Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 40/KPPU-L/2010 MENGENAI PERSEKONGKOLAN TENDER DI DINAS PERHUBUNGAN JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2009 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA

Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN. - Mochamad Reza Perari - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 400K/PDT.SUS/2011 MENGENAI SENGKETA MEREK THE INTERCONTINENTAL ANTARA INTER-CONTINENTAL HOTELS CORPORATION DENGAN PT. LIPPO KARAWACI, TBK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTAN

BTARI MARISKA PURWAAMIJAYA - Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H.,M.H.,CN. - Dr. Muhammad Amirulloh, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 77/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH INTERNASIONAL LEASE FINANCE CORPORATION TERHADAP PT. METRO BATAVIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UN

Anita Afriana, S.H., M.H. - Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN. - RONNY KURNIAWAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI KEMBALI NOMOR 95/PK/PDT.SUS.2012 ANTARA OSOTSPA GRUP DENGAN PT OSOTSPA ABC INDONESIA DALAM PERKARA KEPAILITAN PERUSAHAAN KELOMPOK DAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSERO

Anita Afriana, S.H.,M.H. - Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H.,M.H.,CN. - Egi Muhammad Syaban

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Yuridis Fungsi PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penanaman Modal di Sektor Infrastruktur

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., M.H., C.N. - Dr. Hj. Lastuti Abubakar, SH., M.H. - Regga Adliyan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Yuridis Fungsi PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Di Sektor Infrastruktur

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H., M.H. - Regga Adliyan

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN KEMENTERIAN BUMN SELAKU PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN BUMN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN BUMN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

AHMAD RIFQI NURILMI - Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H, M.H.,CN. - Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis yuridis terhadap kedudukan pemegang saham minoritas dalam akuisisi saham suatu perusahaan

H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Prof.Dr.H. Man S. Sastrawidjaja, SH, SU - Yani Handayani

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek hukum jaminan dalam pola pembiayaan modal ventura dikaitkan dengan Keppres RI no. 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan

H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Intan Rubyati Dewi - Prof.Dr.H. Man S. Sastrawidjaja, SH, SU

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek hukum kedudukan Bank selaku kreditor pemegang hak tanggungan dalam keadaan debitur pailit.

Edwin Nurdin - H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek hukum pelaksanaan pelayanan dan pertanggungjawaban keuangan Rumah Sakit hasan Sadikin sebagai Badan Layanan Umum ditinjau dari Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum

H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Lativa - Prof.Dr.H. Man S. Sastrawidjaja, SH, SU

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek hukum perjanjian asuransi kredit perbankan dalam perjanjian kredit usaha kecil (KUK)

Ferry Atmadja - H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Prof.Dr.H. Man S. Sastrawidjaja, SH, SU

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek Kekayaan Intelektual pada Perjanjian Waralaba Berdasarkan Sistem Syariah Dikaitkan Dengan Pemberdayaan Usaha Mikroo, Kecil dan Menengah Dalam Perkembangan Ekonomi Nasional

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Sudaryat

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek-aspek hukum perdata internasional dalam penyelesaian sengketa e-contract di Indonesia

H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Prof.Dr.H. Ahmad M. Ramli, SH.,MH - R.A. Nukantini Putri P.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Batas Waktu Pemeriksaan Permohonan Pailit Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemohon Pailit Dalam Praktik di Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Prof.Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH., SU. - RENO CATELYA DIRA OKTAVIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Beauty Contest Sebagai Metode Pemilihan Mitra Usaha dikaitkan Dengan Putusan KPPU Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - ERITA YOHAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

DISTRIBUSI PULSA ELEKTRIK MELALUI SISTEM HARD CLUSTER YANG DILAKUKAN OLEH PT TELKOMSEL KEPADA PENGUSAHA SERVER PULSA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN. - Erik Ekawijaya - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERSEKONGKOLAN TENDER YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGA

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN - Rai Mantili, SH., MH. - Stevia Yenika Sari

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4

Koleksi

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 40/KPPU-L/2010 MENGENAI PERSEKONGKOLAN TENDER DI DINAS PERHUBUNGAN JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2009 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 400K/PDT.SUS/2011 MENGENAI SENGKETA MEREK THE INTERCONTINENTAL ANTARA INTER-CONTINENTAL HOTELS CORPORATION DENGAN PT. LIPPO KARAWACI, TBK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTAN

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 77/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH INTERNASIONAL LEASE FINANCE CORPORATION TERHADAP PT. METRO BATAVIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UN

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI KEMBALI NOMOR 95/PK/PDT.SUS.2012 ANTARA OSOTSPA GRUP DENGAN PT OSOTSPA ABC INDONESIA DALAM PERKARA KEPAILITAN PERUSAHAAN KELOMPOK DAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DITINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSERO

Analisis Yuridis Fungsi PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penanaman Modal di Sektor Infrastruktur

Analisis Yuridis Fungsi PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Di Sektor Infrastruktur

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN KEMENTERIAN BUMN SELAKU PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN BUMN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN BUMN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Analisis yuridis terhadap kedudukan pemegang saham minoritas dalam akuisisi saham suatu perusahaan

Aspek hukum jaminan dalam pola pembiayaan modal ventura dikaitkan dengan Keppres RI no. 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan

Aspek hukum kedudukan Bank selaku kreditor pemegang hak tanggungan dalam keadaan debitur pailit.

Aspek hukum pelaksanaan pelayanan dan pertanggungjawaban keuangan Rumah Sakit hasan Sadikin sebagai Badan Layanan Umum ditinjau dari Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum

Aspek hukum perjanjian asuransi kredit perbankan dalam perjanjian kredit usaha kecil (KUK)

Aspek Kekayaan Intelektual pada Perjanjian Waralaba Berdasarkan Sistem Syariah Dikaitkan Dengan Pemberdayaan Usaha Mikroo, Kecil dan Menengah Dalam Perkembangan Ekonomi Nasional

Aspek-aspek hukum perdata internasional dalam penyelesaian sengketa e-contract di Indonesia

Batas Waktu Pemeriksaan Permohonan Pailit Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemohon Pailit Dalam Praktik di Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Beauty Contest Sebagai Metode Pemilihan Mitra Usaha dikaitkan Dengan Putusan KPPU Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat

DISTRIBUSI PULSA ELEKTRIK MELALUI SISTEM HARD CLUSTER YANG DILAKUKAN OLEH PT TELKOMSEL KEPADA PENGUSAHA SERVER PULSA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERSEKONGKOLAN TENDER YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi