Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Kajian Hukum Atas Privatisasi BUMN Sektor Migas Berdasarkan Asas Keadilan Dalam Perspektif Pembangunan Industri Migas Berwawasan Lingkungan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Tanggung Jawab Akuntan Publik Terhadap Hasil Audit Laporan Keuangan Perusahaan Swasta Berbentuk Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan Good Corporate Governance Perkembangan Perekonomian Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Kebijakan Kepemilikan Tunggal ( Single Presence Policy ) Atas Perbankan Nasional Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Perbankan Nasional Dikaitkan Dengan Arsitektur Perbankan Indonesia ( Api ) Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN PERANG NO. 013/P/KSA/50 TAHUN 1950 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI MERGER PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Penggunaan Tanah Hak Ulayat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral Dikaitkan Dengan Hak Masyarakat Adat Setempat Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Persaingan Usaha Industri Media Massa Nasional Dikaitkan Dengan Kemerdekaan Pers Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin di Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dalam Rangka Menuju Pembangunan Hukum Kewarisan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Terhadap Sita Jaminan Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Berdasarkan Asas Keadilan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Prinsip Akuntabilitas Perbankan Dalam Mewujudkan Good Corporate Goverance Suatu Upaya Penyehatan Bank

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kapasitas Hukum Atas Investasi Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal Dikaitkan Dengan Pelanggaran Hak Investor.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kapilitan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Persero Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pengembangan Perekonomian Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Pengelolaan BUMN Industri Strategis Dikaitkan Dengan Larangan Pengelolaan Industri Strategis Oleh Pihak Asing Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Perbankan Indonesia Dikaitikan Dengan Fungsi Bank Indonesia Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional Menurut Hukum Positif.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hak Pengelolaan Atas Tanah Dikaitkan Dengan Hak Menguasai Negara Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum Jaminan Kredit Dalam Pemberian Kredit Penerusan (Channeling) Antara Bank Dengan Perusahaan Pembiayaan (Multifinance)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan hukum pemegang hak jaminan keberadaan dalam praktik dihubungkan dengan Undang- Undang No. 37 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam praktik dikaitkan dengan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Kepmenperindag no. 350/MPP/Kep/12/2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepailitan Berdasarkan Obligasi DIjamin (Guaranrteed Secured Note) Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Special Purpose Vehicle (Spv) Diluar Negeri Serta Dijamin Oleh Perusahaan Inonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Pada Lembaga Perbankan Tanpa Melalui Proses Gugatan Dipengadilan Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bersertifikat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia Dikaitkan Dengan Masalah Gugatan Berdasarkan Hak Atas Tanah Adat Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Penanaman Modal Bidang Agribisnis Dikaitkan Dengan Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Melalui Izin Usaha Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumber Daya Alam.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Penjaminan Bangunan Dengan Tanah Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Hak Menguasai Oleh Negara Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Berbatasan Dengan Pantai Bagi Kepentingan Investasi Kepariwisataan Suatu Kajian Atas Hukum Pertanahan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing dihubungkan hak atas tanah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukm Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat Berkaitan Dengan Pengembangan Investi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli otomotif

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Atas Hak Milik Intelektual Produk Masyarakat Lokal Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIKTIF DIKAITKAN DENGAN NDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEPOSAN BANK DALAM LIKUIDASI BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Deposan Bank Dalam Likuidasi Bank Dihubungkan Dengan Undang-Undang Prlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Dalam Perjanjian Franchisor Asing Dihubungkan Dengan Hak Kekayaan Intelektual

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Industri Garmen Indonesia Dalam Perdagangan Garmen Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Asean-China Free Trade Agreement

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Industri Perikanan Dikaitkan Dengan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penanaman Modal Asing Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi investor dalam transakasi Reksa Dana dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi konsumen obat akibat iklan yang menyesatkan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Kerugian Akibat Transfer Dana Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana dalam likuidasi Bank Perkreditan Kreditan Rakyat dihubungkan dengan UU no. 24 thn 2004 ttg Lembaga Penjamin Simpanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penyalahgunaan Lembaga Pelelangan Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah Dikaitkan Dengan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing Dihuhubungkan Dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dihubungkan Dengan Aspek Haki Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi penerima waralaba pada perjanjian waralaba di bidang money changer dalam terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Penggugat Atas Hak Milik Yang Dikuasai Pihak Lain Melalui Putusan Serta Merta Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PELAYANAN JASA KERETA API INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pewaralaba Atas Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Hak Kreditur Konkuren Sebagai Pemohon Pernyataan Pailit Terhadap Hak Istimewa Kreditur Pemegang Hak Jaminan Kebendaan Dalam Hukum Kepailitan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI YANG DIAKIBATKAN OLEH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN BPR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog