Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Lembaga jaminan kebendaan bagi tanah dan benda lain yg melekat pada tanah dlm konsepsi penerapaan asas pemisahan horisontal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lembaga jaminan kebendaan bagi tanah dan benda lain yg melekat pada tanah dlm konsepsi penerapaan asas pemisahan horisontal

Detail CantumanXML DetailCite
Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal

Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lembaga jaminan kebendaan bagi tanah dan benda lain yg melekat pada tanah dlm konsepsi penerapaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melakat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA AKIBAT BELUM TERPENUHINYA IURAN PRODUKSI DIKAITKAN DENGAN KUH PERDATA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pacta Sunt Servanda

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pacta Sunt Servanda : Penerapan asas "janji itu mengikat" dalam kontrak bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjuan hukum atas hak bank untuk membeli obyek jaminan dalam keadaan kredit macet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Upaya Gulf Indonesia Resources (Grissik) LTD Dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah Dengan PT. Sentosa Mulia Bahagia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis atas surety bond sebagai suatu bentuk khusus jaminan perorangan dalam perjanjian pemborongan dihubungkan dengan keputusan Presiden

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPLIKASI JABATAN RANGKAP DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN PRINSIP RULE OF REASON DAN PER SE ILLEGAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAH TIDAK SE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai penyelesaian masalah kredit macet melalui eksekusi obyek jaminan dalam penjaminan fidusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai perjanjian baku dalam pemasangan listrik PLN dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Mengenai Pinjaman Modal Usaha Melalui Pembiayaan Konsumen Dana Express Pada Perusahaan Multifinance Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai sita jaminan dalam pemutusan pailit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYA MISLEADING PROSPECTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN HIPOTIK BERDASARKAN PASAL 224 HERZIENE INDONESICH REGLEMENT DAN PASAL 1178 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Kawasan Industri di daerah Tingkat II Kotmadya Cirebon Dalam rangka Penanaman Modal Dihubungkan dengan Keppres RI No.41 tahun 1996 Tentang Kawasan Industri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik kepada Yayasan Darul Hidayah di Kotamadya Bandung dihubungkan dengan UU No. 5 Tahun 1960 Jo. No. 28 Tahun 1977

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN DI KAWASAN PUNCAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Yang Dananya Bersumber Dari Surat Utang Negara Dikaitkan Dengan Tingkat Kesehatan Bank.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis persaingan usaha jasa kontruksi pembangunan gedung dalam era pasar bebas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK DALAM SISTEM E-BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Tentang Pengenaan PPN & PPn BM Terhadap Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGENAAN PPN & PPn BM TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI BATAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang transaksi derifatif dengan prisip kehati hatian bank

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang usance letter of credit dalam transaksi ekspor impor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN PERATURAN KPPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Tanah Untuk Usaha Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) di Jawa Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis terhadap perjajian kredit tanpa anggunan pada kredit peduli Jabar dan peduli Banten dihubungkan dengan prinsip kehati-hatian dalam UU No.7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No.10 Th 1998 tentang perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARIAH CARD SEBAGAI PRODUK PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN KETENTUAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUANYURIDIS KRIMINOLOGIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSHIBISIONIS DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN VISUM et REPERTUM PSIKIATRI SEBAGAI ALASAN PENIADAAN PIDANA SESUAI PASAL 44 (1) KUHPIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Berkeadilan Dalam Liberalisasi Sektor Migas menuju Kemandirian Usaha Industri Hilir Minyak Nasional Guna Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pengelolaan BUMN Persero Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Era Liberalisasi Ekonomi Serta Implementasinya di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pertanahan Bagi Kepentingan Penenaman Modal Bidang Agribisnis Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pertanahan Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat Untuk Kepentingan Usaha Pertambangan Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Sektor Migas Dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Penataan Usaha Industri Hilir Menuju Kemandirian Industri Migas Nasional Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Praktik merger dan hak pemegang saham minoritas dalam merger perseroan terbatas dihubungkan dengan UU No.1 Th 1995 dan Peraturan Pemerintah No.27 Th. 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Prinsip Orientasi Bisnis Yang Berkelanjutan Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Sebagai Salah Satu Sarana Pengembangan Lembaga Hukum Arbitrase Domestik Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Privatisasi BUMN Persero Dihubungkan Dengan Kepemilikan Golden Share Oleh Negara Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Saham PT. Terbuka Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kreditur Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Hukum Lingkungan Terpadu Pada kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di Sektor Hulu Migas Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Terpadu Hukum Lingkungan Pada Kegiatan Eksplorasi Dan Eksploitasi Di Sekita Hulu Migas Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sita Jaminan Atas Hak Atas Tanah Yang Merupakan Aset Negara Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO. 3337 K/PDT/1991 TENTANG TANAH SEBAGAI JAMINAN UTANG YANG DIPERJUALBELIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI REG. NO. 635 K/SIP/1973 MENGENAI TUNTUTAN ATAS TANAH NEGARA BEKAS EIGENDOM PERSIL NO. 1860 DITINJAU DARI PERATURAN KONVERSI BAGIAN II UUPA JO. PP NO. 10/1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog