HARBORING NEGARA TERHADAP PELAKU TERORISME: STUDI OPERATION ENDURING FREEDOM AMERIKA SERIKAT TERHADAP AFGHANISTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI SANKSI TERHADAP INDIVIDU MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Hukum Terhadap Status Kepemilikan Harta Warisan Akibat Perkawinan Campuran yang dilakukan oleh margariet dengan douglas di bali dikaitkan dengan pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DI BERDASARKAN UNDANG- MINERAL DAN BATUBARA JO. UNDANG- TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK PENGELOLAAN SUNGAI NIL OLEH MESIR DAN SUDAN SEBAGAI NEGARA SUKSESOR DARI PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM NILE WATERS AGREMEENTS 1929 DAN 1959 TERHADAP PEMBANGUNAN GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE DAM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Poligami Sebagai Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP NON-REFOULEMENT SEBAGAI PRINSIP UTAMA DALAM KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MENERIMA DAN MELINDUNGI PENGUNGSI (REFUGEE) DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS WILAYAH SABAH DALAM SENGKETA MALAYSIA DAN KESULTANAN SULU BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 1881 K/PID/2010 TENTANG PENGEMBALIAN KEPEMILIKAN BARANG BUKTI MOBIL MILIK TERDAKWA KEPADA SAKSI KORBAN DALAM KASUS PENIPUAN JUAL BELI MOBIL DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM CARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP DISSENTING OPINION PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2723K/PDT/2011 DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA GARUT NOMOR 31.PDT.P/2004/PA.GRT. TANGGAL 29 MARET 2004 YANG MENGABULKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP ANI SUMARNI (PEMOHON)

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog