Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5

Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum Berdasrakan Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

AKHMAD ERDIANSYAH PUTRA HSB - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian di Luar Pengadilan (Ofdoening Buiten Proces): Studi Tentang Kemungkinan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia.

Dr. Hj. Efa Laela Fakriah, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Salahuddin Luthfie

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat Dalam Kasus Timor Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB. Arb. - Sudirman D. Hury

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan Oleh Penyidik Polri Terkait Konsep Keadilan Restorative Dihubungkan Dengan UU RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Nico Afinta - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyertaan Dalam Suatu Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Kejahatan Money Laundering

Helmy Farouq - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Instansi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Instansi Pengadaan Barang/Jasa Di Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Penyelamatan Keuangan Negara.

Patris Yusrian Jaya - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Chairuman Harahap - Prof. Dr. H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peran POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Orang Di Kepulauan Riau Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Karimudin Ritonga - Prof. Dr. H. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam mencegah Dan Memberantas Pencucian Uang

Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. - Ferry Aries S. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perbuatan Melawan Hukum Korporasi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Tomy Alexander

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perdagangan Orang Transnasional Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia

Emma Valentina Teresha Senewe - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti A, SH., MH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perdpektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 JO Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Praktek Pencucian Uang Melalui Perbankan

ASEP JENAL AHMADI - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pergeseran Pidana Pembayaran Uang Pengganti Menjadi Waris Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Akhiar Salmi - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peristiwa Pengeboman Di CafÚ Sari Club Legian Bali Sebagai Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Yopie Morya Immanuel P

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlawanan Terhadap Peradilan Dikitkan Dengan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

MULA HAPOSAN SIRAIT - Peof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Penerapan Restorative Justice.

A. Kamil Razak - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Dan Pembatasan Hak-Hak Tersangka Di Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) Dikaitkan Dengan Tugas Dan Wewenang Kepolisian

AGUS SUMARTONO - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hak Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan Oleh Polri

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Rochiyanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5

Koleksi

Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum Berdasrakan Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Penyelesaian di Luar Pengadilan (Ofdoening Buiten Proces): Studi Tentang Kemungkinan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia.

Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat Dalam Kasus Timor Timur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan Oleh Penyidik Polri Terkait Konsep Keadilan Restorative Dihubungkan Dengan UU RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyertaan Dalam Suatu Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Kejahatan Money Laundering

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Instansi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Instansi Pengadaan Barang/Jasa Di Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Penyelamatan Keuangan Negara.

Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Peran POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Transnasional Perdagangan Orang Di Kepulauan Riau Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peranan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam mencegah Dan Memberantas Pencucian Uang

Perbuatan Melawan Hukum Korporasi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Perdagangan Orang Transnasional Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia

Perdpektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 JO Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Praktek Pencucian Uang Melalui Perbankan

Pergeseran Pidana Pembayaran Uang Pengganti Menjadi Waris Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peristiwa Pengeboman Di CafÚ Sari Club Legian Bali Sebagai Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Perlawanan Terhadap Peradilan Dikitkan Dengan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Penerapan Restorative Justice.

Perlindungan Dan Pembatasan Hak-Hak Tersangka Di Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) Dikaitkan Dengan Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Perlindungan Hak Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan Oleh Polri

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi