Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Hukum waris Islam.-- Cet. 2

H. R. Otje Salman - lili Rasjidi - Mustofa Haffa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Poligami Sebagai Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2004

Lies Sulistiani, SH., MH. - Prof.Dr. H. R. Otje Salman S., SH. - SRI HANDAYANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pertanahan Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat Untuk Kepentingan Usaha Pertambangan Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Elsa Fitria - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Syariah Di Aceh (Wewenang Peradilan Agama Dan Beberapa Wewenang Peradilan Umum)

Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Yusrizal

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggungjawab Pidana Pengusaha Angkutan Umum Pada Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Ketidak Laikan Jalan Kendaraan Bermotor

MUHAMMAD KILAT - Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

H. Zul Afdi Ardian, S.H. - Prof. Dr. H. R. Otje Salman Soemadiningrat, S.H. - Ratna Wulan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Fungsi Dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan Dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Aceh.

Mukhlis - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi Qanun Jinayat Aceh Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Kamarusdiana - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak Asasi Manusia Pada Piagam Madinah Dihubungkan Dengan Qishash Dalam Pembaruan Pidana Mati di Indonesia.

Dede Kania - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S,, S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak Masyarakat Melalui Organisasi Non Pemerintah (NGO/LSM) Mengajukan Permintaan Pra Peradilan Terhadap SP3/SKP2 Dalam Hubungan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Prof. Dr. H. R. Otje Salman, S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Syahrial Sidik

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Perkara Penyalahguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Deni Yus Danial - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Atas Fungsi Zakat Dihubungkan Dengan Sistem Perpajakan Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan.

Prof. Dr. Djuhaedah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Tolkah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hkm Tentang Penyelesaaian Perkara Tindak Pidana Melalui Perdamaian (Mediasi) Konsep Musyawarah Mufakat Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Indonesia

Amir Yanto - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Dihubungkan Dengan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Ateng Sudibyo - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kepastian Hukum Pluralisme Ahli Waris Dalam Sistem Hukum Waris Indonesia Dihubungkan Dengan Pembangunan Hukum Nasional

Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - Udin Nasrudin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Pengupahan Pekerja Dalam Praktik Alih Daya (Outsourching) di Bidang Ketenagakerjaan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan Sebagai Upaya Menegakkan Hubungan Industrial Pancasila.

Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Zulfadli Barus

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S, SH (Alm) - Tengku Erwinsyahbana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Niaga Syariah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - SUFIARINA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pidana Cambuk Di Aceh Ditinjau Dari Sistem Hukum Pidana dan Politik Hukum Pidana Indonesia.

Asfifudin - Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum. - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM MENGENAI PEWARISAN ORGAN TUBUH YANG DILAKUKAN OLEH PEWARIS DALAM WASIAT PADA AHLI WARIS DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Atika Nurina Ayuningtyas - Djanuardi, S.H.,M.H. - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia.

Djanuardi - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prrof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengawasan Terhadap Qanun Sebagai Perwujudan Wewenang Pemerintah Pusat Terhadap Otonomi Khusus Di Nangroe Aceh Darussalam

Jum Anggriani - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, SH (Alm) - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S, SH (Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peningkatan PrefesionalDan Integritas Kepolosian Negara Republik Indonesia Sebagai Upaya Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

BUDI PRASETYO - Peof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan Oleh Penyidik Polri Terkait Konsep Keadilan Restorative Dihubungkan Dengan UU RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Nico Afinta - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI UPAYA PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DI LUAR NEGERI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Prof. Dr. H. R. Otje Salman S, S.H. - Rika Ratna Permata, S.H., M.H. - Tiara Faraditha

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Tentang Restorative Justice Dihubungkan Dengan Upaya Penerapan Hukum Yang Berkeadilan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011

Novyanti Maulani Anugrah - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S, S.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer

H. R. Otje Salman Soemadiningrat

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Hukum waris Islam.-- Cet. 2

Poligami Sebagai Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2004

Politik Hukum Pertanahan Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat Untuk Kepentingan Usaha Pertambangan Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Syariah Di Aceh (Wewenang Peradilan Agama Dan Beberapa Wewenang Peradilan Umum)

Tanggungjawab Pidana Pengusaha Angkutan Umum Pada Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Oleh Ketidak Laikan Jalan Kendaraan Bermotor

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Fungsi Dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan Dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Aceh.

Fungsi Qanun Jinayat Aceh Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Hak Asasi Manusia Pada Piagam Madinah Dihubungkan Dengan Qishash Dalam Pembaruan Pidana Mati di Indonesia.

Hak Masyarakat Melalui Organisasi Non Pemerintah (NGO/LSM) Mengajukan Permintaan Pra Peradilan Terhadap SP3/SKP2 Dalam Hubungan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Perkara Penyalahguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kajian Atas Fungsi Zakat Dihubungkan Dengan Sistem Perpajakan Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan.

Kajian Hkm Tentang Penyelesaaian Perkara Tindak Pidana Melalui Perdamaian (Mediasi) Konsep Musyawarah Mufakat Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Indonesia

Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Dihubungkan Dengan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Kepastian Hukum Pluralisme Ahli Waris Dalam Sistem Hukum Waris Indonesia Dihubungkan Dengan Pembangunan Hukum Nasional

Perlindungan Pengupahan Pekerja Dalam Praktik Alih Daya (Outsourching) di Bidang Ketenagakerjaan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan Sebagai Upaya Menegakkan Hubungan Industrial Pancasila.

Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional

Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Niaga Syariah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Pidana Cambuk Di Aceh Ditinjau Dari Sistem Hukum Pidana dan Politik Hukum Pidana Indonesia.

ASPEK HUKUM MENGENAI PEWARISAN ORGAN TUBUH YANG DILAKUKAN OLEH PEWARIS DALAM WASIAT PADA AHLI WARIS DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia.

Pengawasan Terhadap Qanun Sebagai Perwujudan Wewenang Pemerintah Pusat Terhadap Otonomi Khusus Di Nangroe Aceh Darussalam

Peningkatan PrefesionalDan Integritas Kepolosian Negara Republik Indonesia Sebagai Upaya Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan Oleh Penyidik Polri Terkait Konsep Keadilan Restorative Dihubungkan Dengan UU RI No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI UPAYA PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DI LUAR NEGERI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Tinjauan Yuridis Tentang Restorative Justice Dihubungkan Dengan Upaya Penerapan Hukum Yang Berkeadilan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JO Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011

Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi