Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Kontrak Kerja Sama Penguasaan Gas Metana Batu Bara Yang Berkeadilan Dihubungkan Dengan Hak Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Migas Duhubungkan Dengan UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Suatu Perspektif Pembaruan Kerjasama Bidang Hulu Migas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kontrak Leasing Dengan Jaminan Alat Berat Sebagai Objek Leasing Di Perusahaan Swasta Nasional Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Lessor Sebagai Upaya Pengembangan Perusahaan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kredit kepemilikan rumah secara Buy Back Guarantee dihubungkan dengan Undang Undang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kredit macet dengan jaminan hak milik atas tanah milik debitor yang berpindah kewarganegaraan dihubungkan dengan UU no. 5 tahun 1960 ttg Peraturan dasar pokok-pokok agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KREDIT TANPA JAMINAN YANG DITERAPKAN PADA PROGRAM BKKBN DALAM KREDIT PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (KPTTG) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP GUGATAN PERKARA PEREBUTAN TANAH DESA ANTARA WARGA DESA CITARIK DENGAN KANTOR PERTANAHAN DAN KEAMANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP PANITIA PENGADAAN TANAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR DALAM PEMBEBASAN TANAH DI JALAN AHMAD YANI UNTUK PEMBANGUNA JEMBATAN LAYANG (FLY OVER) PEMUDA - PRAMUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Nota Kesepakatan Pendanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pedagang Pasar Tradisional Antara Bank Dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya Jakarta.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur Yang Dikerjasamakan Dengan Badan Usaha.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BESERTA HAMBATANNYA MELALUI KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) PADA PT BANK X DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KETENTUAN FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK KONSTRUKSI BERDASARKAN UU NO 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONTRUKSI JO. PP NO. 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatasan Luas Kepemilikan Hak Atas Tanah Untuk Perumahan Diperkotaan Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Guna Bangunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan di Bank Syariah Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pengembangan Hukum Perbankan Syariah Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan Jaminan Fidusia pada Pembiayaan Syariah Dikaitkan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Blbi) Kepada Bank-Bank Bermasalah Dikaitkan dalam Upaya Pemerintah di Bidang Penyehatan Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Rangka Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Kredit Yang Dijamin Oleh Saham Go Public Dengan Menggunakan Lembaga Fidusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN KREDIT YANG DIJAMIN OLEH SAHAM GO PUBLIC" DENGAN MENGGUNAKAN LEMBAGA FIDUSIA "EMBERIAN KREDIT YANG DIJAMIN OLEH SAHAM "GO PU"MBERI"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian pembiayaan berdasarkan bagi hasil mudharabah oleh bank yang menjalankan usaha berdasarkan prisip Syariah dalam system perbankan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK BERMASALAH UNTUK MEWUJUDKAN PERBANKAN YANG SEHAT DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Diluar Negeri Dihubungkan Dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencabutan Izin Usaha Bank dan Akibatnya Terhadap Hak Nasabah Penyimpan Dana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakkan Hukum Lingkungan Berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONTRAK BAGI HASIL DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Lebaga Paksa Badan Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan manajemen resiko perbankan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana tabungan dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pajak Deposito Dalam Sistem Perbankan Yang Dihubungkan Dengan Rahasia Bank

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Suatu tinjauan hukum atas kerugian akibat perubahan nilai mata uang dalam perjanjian jasa kontruksi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Suatu tinjauan hukum pembayaran dengan kredit berdokumen letter of credit(LC) dalam perjanjian ekspor impor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Subrogasi dalam pengalihan piutang kredit oleh Bank dengan objek jaminan hak tanggungan berpedoman pada UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tagihan Pajak Sebagai Piutang Istimewa Dalam Kepailitan Debitor Dihubungkan Dengan Politik Hukum Perpajakan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tagihan Pajak Sebagai Piutang Istimewa Dalam Pembagian Boedel Pailit di Indonesia Dihubungkan Dengan Politik Hukum DIbidang Perpajakan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab agen bank dalam kredit sindikasi macet terhadap kreditor peserta sindikasi dihubungkan dengan UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah oleh UU no. 10 tahun 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab bank atas hilangnya barang titipan milik nasabah pada perjanjian penitipan barang dalam sistem perbankan di Indonesia dihubungkan dengan UU ttg perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah sebagai akibat penyalahgunaan Personal Identification Number (PIN) kartu debet dalam perjanjian Automated Teller Machines (ATM) oleh pihak ketiga dihubungkan dengan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindunga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Developer Terhadap Penawaran Yang Dipublikasikan Dalam Jual Beli Perumahan Margahayu Raya Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Pada Bank Berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka Dikaitkan Dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Cooperate Governace Dihubungkan Dengan Peraturan Bank Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab Pedagang informal sebagai pelaku usaha terhadap kerugian konsumen NPM L2N.00.036 L2N.00.046 L2N.00.035 L2N.00.062 L2N.00.031 L2N.01.002 L2N.00.016 L2N.00.026 L2N.01.050 L2N.00.054 L2N.00.064 L2N.00.074 L2N.00.056 L2N.0

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perdagangan Obat Tradisional Berbahan Kimia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perdagangan Obat Tradisional Berbahan Kimia Yang Dapat Membahayakan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pos Terhadap Konsumen Berkaitan Dengan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian E-Logistics Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Rangka Pegembangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pelaku usaha produsen terhadap kerugian konsumen karena mengkonsumsi makanan tercemar

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pemegang Saham Pengendali Bank Dalam Akuisisi Oleh Kelompok Perusahaan Sebagai Upaya Penyehatan Perbankan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERHADAP PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG MELAKUKAN PRIVATISASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Air Minum Atas Kerugian Pelanggan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab perusahaan pengembang perumahan terhadap kerugian masyarakat akibat kerusakan lingkungan dihubungkan dengan pengembangan permukiman terpadu yang berwawasan lingkungan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Produk Atas Pangan Olahan Sebagai Objek Perdagangan Dikaitkan Dengan Standarisasi Mutu Produk Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Sumber Daya Alam Bidang Pertambangan Mineral Dihubungkan Dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog