Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5

Peranan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam mencegah Dan Memberantas Pencucian Uang

Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. - Ferry Aries S. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perbuatan Melawan Hukum Korporasi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Tomy Alexander

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perdagangan Orang Transnasional Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia

Emma Valentina Teresha Senewe - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perdpektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 JO Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Praktek Pencucian Uang Melalui Perbankan

ASEP JENAL AHMADI - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pergeseran Pidana Pembayaran Uang Pengganti Menjadi Waris Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Akhiar Salmi - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peristiwa Pengeboman Di CafÚ Sari Club Legian Bali Sebagai Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Yopie Morya Immanuel P

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlawanan Terhadap Peradilan Dikitkan Dengan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

MULA HAPOSAN SIRAIT - Peof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Penerapan Restorative Justice.

A. Kamil Razak - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Dan Pembatasan Hak-Hak Tersangka Di Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) Dikaitkan Dengan Tugas Dan Wewenang Kepolisian

AGUS SUMARTONO - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hak Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan Oleh Polri

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Rochiyanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tata Kelola Global Dibidang Transfer Dana Elektronik Dalam Rangka Memperkuat Sistem Hukum Nasional.

Heru Hanindiyo - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tindak Pidana Makar Terhadap Keamanan Dan Keutuhan Wilayah Negara Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku.

Erdianto - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komatiah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tindak Pidana Pembajakan Di Laut Dihubungkan Dengan Yurisdiksi Kriminal Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Natasha Primadona - Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Atas Perjanjian Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Perum Pegadaian Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan.

Fatahillah Ramli - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB. Arb. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individu Dalam Sistem Hukum Pidana Indonsia

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Purwanto Puji Sutan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Korporasi Transnasional (Tncs) Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Prospek Pengaturannya di Indonesia.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Rudi Muhammad Rizki

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Negara Terhadap Penyelesaian Konflik Bersenjata Internal Melalui Pengadilan Hybrid Menurut Perspektif Hukum Internasional Dan Prakteknya Di Beberapa Negara.

Natalia Lana Lengkong - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M - Prof. Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5

Koleksi

Peranan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam mencegah Dan Memberantas Pencucian Uang

Perbuatan Melawan Hukum Korporasi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Perdagangan Orang Transnasional Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia

Perdpektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 JO Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Praktek Pencucian Uang Melalui Perbankan

Pergeseran Pidana Pembayaran Uang Pengganti Menjadi Waris Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peristiwa Pengeboman Di CafÚ Sari Club Legian Bali Sebagai Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Perlawanan Terhadap Peradilan Dikitkan Dengan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Penerapan Restorative Justice.

Perlindungan Dan Pembatasan Hak-Hak Tersangka Di Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) Dikaitkan Dengan Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Perlindungan Hak Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan Oleh Polri

Tata Kelola Global Dibidang Transfer Dana Elektronik Dalam Rangka Memperkuat Sistem Hukum Nasional.

Tindak Pidana Makar Terhadap Keamanan Dan Keutuhan Wilayah Negara Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku.

Tindak Pidana Pembajakan Di Laut Dihubungkan Dengan Yurisdiksi Kriminal Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Tinjauan Atas Perjanjian Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Perum Pegadaian Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan.

Tinjauan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individu Dalam Sistem Hukum Pidana Indonsia

Tanggung Jawab Korporasi Transnasional (Tncs) Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Prospek Pengaturannya di Indonesia.

Tanggung Jawab Negara Terhadap Penyelesaian Konflik Bersenjata Internal Melalui Pengadilan Hybrid Menurut Perspektif Hukum Internasional Dan Prakteknya Di Beberapa Negara.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi