Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TIN JAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN INFLUENCER ATAS KERUGIAN KONSUMEN YANG DISEBABKAN OLEH IKLAN YANG DILAKUKANNYA DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Tentang Kemungkinan Diterapkannya Konsep Fresh Start Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Restrukturisasi perusahaan penyiaran dengan cara pemasukan saham induk perusahaan kepada anak perusahaan ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewajiban hukum perusahaan asuransi pailit terhadap nasabah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Elektronik dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencacatan saham suatu PT. (Perseroan Terbatas) lembaga penyiaran swasta melalui pemegang saham (back door lesting) rangka pengembangan perusahaan induk

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Suatu tinjauan hukum pembayaran dengan kredit berdokumen letter of credit(LC) dalam perjanjian ekspor impor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Proses Likuidasi yang Dimohonkan Pailit Berdasarkan Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab hukum rumah sakit swasta yang dikekola yayasan terhadap kerugian pasien akibat kelalaian dalam pelayanan medis dihubungkan dengan UU no. 16 tahun 2001 tentang yayasan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien yang di rugikan dalam pemberian transfusi darah dihubungkan dengan Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.Jo. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang rumah sakit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN SEBAGAI PENJAMIN UTANG (CORPORATEGUARANTOR) ANAK PERUSAHAAN DALAM KASUS KEPAILITAN PERUSAHAAN GRUP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2001 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab Pedagang informal sebagai pelaku usaha terhadap kerugian konsumen NPM L2N.00.036 L2N.00.046 L2N.00.035 L2N.00.062 L2N.00.031 L2N.01.002 L2N.00.016 L2N.00.026 L2N.01.050 L2N.00.054 L2N.00.064 L2N.00.074 L2N.00.056 L2N.0

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab apoteker pengelola apotik dalam pelayanan resep dan peracikan obat di apotek dihubungkan dengan Undang Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab hukum konsultan pasar modal terhadap perusahaan go public berdasarkan kode etik profesi dihubungkan dengan Undang Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab pelaku usaha atas kegagalan bangunan dalam perjanjian jual beli rumah dihubungkan dengan UU No.4 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

The General Offering Privat Obligation For Suport The Vertcal Merger ProcessFrame Work Of Tranformation Business Telecomunication Company penawaran umum obligasi privat guna mendukung proses merger vertical dalam rangka tranformasi bisnis perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum atas kepailitan lessee dalam perjanjian leasing

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum atas kepailitan yang dimohon debitur dalam praktik penyelesaian utang piutang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum perlindungan hak cipta karya musik dihubungkan dengan sistem pendaftaran H K I

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi direksi dan komisaris Badan Usaaha Milik Negara dalam rangka penerapan prinsip prinsip good corporate governance

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan melalui media telekonferensi terhadap keotentikannya dalam perspektif UU jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum atas penggunaan data elektronik (Sisminbakum) dalam pendirian perseroan terbatas dihubungkan dengan hukum pembuktian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Undang-Undang No. 37 Tahunn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit Pada Kasus Kepailitan Berdasarkan Kaidah-Kaidah Hukum Perdata Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian UU Kepailitan terhadap Putusan Pengadilan Niaga No. 18/Kepailitan/1998/PN Niaga/Jkt.Pst. Tanggal 21 Desember 1998 tentang kepailitan komisaris dan PT Kutai Kartanegara Prima Coal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan hukum pemegang hak jaminan keberadaan dalam praktik dihubungkan dengan Undang- Undang No. 37 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Piutang Pajak Dalam Hal Terjadinya Kepailitan perseroan Dihubungkan Dengan Hak Pemegang Jaminan Kebendaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Dalam Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan eksekusi grosse akta berdasarkan 224 Regleman Indonesia yang diperbarui dan atau pasal 258 Regleman daerah seberang dalam penyelesaian kredit macet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh/di hadapan notaris dalam kaitannya dengan Undang-undang no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kesehatan perusahaan asuransi dalam kepailitan Perusahaan Ansuransi Jiwa dihubungkan dengan Undang-Undang Kepailitan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENGGUNAAN TABUNG GAS ELPIJI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA OLEH PT. PERTAMINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi kreditor separatis terhadap tindakan-tindakan dalam periode keadaan diam (standstill) akibat permohonan pailit dari kreditor kepada pengadilan dikaitkan dengan UU no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pe

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Investor Obligasi Tanpa Jaminan Yang diterbitkan Oleh PT. Terbuka Dikaitkan Dengan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan produk pangan olahan impor dihubungkan era perdagangan bebas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Mengamankan Harta Pailit Dalam Praktik Berdasarkan Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal dihubungkan dengan persaingan usaha tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap Pasien dalam pelayanan obat melalui resep dokter di apotek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Selaku Pembeli Yang Beritikad Baik Pada Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Rangka Pengembangan Hukum Jaminan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang cacat berdasarkan Undang Undang No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commece melaui kontrak buku online dihubungkan dengan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan Bentuk Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum Akibat Pergantian Developer dlm Pembangunan Perumahan ditinjau dari UU No. 1 Th 2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 8 Th 1999 ttg Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis asas tanggung jawab mutlak (strick liability)dalam penyelesaian sengketa konsumen terhadap produk cacat dihubungkan dengan UU no. 8 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai kedudukan hukum anak luar kawin dalam hubungan kewarisan menurut kitab undang Undang Undang perkawinan No. 1 Tahun 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGAGALAN PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT KARENA KESALAHAN SISTEM INFORMASI DEBITUR DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NO 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 1/POJK.07/2013 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai restrukturisasi melalui pengambilalihan Perseroan Terbatas terbuka oleh kredittor dengan debt to equity swap

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai sita jaminan dalam pemutusan pailit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang keberadaan komite audit dalam organ perseroan terbatas pada usaha milik negara untuk mewujudkan good governance

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang tanggungjawab PT Pos Indonesia Persero terhadap kerugian yang diderita pelanggan dihubungkan dengan UU N0.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog