Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PEMBERLAKUAN HUKUM CAMBUK DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBINAAN TERHADAP WARGABINAAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I A CIPINANG DIKAITKAN KONSEP PEMASYARAKATAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1429/K/Pid/2010 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN CYBER CRIME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENAHANAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN FILM DALAM BENTUK SOFTCOPY TANPA IZIN PENCIPTA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP STANDARISASI KEBISINGAN SUARA KENDARAAN SEPEDA BERMOTOR DI WILAYAH KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG AMBANG BATAS KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA JAYAPURA DIKAITKAN DENGAN UU NO.23TAHUN2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PASAL 58 JO. PASAL 279 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 OLEH APARAT KEPOLISIAN TERKAIT MARAKNYA PEMASANGAN LAMPU MENYILAUKAN PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSPEKTIF ABOLISIONISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh detasemen khusus 88 anti teror kepolisian republik indonesia ditinjau dari sistem peradilan pidana indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG รป UNDANG NO.8 TAHUN 1981 DAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL.SKEP/1205/IX/2000 TENTANG REVISI HIMPUNAN JUKLAK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN FIKSI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN ORANGUTAN UNTUK DIJADIKAN MAKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK PISTOLE BAGI NARAPPIDANA YANG DIBINA DI RUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN TENTANG SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU SINDIKAT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI SISTEM PEMIDANAAN DAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DAN PERANAN PENDAMPING PSIKOLOG DALAM TINDAK PERADILAN ANAK DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI BAGI TERPIDANA MATI TIBO DKK DALAM HAL DITEMUKANNYA NOVUM DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG PENYIDIK INDEPENDEN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENYERAHAN BARANG SITAAN DARI PENYIDIK KEPADA RUPBASAN SERTA TANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA BARANG SITAAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DI RUPBASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PIDANA PENJARA SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEADILAN PEMULIHAN (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN PERKARA ANAK KONFLIK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PENGADILAN TERORISME DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN UU NO.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIBADI (THE RIGHT OF PRIVACY) ATAS TOKOH REPUBLIK (REPUBLIC FIGURE) DARI KEBEBASAN PERS DIHUBUNGKAN DENGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PIHAK LAIN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KPK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI DALAM PEMERIKSAAN KONEKSITAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KAPTEN PENERBANG (PILOT) DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA AKIBAT KELALAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DIKAITKAN DENGAN PASAL 378 KITAB UNDANGรปUNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENIPUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALASAN-ALASAN YURIDIS DALAM HAL PEMINDAHAN PERADILAN DALAM KASUS WALIKOTA SEMARANG NON-AKTIF SOEMARMO HADI SAPUTRO DIKAITKAN DENGAN PASAL 85 KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NOMO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA MENGENAI PENERAPAN HAK TERSANGKA UNTUK MENGAJUKAN SAKSI YANG MERINGANKAN DALAM PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA TERHADAP SP3 YANG DITERBITKAN JAKSA AGUNG DALAM KASUS PENGGELAPAN PAJAK OLEH PAULUS TUMEWU DIMANA PERKARANYA SUDAH DINYATAKAN P-21 (BERKAS SUDAH LENGKAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA YURIDIS MENGENAI LEGALITAS SAH TIDAKNYA ALASAN SAKIT PERMANEN TERKAIT PERADILAN IN ABSENTIA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA KASUS PELANGGARAN PATEN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 38/PID/B/2004/PN.JAKARTA TIMUR DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 551 K/Pid/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS KEPENTINGAN UMUM YANG DIJADIKAN SEBAGAI ALASAN DIAJUKANNYA PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASAS KEPENTINGAN UMUM YANG DAPAT MENIADAKAN TUNTUTAN PIDANA MONEY LAUNDERING DALAM PILPRES DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUGAAN GRATIFIKASI TOYOTA HARRIER TERHADAP ANAS URBANINGRUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIFITAS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DALAM MENEGAKKAN ASAS KEMERDEKAAN PERS DIKAITKAN DENGAN CONTEMPT OF COURT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS SISTEM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NO: 41 PK/Pid/2009/MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIJADIKAN NOVUM DALAM KASUS PEMALSUAN SURAT PUTENTIK OLEH NY SAODAH BIN (ALM) KA. KOSIM DILIHAT DARI SITEM PEMBUKTIAN PIDANA DAN KITAB UNDANG-U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADP PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR PUT/95-K/PM11-9/AD/VI/2006 MENGENAI PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN DALAM KASUS PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KSUS ATAS PUTUSAN KASASI NO. 1185 K/Pid/2006 TANGGAL 3 OKTOBER 2006 YANG MENGANDUNG DISSENTING OPINION DALAM KASUS PEMBUNUHAN MUNIR DENGAN TERDAKWA POLLYCARPUS

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog