Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PELAKSANAAN PEMASYARAKATAN BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 22 TH 1997 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH POLRI DENGAN MENGGUNAKAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN LUAR BIASA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS NON DISKRIMINASI DAN EQUALITY BEFORE THE LAW SERTA PP NOMOR 99 TAHUN 2012 DAN UNDANG รป UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN HUKUM CAMBUK DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBINAAN TERHADAP WARGABINAAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I A CIPINANG DIKAITKAN KONSEP PEMASYARAKATAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1429/K/Pid/2010 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN CYBER CRIME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENAHANAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN FILM DALAM BENTUK SOFTCOPY TANPA IZIN PENCIPTA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP STANDARISASI KEBISINGAN SUARA KENDARAAN SEPEDA BERMOTOR DI WILAYAH KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG AMBANG BATAS KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA JAYAPURA DIKAITKAN DENGAN UU NO.23TAHUN2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PASAL 58 JO. PASAL 279 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 OLEH APARAT KEPOLISIAN TERKAIT MARAKNYA PEMASANGAN LAMPU MENYILAUKAN PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSPEKTIF ABOLISIONISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh detasemen khusus 88 anti teror kepolisian republik indonesia ditinjau dari sistem peradilan pidana indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG รป UNDANG NO.8 TAHUN 1981 DAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL.SKEP/1205/IX/2000 TENTANG REVISI HIMPUNAN JUKLAK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN FIKSI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN ORANGUTAN UNTUK DIJADIKAN MAKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HAK PISTOLE BAGI NARAPPIDANA YANG DIBINA DI RUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN TENTANG SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU SINDIKAT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI SISTEM PEMIDANAAN DAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NO: 41 PK/Pid/2009/MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIJADIKAN NOVUM DALAM KASUS PEMALSUAN SURAT PUTENTIK OLEH NY SAODAH BIN (ALM) KA. KOSIM DILIHAT DARI SITEM PEMBUKTIAN PIDANA DAN KITAB UNDANG-U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADP PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR PUT/95-K/PM11-9/AD/VI/2006 MENGENAI PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN DALAM KASUS PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KSUS ATAS PUTUSAN KASASI NO. 1185 K/Pid/2006 TANGGAL 3 OKTOBER 2006 YANG MENGANDUNG DISSENTING OPINION DALAM KASUS PEMBUNUHAN MUNIR DENGAN TERDAKWA POLLYCARPUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB YURIDIS KEBIJAKAN KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK) TERKAIT BAILOUT TERHADAP BANK CENTURY DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 J.O UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINAJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGGUNAAN SENJATA API BAGI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN SEORANG ADVOKAT DIKAITKAN DENGAN PERAN DEWAN KEHORMATAN DAN KODE ETIK ADVOKAT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN H UKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SUSANDHI BIN SUKATMA ALIAS AAN TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DIALAMINYA PADA SAAT PENGGELEDAHAN BADAN ATAU PAKAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENYALUR TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) PT MITRA SINERGI SUKSES DALAM KASUS PENYEKAPAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG AKAN DIJADIKAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TERHADAP PIHAK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT HAJI ADAM MALIK MEDAN DALAM KASUS PENYEKAPAN WARTAWAN YANG SEDANG MELAKUKAN PELIPUTAN ATAS DUGAAN ADANYA MALPRAKTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKKUKAN OLEH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS KERUSUHAN DI BUOL, PALU DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PARA KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUAKN TERHADAP ANAND KHRISNA ATAS DUGAAN PERBUATAN CABUL KEPADA TARA PRADIPTA LAKSMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ABRAHAM SAMAD DALAM HAL DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK TERHADAP FERIYANI BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN BIBIT SAMAD RIANTO DAN CHANDRA MARTHA HAMZAH TERHADAP PERBUATAN OTTO CORNELIUS KALIGIS YANG MEMBUKA BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN AHLI DALAM BERKAS PERKARA BIBIT SAMAD RIANTO DAN CHANDRA MARTHA HAMZAH KEPADA P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN DEPUTI DIREKTUR [T. PLN (PERSERO) BAGIAN PEMBANGKIT DAN ENERGI PRIMER DALAM HAL TERJADINYA DUALISME PENYIDIKAN DALAM PERKARA DUGAAN KORUPSI PLTG BORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KOMJEN.POL.SUSNO DUADJI TERHADAP DUGAAN MENERIMA SUAP DARI P.T. SALMA ARWANA LESTARI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN META DHARMASAPUTRA KEPADA KEPOLISIAN RI MENGENAI PENYADAPAN SMS PADA KASUS PENGGELAPAN DANA PT. ASIAN AGRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN NAZARUDDIN DALAM HAL DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEBAGAI JUSTICE COLLABORA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH YUSMAN TELAUMBANUA TERHADAP DITEMUKANNYA NOVUM YANG DIDUGA MEMPUNYAI KETERKAITAN DENGAN PENJATUHAN HUKUMAN MATI ATAS DIRINYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BACHTIAR ABDUL FATTAH BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 38/PID.PRAP/2012/PN. JAKSEL TERHADAP TINDAKAN PENYIDIK KEJAKGUNG YANG TETAP MELANJUTKAN PERKARANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH FRENGKY ARITONANG YANG TELAH MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I TERHADAP UPAYA KASASI YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BALE BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IFDHAN MUCHTARAM TUBAGUS YANG DIDUGA MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IMAM ADIMULYANTO TERHADAP DUKOMSEL ATAS KERUGIAN YANG TERJADI DALAM PEMBELIAN BLACKBERRY STORM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA CORRUPTION WATCH TERHADAP PEMBERIAN UANG PENGAMANAN DARI PT FREEPORT INDONESIA KEPADA POLRI YANG DIDUGA TERDAPAT UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IWAN SETIAWAN DALAM HAL TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR BESAR YANG DILAKUKAN MELALUI PERJANJIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT TERHADAP DRS. EKA SANTOSA SELAKU KETUA DPRD JAWA BARAT PERIODE 1999-2004 DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI DANA KAVELING (KAVELING GATE)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT DALAM HAL PRAKTIK PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFFICKING) YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH SURWA TERHADAP WANITA ASAL KABUPATEN SUBANG KE MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN RESOR NGANJUK TERHADAP MUJIANTO YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERANTAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KPK DALAM HAL PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DJOKO SUSILO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH LEE DARMAWAN DALAM HAL TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PENGEMBALIAN ASET SITAAN TANAH MILIK PT. MADONA KEPADA LIOE NAM KHIONG OLEH KEJAKSAAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog