Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

IMPLICATIONS OF CORRESPONDENCE INFERENCE ATTRIBUTION THEORY & BEHAVIORAL JURISPRUDENCE THEORY: JUDGES’ CONSIDERATIONS ON CONSCIENCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE DENGAN MODUS GIVEAWAY DI BERBAGAI PLATFORM MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOORDINASI PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN GUNA MENUNJANG PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Perbuatan Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan (Contempt of Court) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP AHMAD DHANI DALAM KASUS DUGAAN PENYEBARAN UJIAN KEBENCIAN TERHADAP BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER DILIHAT DARI HUKUM POSITIF DI Lulus Sudah Belum 10-09-2019 20:48 Verifikasi Publish Edit Hapus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP NILAI PEMBUKTIAN SEBUAH PUTUSAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI NOVUM DALAM UPAYA HUKUM LUAR BIASA (PENINJAUAN KEMBALI) DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pemberian Restitusi Melalui Putusan Hakim Menurut Hukum Pidana Positif Indonesia Dihubungkan Dengan UU No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penundaan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Jaksa Atas Pertimbangan Keadilan dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Ratna Sarumpaet Dalam Hal Dugaan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dihubungkan Dengan Hukum Positif

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JURIDICAL REVIEW OF PLACEMENT OF WITNESS CORRUPTION IN SAFE HOUSE BASED ON LAW NUMBER 31 OF 2014 CONCERNING PROTECTION OF WITNESSES AND VICTIMS RELATED TO INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEMS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

peran dan fungsi tim asesmen terpadu terhadap pemberian rekomendasi rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika dalam sistem peradilan pidana indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan No 51/PID.SUS/2016/PN.KBU Ttg Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Saksi Korban Yg Dikategorikan Berperilaku Dewasa Dlm Tindak Pidana Asusila Dihubungkan Dgn UU Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM MENGENAI PERINTANGAN PROSES HUKUM (OBSTRUCTION OF JUSTICE) TERHADAP ADVOKAT LUCAS DIHUBUNGKAN DENGAN UU KPK DAN UU TIPIKOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENISTAAN AGAMA VIDE PASAL 156A KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN INSTRUKSI DIRJEN BIMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/PID.SUS/2015/PN.SIM MENGENAI KEPUTUSAN AKHIR DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS NOMOR REGISTRASI PERKARA 77/Pid.B/2014/PN KUNINGAN TENTANG PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TIDAK BERDASARKAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG - UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Nomor 793K/PID/2015 Tentang Alasan Pemberat Dalam Penjatuhan Pidana Seumur Hidup Terhadap Terdakwa Hafidt Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Korban Ade Sara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR : 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. TENTANG PENANGKAPAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN ATAS ATTY SUHARTY OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE)YANG DILAKUKAN OLEH PENYALAHGUNA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK POLRI YANG MELAKUKANREKAYASA KASUS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DANMENJADI SAKSI VERBALISAN DALAM PERSIDANGAN DIKAITKAN DENGANPERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DENGAN STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) YANG MENGAJUKAN PRAPERADILAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981TENTANG HUKUM ACARA PIDANADAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PERCOBAAN TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAIMANA PASAL 7 JO PASAL 15 UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR:174/PID.SUS/2015/PN.JKT . BRT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAPAT SAHABAT PENGADILAN ( AMICUS CURIAE ) PADA PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TE N TANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN AHLI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN MUTILASI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Yang Dilakukan oleh komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Operasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Operasi Tangkap Tangan Yang Di hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Dikaitkan Dengan Azas Praduga Tidak Bersalah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DIBIDANG JAMINAN FIDUSIA MENGGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (PPNS BPOM) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM DALAM PERJANJIAN PENGADAAN HELIKOPTER PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel TERHADAP PENENTUAN KERUGIAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN PASAL 1365 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALAT BUKTI SAKSI PELAKU BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PERADILAN PIDANA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RUU-KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENETAPAN KEMBALI STATUS TERSANGKA TERHADAP TERSANGKA YANG SEBELUMNYA TELAH DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PRAPERADILAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 42/PUU-XV/2017

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PENELANTARAN ORANG TUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN O LEH KORPORASI DITINJAU DARI SKB NOMOR: KEP - 04/ MENLH/ 04/ 2004 TENTANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLRI DALAM DUGAAN PENEMBAKAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN LUBUKLINGGAU SAAT MELAKUKAN RAZIA KENDARAAN BERMOTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA SUAP PASCA DI BERIKANNYA REMISI DI HUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PERMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERLAPOR ACHMAD YOGIE DALAM HAL PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG DIDUGA TELAH MENIMBULKAN SUATU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MELAWAN ARUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG DHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) SEBAGAI PENGAWASAN OLEH JAKSA TERHADAP PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) DI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN Nomor 17/PID/TPK/2013/PT.DKI. Tahun 2013 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN CCTV DALAM KASUS PEMBUNUHAN WAYAN MIRNA SALIHIN MENURUT SISTEM PEMBUKTIAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN ATAS DASAR PENGHAPUSAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XII/2013 TANPA MEMUTUS POKOK PERKARA DALAM PERKARA NOMOR 13/PID.B/2015/PN.SMD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 80/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG TENTANG UNSUR MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 003/PUU - IV/2006 JO PUTUSAN NOMOR 25/PUU - XIV/2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM HAL PENUNTUTAN TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS) ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PASAL 94 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN POLRI DALAM PENYELIDIKAN DANA PENYIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA YANG TELAH DISELESAIKAN MELALUI PENGADILAN ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KRIMINALISASI TERHADAP PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN AJARAN KOMUNISME/MARXISME-LENINISME DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KUHP YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM BID

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASA TUNGGU EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI PASCA PENOLAKAN GRASI OLEH PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH HUKUM DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH PEMBUKTIAN PENGGUNAAN SUPLEMEN KESEHATAN YANG MENGANDUNG ZAT PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog