Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1996 DALAM HAL PENANGGUHAN EKSEKUSI JAMINAN UTANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL INDONESIA DALAM PERDAGANGAN SAHAM MENGGUNAKAN ONLINE TRADING SYSTEM YANG DITERAPKAN OLEH PERUSAHAAN SEKURITAS DI BURSA EFEK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR M

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAGING SAPI GLONGGONGAN DI PASAR TRADISIONAL DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU BISNIS WARALABA (FRANCHISOR DAN FRANCHISEE) ATAS LARANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TENTANG PENETAPAN HARGA BARANG/JASA DALAM BISNIS WARALABA DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 42 TH 2007 TENTANG WARALABA DAN U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIRIMAN BARANG YANG MENGALAMI KECELAKAAN YANG DIAKIBATKAN KELALAIAN PENGEMUDI PERUSAHAAN PENGANGKUTAN BARANG DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN TERKAIT PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG OLEH MANTAN KARYAWANNYA DALAM HAL PENGGUNAAN METODE PRODUKSI DAN/ATAU METODE PENJUALAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INVESTOR OBLIGASI DALAM HAL EMITEN OBLIGASI PAILIT DIHUBUNGKAN DENGAN UU PASAR MODAL DAN UU KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSEKONGKOLAN DALAM BENTUK MANIPULASI TENDER (BID RIGGING) ATAS PERJANJIAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA UNANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINAGN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT KARENA PELAKSANAAN KEPUTUSAN BISNIS DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA MEREK DAN LISENSI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 15 TH 2001 TENTANG MEREK JO UU NO. 37 TH 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS JASA PENGANGKUTAN TAKSI DI BANDARA YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARGOMETER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KONTRAK OPSI DALAM AKUISISI SAHAM PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK. OLEH BANK DANAMON INDONESIA TBK. DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/3/PBI/2

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELARANGAN OJEK BERBASIS ONLINE DALAM MELAYANI KONSUMEN OLEH PERKUMPULAN OJEK KONVENSIONAL DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN KITAB UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN GOOD PENSION FUND GOVERNANCE DALAM KEGIATAN INVESTASI DANA PENSIUN INTI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG RELEVAN DENGAN DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN INVESTOR ATAS PENUTUPAN OPERASI PERUSAHAAN SEKURITAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN PERATURAN KPPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPAILITAN, RESTRUKTURISASI UTANG DAN PEMBARUAN UTANG BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UUKPKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA BERDASARKAN PERSEPSI HUKUM PERSAINGAN USAHA DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGATURAN PERIZINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBEBANAN IMBALAN JASA KURATOR SETELAH TERJADINYA PEMBATALAN STATUS PAILIT OLEH MAHKAMAH AGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENYAMPINGKAN KLAUSULA ARBITRASE OLEH PENGADILAN NIAGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGABUNGAN PENJUALAN PER PAKET (BUNDLING) IPHONE-TELKOMSEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSEKONGKOLAN PEMBOCORAN RAHASIA PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAH SEHAT (Studi Ksus Teradap Sengketa Dewa 19 vs. PT Aquarius Musikindo)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN YANG LAYAK TERHADAP MASYARAKAT DALAM PRAKTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRODUK BLACKBERRY YANG BELUM MEMPUNYAI PELAYANAN PURNAJUAL (AFTER SALES SERVICE) RESMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YUT\RIDIS TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOUSURE) DALAM PENETAPAN DAN PENILAIAN (APPRAISAL) HARGA SAHAM YANG WAJAR PADA PROSES PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN LENIENCY PROGRAMME SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KASUS KARTEL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KENAIKAN TARIF METROMINI DI WILAYAH DKI JAKARTA YANG MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG N0.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis hukum pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan efek yang sudah dicabut izin usahanya berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERDAGANGAN SAPI IMPOR DI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK) DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1279K/PDT/2011 TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN ANTARA PT. PENGEMBANG PARIWISATA BALI (PERSERO) DAN IR. KUSNADI SURYA CHANDRA û EDI SUKAMTO DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UNDANG û UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENYELENGGARAAN ASURANSI PARKIR DENGAN JAMINAN ALL RISK DAN TOTAL LOSS ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI DKI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 145 TAHUN 2006 DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) NOMOR 24/KPPU-I/2009 TENTANG INDUSTRI MINYAK GORENG SAWIT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA NO.35/KPPU/-I/2010 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN PERSEKONGKOLAN TENDER BERKAITAN DENGAN PROSES BEAUTY CONTEST PROYEK DONGGI-SENORO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 40/KPPU-L/2010 MENGENAI PERSEKONGKOLAN TENDER DI DINAS PERHUBUNGAN JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2009 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 400K/PDT.SUS/2011 MENGENAI SENGKETA MEREK THE INTERCONTINENTAL ANTARA INTER-CONTINENTAL HOTELS CORPORATION DENGAN PT. LIPPO KARAWACI, TBK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 77/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH INTERNASIONAL LEASE FINANCE CORPORATION TERHADAP PT. METRO BATAVIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI KEMBALI NOMOR 95/PK/PDT.SUS.2012 ANTARA OSOTSPA GRUP DENGAN PT OSOTSPA ABC INDONESIA DALAM PERKARA KEPAILITAN PERUSAHAAN KELOMPOK DAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSERO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN KEMENTERIAN BUMN SELAKU PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN BUMN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN BUMN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DISTRIBUSI PULSA ELEKTRIK MELALUI SISTEM HARD CLUSTER YANG DILAKUKAN OLEH PT TELKOMSEL KEPADA PENGUSAHA SERVER PULSA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog