Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PRAKTIK EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA RUANG ANGKASA (SPACE RESOURCES)BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Garry Gumelar Pratama, S.H., M.H - Jessica Giselle Antonietta - Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M, Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN MANUFAKTUR PESAWAT TERBANG DALAM KECELAKAAN PESAWAT TERBANGLION AIR JT610 DAN ETHIOPIAN AIRLINES ET302BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Garry Gumelar Pratama, S.H., M.H - Khansa Aminatuzzahra - Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

AUTHORIZATION AND CONTINUING SUPERVISION DALAM PENGOPERASIAN SMALL SATELLITE(SATELIT KECIL)

DIFA ANNISA BARZA - Garry Gumelar Pratama, S.H., M.H - Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

Putusan Pre-trial Chamber ICC terhadap Penyelesaian Kejahatan Deportasi dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan atas Kasus Rohingya berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional

Chloryne Trie Isana Dewi S.H, LL.M - Prof. H. Atip Latipulhayat S.H, LL.M, Ph.D - ROSELEN FORTUNA ANWARPUTRI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI YANG DIAKIBATKAN OLEH PERUBAHAN IKLIM DAN LINGKUNGAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

ANISA FAUZIAH - Dr. Irawati Handayani, S.H., LL.M. - Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN BENDA RUANG ANGKASA SEBAGAI SPACE HERITAGE (WARISAN RUANG ANGKASA) BERDASARKAN PRINSIP JURISDIKSI FUNGSIONAL

ANDRA ADITIKA NOVANKA - Garry Gumelar Pratama, S.H., M.H - Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI RESPONSIBILITY TO PROTECT DIKAITKAN DENGAN KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH SEJAK 2011 BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Irawati Handayani, S.H., LL.M. - Poerana, Sigar Aji - Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGALITAS LARANGAN MELINTAS DI WILAYAH UDARA UNI EMIRAT ARAB DAN BAHRAIN TERHADAP MASKAPAI PENERBANGAN QATAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Irawati Handayani, S.H., LL.M. - Mochamad Ihsan - Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN SERTIFIKASI PILOT PESAWAT UDARA TANPA AWAK ( UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM /UAS) UNTUK TUJUAN KOMERSIAL BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Akmalghani Herdiman - Dr. Irawati Handayani, S.H., LL.M - Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK-ASPEK PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT EKSPLOITASI SUMBER DAYA MINERAL DI RUANG ANGKASA: THE PROVINCE OF ALL MANKIND V UNILATERAL APPROACHES

Dr. Irawati Handayani, S.H., LL.M. - Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. - Raffael Pangemanan

Detail Cantuman XML Detail Cite

PRINSIP PENENTUAN NASIB SENDIRI (PRINCIPLES OF SELF-DETERMINATION) DAN PENERAPANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK MINORITAS (THE RIGHTS OF MINORITIES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. - Ihsan Prima Basra - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS DEKLARASI MILENIUM SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Rachminawati, S.H.,M.H. - Sandrina Amanda Natassia

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS PENGAKUAN (RECOGNITION) TERHADAP PEMERINTAHAN BARU HASIL KUDETA MILITER MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS KUDETA MILITER MESIR)

FEBBY CHAIDIR AKBAR JUSUF - H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Rachminawati, S.H.,M.A

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN NEGARA PESERTA DAN BUKAN NEGARA PESERTA STATUTA ROMA : STUDI KASUS LIBYA 2011

Diajeng Wulan Christianty, S.H.,LL.M. - H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M. Ph.D. - Novryan Pahlawan Sumharto

Detail Cantuman XML Detail Cite

KONSEP PARTISIPASI LANGSUNG DALAM PERTEMPURAN DALAM SENGKETA BERSENJATA NON-INTERNASIONAL

Diajeng Wulan Christianti, S.H., LL.M. - H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. - Siska Kencana

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGAL MEMORANDUM TENTANG UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN COSTA RICA TERHADAP AKTIVITAS YANG DILAKUKAN NICARAGUA DI WILAYAH PERBATASAN KEDUA NEGARA

H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D - MUHAMMAD FACHRI PRASETYA WIJAYA - R. A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGALITAS PENGALIHAN KEDAULATAN PAPUA BARAT BERDASARKAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB 2504 (XXIV) TENTANG PENERIMAAN HASIL-HASIL PEPERA 1969

Daniel Alessa - H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D - Rachminawati, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP TARMAC DELAY YANG DILAKUKAN OLEH ETIHAD AIRWAYS NOMOR 183 DIHUBUNGKAN DENGAN CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR 1999

H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - MUHAMMAD RIZAL MUFTI - Siti Noor Malia Putri, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELANGGARAN PRINSIP IKTIKAD BAIK TERHADAP NEGOSIASI TREATY ON CERTAIN MARITIME ARRANGEMENTS IN THE TIMOR SEA OLEH AUSTRALIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D - R. A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D - TIARA IKA WINARNI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELARANGAN AHMADIYAH DAN KEWAJIBAN AHMADIYAH DALAM PENERAPAN PASAL 18 INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Rachminawati, S.H.,M.H. - Rizki Imral Rakhim

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENCULIKAN DAN PERDAGANGAN PERMEPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA NON û INTERNASIONAL : STUDI KASUS BOKO HARAM

ASTRID ADELIA - Chloryne T. Isana Dewi, S.H., LL.M. - H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB DEWAN KEAMANAN BANGSA-BANGSA TERHADAP NEGARA YANG MENDAPAT STATUS FAILED STATE BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

H. ATIP LATIPULHAYAT, S.H.,LL.M.,Ph.D - NITA HARINI UTAMI - Rachminawati, S.H.,M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA PELUNCUR TERHADAP BENDA ANGKASA YANG DIALIHKAN KEPEMILIKANNYA KEPADA MULTINATIONAL CORPORATION MENURUT HUKUM RUANG ANGKASA

FERRARI YUSUF MIKOLA - H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Siti Noor Malia Putri, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBIJAKAN RUANG UDARA TERBUKA (OPEN SKY POLICY) DI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA

Dendi Ahmad Patryayuda - H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. - Prita Amalia S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan dan Status Jus Cogens (Peremptory Norms) Dalam Hukum Internasional Serta Peranannya Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Universal.

H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. - Irawati Handayani - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERSYARATAN KEANGGOTAAN PBB MENURUT PIAGAM PBB ( STUDI KASUS PALESTINA )

Adam Putrayansya - H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Rachminawati, S.H.,M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ISRAEL-PALESTINA DI JALUR GAZA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Hj. Ietje K. Andries, S.H.,M.H. - H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Muhammad Fabian Swantoro

Detail Cantuman XML Detail Cite

Efektifitas Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Suatu Instrumen Peraturan Pendukung Hukum Nasional Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Frans Paulus - H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN UNMANNED COMBAT AIR VEHICLE (UCAV) TERHADAP MILITAN TALIBAN DI PAKISTAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Diajeng Wulan Christianti, S.H.,LL.M. - H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Henry Wizach

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYALAHGUNAAN PRINSIP IMUNITAS TERHADAP EKSEKUSI ASET NEGARA SEBAGAI BENTUK GANTI RUGI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - MARCIA KRISTIANTO - Rachminawati, S.H.,M.A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

H. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D - Muhamad Aurio Putra - Sigid Suseno, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL ATAS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN OLEH PEMIMPIN ISIS DALAM KONFLIK DI SURIAH DAN IRAK

Chloryne Trie Isana Dwi, S.H.,LL.M. - H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - TRIMORA APRIANTO S

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM PRAKTIK EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI SUMBER DAYA RUANG ANGKASA (SPACE RESOURCES)BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN MANUFAKTUR PESAWAT TERBANG DALAM KECELAKAAN PESAWAT TERBANGLION AIR JT610 DAN ETHIOPIAN AIRLINES ET302BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

AUTHORIZATION AND CONTINUING SUPERVISION DALAM PENGOPERASIAN SMALL SATELLITE(SATELIT KECIL)

Putusan Pre-trial Chamber ICC terhadap Penyelesaian Kejahatan Deportasi dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan atas Kasus Rohingya berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI YANG DIAKIBATKAN OLEH PERUBAHAN IKLIM DAN LINGKUNGAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

PERLINDUNGAN BENDA RUANG ANGKASA SEBAGAI SPACE HERITAGE (WARISAN RUANG ANGKASA) BERDASARKAN PRINSIP JURISDIKSI FUNGSIONAL

KEDUDUKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI RESPONSIBILITY TO PROTECT DIKAITKAN DENGAN KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH SEJAK 2011 BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

LEGALITAS LARANGAN MELINTAS DI WILAYAH UDARA UNI EMIRAT ARAB DAN BAHRAIN TERHADAP MASKAPAI PENERBANGAN QATAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

PENGATURAN SERTIFIKASI PILOT PESAWAT UDARA TANPA AWAK ( UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM /UAS) UNTUK TUJUAN KOMERSIAL BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

ASPEK-ASPEK PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT EKSPLOITASI SUMBER DAYA MINERAL DI RUANG ANGKASA: THE PROVINCE OF ALL MANKIND V UNILATERAL APPROACHES

PRINSIP PENENTUAN NASIB SENDIRI (PRINCIPLES OF SELF-DETERMINATION) DAN PENERAPANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK MINORITAS (THE RIGHTS OF MINORITIES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

STATUS DEKLARASI MILENIUM SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

STATUS PENGAKUAN (RECOGNITION) TERHADAP PEMERINTAHAN BARU HASIL KUDETA MILITER MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS KUDETA MILITER MESIR)

KEWAJIBAN NEGARA PESERTA DAN BUKAN NEGARA PESERTA STATUTA ROMA : STUDI KASUS LIBYA 2011

KONSEP PARTISIPASI LANGSUNG DALAM PERTEMPURAN DALAM SENGKETA BERSENJATA NON-INTERNASIONAL

LEGAL MEMORANDUM TENTANG UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN COSTA RICA TERHADAP AKTIVITAS YANG DILAKUKAN NICARAGUA DI WILAYAH PERBATASAN KEDUA NEGARA

LEGALITAS PENGALIHAN KEDAULATAN PAPUA BARAT BERDASARKAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB 2504 (XXIV) TENTANG PENERIMAAN HASIL-HASIL PEPERA 1969

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP TARMAC DELAY YANG DILAKUKAN OLEH ETIHAD AIRWAYS NOMOR 183 DIHUBUNGKAN DENGAN CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR 1999

PELANGGARAN PRINSIP IKTIKAD BAIK TERHADAP NEGOSIASI TREATY ON CERTAIN MARITIME ARRANGEMENTS IN THE TIMOR SEA OLEH AUSTRALIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

PELARANGAN AHMADIYAH DAN KEWAJIBAN AHMADIYAH DALAM PENERAPAN PASAL 18 INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

PENCULIKAN DAN PERDAGANGAN PERMEPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA NON û INTERNASIONAL : STUDI KASUS BOKO HARAM

TANGGUNG JAWAB DEWAN KEAMANAN BANGSA-BANGSA TERHADAP NEGARA YANG MENDAPAT STATUS FAILED STATE BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

TANGGUNG JAWAB NEGARA PELUNCUR TERHADAP BENDA ANGKASA YANG DIALIHKAN KEPEMILIKANNYA KEPADA MULTINATIONAL CORPORATION MENURUT HUKUM RUANG ANGKASA

KEBIJAKAN RUANG UDARA TERBUKA (OPEN SKY POLICY) DI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDUSTRI PENERBANGAN DI INDONESIA

Kedudukan dan Status Jus Cogens (Peremptory Norms) Dalam Hukum Internasional Serta Peranannya Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Universal.

PERSYARATAN KEANGGOTAAN PBB MENURUT PIAGAM PBB ( STUDI KASUS PALESTINA )

PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ISRAEL-PALESTINA DI JALUR GAZA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

Efektifitas Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Suatu Instrumen Peraturan Pendukung Hukum Nasional Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

PENGGUNAAN UNMANNED COMBAT AIR VEHICLE (UCAV) TERHADAP MILITAN TALIBAN DI PAKISTAN DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

PENYALAHGUNAAN PRINSIP IMUNITAS TERHADAP EKSEKUSI ASET NEGARA SEBAGAI BENTUK GANTI RUGI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

PERANAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL ATAS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN OLEH PEMIMPIN ISIS DALAM KONFLIK DI SURIAH DAN IRAK

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi