Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PERKARA PERDATA NOMOR 77/Pdt.G/2016/PN.Smd

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMERIKSAAN SAKSI DENGAN MENGGUNAKAN TELECONFERENCE DI PENGADILAN AGAMA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan PN Tasikmalaya No 66/Pdt.G/2016/PN Tsm Ttg Gugatan Pembatalan AJB Rumah Yg Sebelumnya Dilakukan Perjanjian Pura-Pura Yg Dibuat Dihadapan Notaris Dikaitkan Dgn KUHPer

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 266 K/PDT.SUS-BPSK/2014 MENGENAI SENGKETA ANTARA EVIE YULISNAWATY HARAHAP MELAWAN PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PADA PUTUSAN MK NOMOR 85/PUU-XIV/2016 TENTANG PENGUJIAN UU NO. 5/1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT MENGENAI PERUBAHAN FRASA PIHAK LAIN DALAM PASAL 22

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT NOMOR 0419/PDT.G/2014/PA.JP TENTANG HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 22/PDT.G/2016/PN.SLT TENTANG AKTA PERDAMAIAN DI DALAM PENGADILAN YANG DIJADIKAN OBJEK SENGKETA GUGATAN WANPRESTASI DITINJAU DARI HERZIEN INLANDSCH REGLEMENTDAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMANOMOR: 1/PDT.G/2013/PA.MUR MENGENAI HAK ASUHANAK PASCAPERCERAIAN KARENA PERALIHAN AGAMABERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANGPERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUMISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

110110140217 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT NO. 350/PDT.G/2014/PA.JB TENTANG PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH GANGGUAN PSIKOLOGIS HIPERSEKS PADA SUAMI MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR YANG MENGGUNAKAN JASA PINJAMAN UANG ONLINETERKAITDENGANDATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANGHUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DARI PELAYANAN PRAKTIK PENGOBATAN ALTERNATIF BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 653 K/AG/2015 TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH ISTERI PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN ISTERI KEDUA YANG DILAKSANAKAN TANPA IZIN ISTERI PERTAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NO. 2925 K/PDT/2012 MENGENAI GUGATAN PEMBATALAN BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIBUAT TANPA PERSETUJUAN KESELURUHAN AHLI WARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3520K/PDT/2016 TENTANG SENGKETA GANTI KERUGIAN BAGI PETANI TAMBAK YANG MENGGARAP TANAH PAKUALAMAN GROUND (PAG) AKIBAT PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NO. 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr MENGENAI PERJANJIAN PENETAPAN HARGA SKUTER METIK OLEH PT. ASTRA HONDA MOTOR DAN PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP PIHAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL DITINJAU DARI KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN HERZIENNE INDONESISCHE REGLEMENT / HIR (REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBAHARUI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 776/Pdt.Sus-Phi/2016 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PT. BUKIT ASAM (PERSERO) TERHADAP PEKERJA SENEN B. KARSAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ASUH ANAK YANG JATUH KEPADA BAPAK BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM .

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 547/Ag/2016 TENTANG PEMINDAHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR DARI IBU KE AYAHNYA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM dan UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM ATAS WANPRESTASI PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG YANG DIBUAT SECARA LISAN ANTARA FANI GUNAWAN SEBAGAI PIHAK KREDITUR DAN SOKIBUL KHIKMAH SEBAGAI PIHAK DEBITUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN KELAS 1A KHUSUS NOMOR 1394/PDT.G/2012/PA.JS TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT YANG DIAJUKAN OLEH ISTERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 670K/PDT.SUS-PHI/2015 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PT. TAMINDO PERMAI GLASS TERHADAP LARIYADI DKK YANG DIPEKERJAKAN MELALUI PERJANJIAN KERJA LISAN DITINJAU DARI UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.51/PDT.SUS.PHI/2015/PN BDG TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA FAJRIAN RAMADHAN DKK DENGAN PT. DALIM FIDETA KORNESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SERAM BAGIAN TIMUR MALUKU KEPADA ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN INPRES NO.1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN MELALUI PENYANDERAAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN UTANG PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CURUP NOMOR : 0142/Pdt.G/2013/PN.CRP MENGENAI KEABSAHAN IZIN POLIGAMI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM KONTEN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP PIHAK LAIN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG N INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT YANG TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH ASAL KO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR MENGENAI BAHAYA INHALEN LEM YANG MENGANDUNG ZAT LSD BAGI KESEHATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN YANG DISEBABKAN KARENA SUAMI YANG MENGALAMI PENYIMPANGAN SEKSUAL DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN JASA PERAWATAN PESAWAT TERBANG DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ISTRI KEDUA YANG MENIKAH SECARA SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK DARI KELUARGA SEMENDA TANPA PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENOLAKAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA JASA KONSTRUKSI TERKAIT KLAUSULA ARBITRASE TANPA ADANYA PENUNJUKAN BANI SEBAGAI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG AR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN KEHADIRAN PARA PIHAK DALAM MEDIASI DI PENGADILAN ANTARA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDISKASI MEDIASI DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog