Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN TERKAIT PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG OLEH MANTAN KARYAWANNYA DALAM HAL PENGGUNAAN METODE PRODUKSI DAN/ATAU METODE PENJUALAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Selaku Pembeli Yang Beritikad Baik Pada Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Rangka Pengembangan Hukum Jaminan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang cacat berdasarkan Undang Undang No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INVESTOR OBLIGASI DALAM HAL EMITEN OBLIGASI PAILIT DIHUBUNGKAN DENGAN UU PASAR MODAL DAN UU KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commece melaui kontrak buku online dihubungkan dengan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSEKONGKOLAN DALAM BENTUK MANIPULASI TENDER (BID RIGGING) ATAS PERJANJIAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA UNANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINAGN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT KARENA PELAKSANAAN KEPUTUSAN BISNIS DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan Bentuk Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum Akibat Pergantian Developer dlm Pembangunan Perumahan ditinjau dari UU No. 1 Th 2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 8 Th 1999 ttg Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA MEREK DAN LISENSI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 15 TH 2001 TENTANG MEREK JO UU NO. 37 TH 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis asas tanggung jawab mutlak (strick liability)dalam penyelesaian sengketa konsumen terhadap produk cacat dihubungkan dengan UU no. 8 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS JASA PENGANGKUTAN TAKSI DI BANDARA YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARGOMETER BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai kedudukan hukum anak luar kawin dalam hubungan kewarisan menurut kitab undang Undang Undang perkawinan No. 1 Tahun 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGAGALAN PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT KARENA KESALAHAN SISTEM INFORMASI DEBITUR DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NO 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 1/POJK.07/2013 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KONTRAK OPSI DALAM AKUISISI SAHAM PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK. OLEH BANK DANAMON INDONESIA TBK. DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/3/PBI/2

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELARANGAN OJEK BERBASIS ONLINE DALAM MELAYANI KONSUMEN OLEH PERKUMPULAN OJEK KONVENSIONAL DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN KITAB UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai restrukturisasi melalui pengambilalihan Perseroan Terbatas terbuka oleh kredittor dengan debt to equity swap

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai sita jaminan dalam pemutusan pailit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN GOOD PENSION FUND GOVERNANCE DALAM KEGIATAN INVESTASI DANA PENSIUN INTI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG RELEVAN DENGAN DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN INVESTOR ATAS PENUTUPAN OPERASI PERUSAHAAN SEKURITAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang keberadaan komite audit dalam organ perseroan terbatas pada usaha milik negara untuk mewujudkan good governance

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang tanggungjawab PT Pos Indonesia Persero terhadap kerugian yang diderita pelanggan dihubungkan dengan UU N0.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BUKU DANA PESERTA DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN ATAS HUTANG PESERTA KEPADA PIHAK LAIN MENURUT UNDANG û UNDANG NO. 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG û UNDANG HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN PERATURAN KPPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPAILITAN, RESTRUKTURISASI UTANG DAN PEMBARUAN UTANG BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UUKPKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KURATOR MEMBATALKAN TINDAKAN DEBITOR YANG DIANGGAP MERUGIKAN KREDITOR (ACTIO PAULIANA) SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KREDITOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA BERDASARKAN PERSEPSI HUKUM PERSAINGAN USAHA DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGATURAN PERIZINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBEBANAN IMBALAN JASA KURATOR SETELAH TERJADINYA PEMBATALAN STATUS PAILIT OLEH MAHKAMAH AGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENYAMPINGKAN KLAUSULA ARBITRASE OLEH PENGADILAN NIAGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGABUNGAN PENJUALAN PER PAKET (BUNDLING) IPHONE-TELKOMSEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSEKONGKOLAN PEMBOCORAN RAHASIA PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAH SEHAT (Studi Ksus Teradap Sengketa Dewa 19 vs. PT Aquarius Musikindo)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN YANG LAYAK TERHADAP MASYARAKAT DALAM PRAKTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRODUK BLACKBERRY YANG BELUM MEMPUNYAI PELAYANAN PURNAJUAL (AFTER SALES SERVICE) RESMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YUT\RIDIS TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOUSURE) DALAM PENETAPAN DAN PENILAIAN (APPRAISAL) HARGA SAHAM YANG WAJAR PADA PROSES PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN LENIENCY PROGRAMME SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KASUS KARTEL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJUALAN SAHAM MILIK PT. MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK DI PT. APEXINDO PRATAMA DUTA TBK. SECARA LANGSUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum Adat dihubungkan peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KENAIKAN TARIF METROMINI DI WILAYAH DKI JAKARTA YANG MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG N0.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia dikaitkan Dengan Sita Eksekusi Obyek Jaminan Oleh Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Sosial

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perkawinan yang dilaksanakan melalui media telekomunikasi telepon dihubungkan dengan Tanggung jawab Produsen atas tercemarnya produk makanan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Alat bukti dokumen elektronik dalam transaksi e-commerce dikaitkan dengan hukum aAcara Perdata Indonesia dan Uncitral Model Law On e-commerce

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis hukum pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan efek yang sudah dicabut izin usahanya berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Hukum Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Efek yang Sudah Dicabut Izin Usahanya Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit Tanpa Melakukan Penjualan Harta Pailit Dikaitkan Dengan Perlindungan Yang Seimbang Antara Debitor Dengan Kreditor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis penggunaan akta notaris yang disimpan dalam media eletronik sebagai beck up data minuta untuk alat bukti dalam sistem hukum pembuktian perdata Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERDAGANGAN SAPI IMPOR DI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI (JABODETABEK) DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1200K/PDT/2008 TERKAIT PENERAPAN PERSANGKAAN TERHADAP PEROLEHAN HARTA DALAM PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1279K/PDT/2011 TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN ANTARA PT. PENGEMBANG PARIWISATA BALI (PERSERO) DAN IR. KUSNADI SURYA CHANDRA û EDI SUKAMTO DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN UNDANG û UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENYELENGGARAAN ASURANSI PARKIR DENGAN JAMINAN ALL RISK DAN TOTAL LOSS ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI DKI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 145 TAHUN 2006 DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) NOMOR 24/KPPU-I/2009 TENTANG INDUSTRI MINYAK GORENG SAWIT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA NO.35/KPPU/-I/2010 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN PERSEKONGKOLAN TENDER BERKAITAN DENGAN PROSES BEAUTY CONTEST PROYEK DONGGI-SENORO

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog