Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STATUS HUKUM TANAH BENGKOK DI DESA CIMENYAN KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH WAKAF DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM PASCA TSUNAMI TAHUN 2004 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANA LAINNYA MENGENAI WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG JUAL BELI SEBIDANG TANAH HAK GUNA BANGUNAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BANDUNG NOMOR 213/PDT.6/2010/PN.BDG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 119 K/TUN/2000 MENGENAI SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA YANG MEMBATALKAN MENCABUT DAN MENARIK SEJUMLAH SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK YANG DIKUASAI OLEH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2233 K/Pdt/2010 TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH TAMBAK ANTARA PT. RAMALEGAWA NUSANTARA MELAWAN PT. MARGASARI JAYA YANG TERLETAK DI DESA TANJUNG PECINAN, KECAMATAN MANGGARAN, KABUPATEN SITUBONDO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT DI DESA RANCATUNGKU KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG DIKAITKAN DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS TANAH NEGARA DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK NORMALISASI SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN MELALUI MEDIASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK SARANA OLAHRAGA DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 JO. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMILIKAN TANAH GUNTAI DI KECAMATAN KADUNGORA KABUPATEN GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN TAP MPR NOMOR IX/MPR/2001 TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENATAAN KEMBALI STRUKTUR PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JO PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCEGAHAN PRAKTEK MANIPULASI TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MULTINASIONAL MELALUI DOKUMENTASI TRANSFER PRICING DAN KOREKSI FISKAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK DI DESA SUKASETIA KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAYAGUNAAN WAKAF SAWAH OLEH LEMBAGA NAZHIR DIINDONESIA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING SEBAGAI BIAYA PEMBANGUNAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI JUAL BELI DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SUNSET POLICY SEBAGAI SUATU INSENTIF PAJAK DALAM USAHA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RENTENG DALAM PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIHUBUNGKAN DENGAN PERIKATAN TANGGUNG MENANGGUNG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUAKN OLEH IR.H.GUNANSYAH ARIFIN SEBAGAI PEMILIK TANAH ATAS PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH YANG DILAKUKAN RONI KEPADA H. SUKANA DI DESA PULOSARI DAN MARGAMEKAR KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DESA CITALEUS KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG MENURUT HUKUM ADAT DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN GADAI ATAS TANAH PERTANIAN OLEH MASYARAKAT DI KELURAHAN SURADE KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG TANAH GUNTAI DIHUBUNGKAN DENGAN PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN KEDUDUKAN BUKU DESA SEBAGAI DATA CATATAN KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURANPEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DALAM PERSEPEKTIF KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI TANAH BENGKOK SETELAH BERUBAHNYA PEMERINTAHAN DESA MENJADI KELURAHAN CICINDE UTARA KECAMATAN BANYUSARI KOTA KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI TANAH JABATAN BAGI PEJABAT DESA MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN NUSAHERANG KABUPATEN KUNINGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN TANAH ADAT KERATON KESEPUHAN CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PENGEMBANG DAN CALON PEMBELI PERUMAHAN DALAM PROSES JUAL BELI PERUMAHAN DAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGAMBILAN TANAH ADAT OLEH PT. ASIATIC PERSADA UNTUK PERKEBUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 PRP TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA JO UNDANG-NDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT DI KECAMATAN MEMBALONG BELITUNG ATAS TANAH HUTAN YANG DIKUASAI OLEH PARA PENGUSAHA PERKEBUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGûUNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN ATAS TANAH TERHADAP WNI YANG MENIKAH DENGAN WNA DAN MERUBAH STATUS KEWARGANEGARAAN MENJADI WNA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM KELUARGA WARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1998 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DALAM UPAYA MENANGGULANGI KEMISKINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE (GUNTAI) DI KABUPATEN GORONTALO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56/Prp TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1991 TENTANG KONSOLIDASI TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERPRES NOMOR 10 TAHUN 2006 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG GADAI TANAH PERTANIAN SECARA HUKUM ADAT SUNDA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUBAHAN TANAH WAKAF MENJADI TANAH HAK MILIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SEMPADAN SUNGAI CIASEM DI DESA TANJUNG TIGA, KECAMATAN BLANAKAN, KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 257/PK/PDT/2009 TERKAIT JUAL BELI TANAH GIRIK PERSIL NO. D-20 BLOK 07 YANG DITUANGKAN DALAM AKTA JUAL BELI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM MUSYAWARAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL JAKARTA LINGKAR LUAR TIMUR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS SISTEM PENDAFTARAN TANAH NEGATIF DALAM MENDUKUNG TERCIPTANYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN MAJALENGKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PROGRAM LARASITA (LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIPIKASI TANAH) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN INDRAMAYU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT DALAM PEMUNGUTAN BPHTB PADA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN BY PASS DI KABUPATEN GARUT DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN TANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENJADI PAJAK DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA BANJAR DAN KOTA TASIKMALAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGENAAN BEA KELUAR KOMODITAS EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI DAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT DALAM NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN TANAH DALAM PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN KANOR PERTANAHAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK-HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN BOGOR DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOGOR DAN KABUPATEN TINGKAT II BOGOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1998 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TELANTAR DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP TANAH ASET PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN NOMINEE ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DI BALI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog