Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 6

PERANAN AHLI HIPNOSIS SEBAGAI SAKSI AHLI DALAM MEMBERIKAN HIPNOSIS KEPADA TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN KUHAP

H. AGUS TAKARIAWAN,S.H.,M.H - H. SYARIEF A. BARMAWI,S.H.,MS.i - MEIZA REINALDO

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN HAKIM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK

H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Ricardo - Wandoyo Sulistyani, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II BANCEUY

AX002004 - H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN POLRI DAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGGUNAKAN SARANA BANTUAN TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASISSTANCE) DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

H. Agus Takariawan S.H., M.H. - Oemar Said T.A - Prof. Dr. Hj. Mien Rukminin, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Citra Chintya Permata Sari - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Sigid Suseno, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP KEJAHATAN

Amalia M. Nasution - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Ijud Tajudin, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN WHISTLEBLOWER DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Atep Hardiana - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN KERJA JASA ANGKUTAN UMUM ANTARA PEMILIK DENGAN PENGEMUDI YANG DILIMPAHKAN KEPADA PENGEMUDI CABUTAN YANG MELAKUKAN TINDAK PEMERKOSAAN

H. Agus Takariawan, S.H,. M.H. - KARINA PUTI AYU P - Kilkoda Agus Saleh, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDAUNGAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI MALAYSIA SEBAGAI KORBAN DARI PELAKU KEJAHATAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - M. Romi Devianos - Mulyani Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ALASAN-ALASAN YURIDIS DALAM HAL PEMINDAHAN PERADILAN DALAM KASUS WALIKOTA SEMARANG NON-AKTIF SOEMARMO HADI SAPUTRO DIKAITKAN DENGAN PASAL 85 KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NOMO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DEDEK SYAHPUTRA - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISA MENGENAI PENERAPAN HAK TERSANGKA UNTUK MENGAJUKAN SAKSI YANG MERINGANKAN DALAM PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Ijud Tajudin, S.H.,M.H. - THOMAS SURYO H

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISA TERHADAP SP3 YANG DITERBITKAN JAKSA AGUNG DALAM KASUS PENGGELAPAN PAJAK OLEH PAULUS TUMEWU DIMANA PERKARANYA SUDAH DINYATAKAN P-21 (BERKAS SUDAH LENGKAP)

Dian Eko Prasetyo - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Zainal Muttaqin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISA YURIDIS MENGENAI LEGALITAS SAH TIDAKNYA ALASAN SAKIT PERMANEN TERKAIT PERADILAN IN ABSENTIA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUP

Abram Marojahan - H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA KASUS PELANGGARAN PATEN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 38/PID/B/2004/PN.JAKARTA TIMUR DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 551 K/Pid/2006

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Rika Ratna Permata, S.H,M.H. - Wildan Mega Pradana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Aditya Persada Yoga - Dr. Sigid Suseno, S.H., M.H. - H. Agus Takariawan, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

ADITIA PERSADA YOGA G - Dr. Sigid Suseno, S.H.,M.H. - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS KEPENTINGAN UMUM YANG DIJADIKAN SEBAGAI ALASAN DIAJUKANNYA PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Febrina Erickadella Goche - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Prof.Dr.H. Pontang Moerad B.M.,S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASAS KEPENTINGAN UMUM YANG DAPAT MENIADAKAN TUNTUTAN PIDANA MONEY LAUNDERING DALAM PILPRES DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Muchamad Ridha A.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

DUGAAN GRATIFIKASI TOYOTA HARRIER TERHADAP ANAS URBANINGRUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - REYMOND - Yesmil Anwar, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EFEKTIFITAS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DALAM MENEGAKKAN ASAS KEMERDEKAAN PERS DIKAITKAN DENGAN CONTEMPT OF COURT

Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.H. - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Wahyu Gumilar

Detail Cantuman XML Detail Cite

EFEKTIVITAS SISTEM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Erika MAgdalena Chandra, S.H.,M.H. - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Laraswati Hermana Putri

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDNAG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Farwa Khairul Arifin - H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 6

Koleksi

PERANAN AHLI HIPNOSIS SEBAGAI SAKSI AHLI DALAM MEMBERIKAN HIPNOSIS KEPADA TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN KUHAP

PERANAN HAKIM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK

PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II BANCEUY

PERANAN POLRI DAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGGUNAKAN SARANA BANTUAN TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASISSTANCE) DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PERANAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP KEJAHATAN

PERANAN WHISTLEBLOWER DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

PERJANJIAN KERJA JASA ANGKUTAN UMUM ANTARA PEMILIK DENGAN PENGEMUDI YANG DILIMPAHKAN KEPADA PENGEMUDI CABUTAN YANG MELAKUKAN TINDAK PEMERKOSAAN

PERLINDAUNGAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI MALAYSIA SEBAGAI KORBAN DARI PELAKU KEJAHATAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI

ALASAN-ALASAN YURIDIS DALAM HAL PEMINDAHAN PERADILAN DALAM KASUS WALIKOTA SEMARANG NON-AKTIF SOEMARMO HADI SAPUTRO DIKAITKAN DENGAN PASAL 85 KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NOMO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

ANALISA MENGENAI PENERAPAN HAK TERSANGKA UNTUK MENGAJUKAN SAKSI YANG MERINGANKAN DALAM PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

ANALISA TERHADAP SP3 YANG DITERBITKAN JAKSA AGUNG DALAM KASUS PENGGELAPAN PAJAK OLEH PAULUS TUMEWU DIMANA PERKARANYA SUDAH DINYATAKAN P-21 (BERKAS SUDAH LENGKAP)

ANALISA YURIDIS MENGENAI LEGALITAS SAH TIDAKNYA ALASAN SAKIT PERMANEN TERKAIT PERADILAN IN ABSENTIA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUP

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA KASUS PELANGGARAN PATEN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 38/PID/B/2004/PN.JAKARTA TIMUR DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 551 K/Pid/2006

Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS KEPENTINGAN UMUM YANG DIJADIKAN SEBAGAI ALASAN DIAJUKANNYA PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

ASAS KEPENTINGAN UMUM YANG DAPAT MENIADAKAN TUNTUTAN PIDANA MONEY LAUNDERING DALAM PILPRES DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

DUGAAN GRATIFIKASI TOYOTA HARRIER TERHADAP ANAS URBANINGRUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

EFEKTIFITAS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DALAM MENEGAKKAN ASAS KEMERDEKAAN PERS DIKAITKAN DENGAN CONTEMPT OF COURT

EFEKTIVITAS SISTEM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

EKSISTENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDNAG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi