Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5

Penegakkan Hukum Terhadap Penyelesaian Konflik Sosial Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Adityawarman - Prof. Dr. H. Pontang Moerad BM., S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penemuan Kebenaran Materiil Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Rico Pandeirot

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peneparan Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Benny Gunawan - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Mien Rukmini, S.H., M.S

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Terhadap Perbuatan Tukar Menukar Tanah Ankola Kecamatan Cibining Kabupaten Cianjur Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Perum Perhutani Unit HI Jawa Barat Dan PT Bahana Sukma Sejahteran (BSS), Dihubungkan

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Sepranadja

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Delik DALAM TINDAK PIDANA MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN TRIPS AGREEMENT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK.

M. ZAKY ABBAS - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH.,MH.,FCB.Arb - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Jujur, Adil Dan Manusiawi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Hardjono - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN ASAS RETOAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2003 JO. PERPU NO. 1 TAHUN 2002 DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2003 JO. PERPU NO. 2 TAHUN 2002 TERHADAP PERADILAN KASUS PELEDAKAN BOM DI LEGIAN BALI

A. Kamil Razak - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjadja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Asas Retroaktif Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 JO.Perpu N0.1 Tahun 2002 Dan Undang-U ndang No. 16 Tahun 2003 Jo.Perpu No.2 Tahun 2002 Terhadap Peradilan Kasusu Peledakan BOM Di Legian Bali

A.Kamil Razak - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Lingkungan BUMN Persero

Dr. Elisatris Gultom, SH., M.Hum. - MAS PUTRA ZENNO JANUARSYAH - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN TRIPS AGREEMENT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

M. ZAKY ABBAS - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H.,M.H. - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M. - Prof.Dr.H. Ahmad M. Ramli, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Ketentuan Tentang Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Adardam - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj, Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Guna Menanggulangi Kejahatan Dalam Bidang Kepailitan (Bankruptcy Fraud)

AULIANSYAH LUBIS - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Sebagai Reorientasi Tujuan Penyidikan POLRI Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat.

Asep Adi Saputra - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Akil Mochtar - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dr. H. Chaerul Huda, SH., MH. - FIVIT NINDYA ANDRAWINA - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5

Koleksi

Penegakkan Hukum Terhadap Penyelesaian Konflik Sosial Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Penemuan Kebenaran Materiil Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana.

Peneparan Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Terhadap Perbuatan Tukar Menukar Tanah Ankola Kecamatan Cibining Kabupaten Cianjur Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Perum Perhutani Unit HI Jawa Barat Dan PT Bahana Sukma Sejahteran (BSS), Dihubungkan

Penerapan Delik DALAM TINDAK PIDANA MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN TRIPS AGREEMENT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK.

Penerapan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Jujur, Adil Dan Manusiawi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

PENERAPAN ASAS RETOAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2003 JO. PERPU NO. 1 TAHUN 2002 DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2003 JO. PERPU NO. 2 TAHUN 2002 TERHADAP PERADILAN KASUS PELEDAKAN BOM DI LEGIAN BALI

Penerapan Asas Retroaktif Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 JO.Perpu N0.1 Tahun 2002 Dan Undang-U ndang No. 16 Tahun 2003 Jo.Perpu No.2 Tahun 2002 Terhadap Peradilan Kasusu Peledakan BOM Di Legian Bali

Penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Lingkungan BUMN Persero

PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN TRIPS AGREEMENT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Penerapan Ketentuan Tentang Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Guna Menanggulangi Kejahatan Dalam Bidang Kepailitan (Bankruptcy Fraud)

Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Sebagai Reorientasi Tujuan Penyidikan POLRI Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat.

Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia

Upaya Penanggulangan Kejahatan Electronic Banking Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Pelanggaran HAM Berat Di Timor-Timur

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi