Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 977 K/PID/2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG DIJATUHKAN DI LUAR DAKWAAN DALAM KASUS NARKOTIKA ATAS NAMA TERDAKWA IDRIS LUKMAN BIN LOKMAN HENDRIK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 810/K/PID.SUS/2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 536 K/PID/2005 TENTANG KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA YANG DIPISAH (SPLITSING) DAN TIDAK MEMUAT PENDAPAT HAKIM YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 775K/PID.SUS/2007 MENGENAI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI PT. SURYA CIPTA REZEKI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1739 K/PID/2002 TENTANG PENGERTIAN PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI EX PASAL 263 KUHP DALAM KASUS JUAL BELI TANAH WARISAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 734 K/PID/2001 TENTANG PUTUSAN PEMBEBASAN YANG TIDAK MURNI DALAM HAL TINDAK PENIPUAN EX PASAL 374 KUHP JO PASAL 80 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1900 K/Pid/2002 TENTANG PUTUSAN BEBAS SYAHRIL SABIRIN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KLAIM BANK BALI ATAS KEWAJIBAN BANK DEBITUR BDNI BERDASARKAN BLBI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 557.K/PID/2001 TANGGAL 9 AGUSTUS 2001 TENTANG PERKARA PIDANA YANG BERMUATAN MASALAH PERDATA DALAM KASUS PENCAIRAN DANA PROYEK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 109 PK / PID / 2007 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM YANG DIJATUHI PIDANA LEBIH BERAT DARI PUTUSAN SEMULA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 365K/ PID / 2012, dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI Cs. ATAS KELALAIAN TINDAKAN MEDIS OPERASI CITO SESARIA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SISKA MAKATEY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 04/PID.PRAP/2010/PN.JKT.PST MENGENAI PRAPERADILAN YANG TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN DALAM PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2262 K/PID.SUS/2014 MENGENAI PUTUSAN HAKIM DILUAR PASAL YANG DIDAKWAKAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR: 03/Pra.Per/TPK/2011/PN. BDG MENGENAI PEMBATALAN PENAHANAN TERSANGKA HJ. YANI WIDIYANI, BE, S.Sos DIKAITKAN DENGAN PASAL 77 UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 1982/Pid.B/2006 TENTANG KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN KASUS ADRIAN HERLING WAWORUNTU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 1751/PID.B/2012/PN.JKT.PST TENTANG PENERAPAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI VERBALISAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 112 JO. PASAL 114 UU NO. 35 TAHUN 2009 DIKAITKAN DENGAN PRINSIP UNUS TESTIS NULLUS TESTIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA NO. 113/pid.B/2011/PN.PWK TENTANG PENGGUNAAN GAMBAR YANG MENYERUPAI LAMBANG NEGARA BURUNG GARUDA DALAM STEMPEL KEPANITIAAN PEMILIHAN KETUA BURUH FSPMI DI PT. SUMI WIRING SYSTEM (SIWS) PURWAKAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PERIKANAN JAKARTA UTARA NOMOR 2247 K/PID/B/2008/PN.JKT.UT. MENGENAI PERAMPASAN BARANG BUKTI BERUPA KAPAL BERBENDERA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANANAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 110/PID/2007/PT.BDG MENGENAI TIDAK DIPERHATIKANNYA KEADAAN YANG MERINGANKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM VIDE PASAL 197 AYAT 91) HURUF f KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM HAL PENUNTUTAN TERHADAP PERBARENGAN TINDAK PIDANA (CONCURSUS) ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM HAL PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI B IDANG PENYIARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PASAL 94 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN POLRI DALAM PENYELIDIKAN DANA PENYIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA YANG TELAH DISELESAIKAN MELALUI PENGADILAN ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KRIMINALISASI TERHADAP PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN AJARAN KOMUNISME/MARXISME-LENINISME DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KUHP YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM BID

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM MENGENAI LEGALITAS LSM SEBAGAI PELAPOR TERHADAP FLORENCE SIHOMBING YANG DIDUGA MELAKUKAN PENGHINAAN TERHADAP WARGA YOGYAKARTA MELALUI JEJARING SOSIAL ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UU NO 11 THN 2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Legalitas Alat Bukti Elektronik berupa Hardware yang Dihasilkan dari Proses Penggeledahan dan Penyitaan Berdasarkan KUHAP dan UU ITE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASA TUNGGU EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI PASCA PENOLAKAN GRASI OLEH PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH HUKUM DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH PEMBUKTIAN PENGGUNAAN SUPLEMEN KESEHATAN YANG MENGANDUNG ZAT PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Mekanisme Bantuan Penyidikan oleh Penyidik TNI Kepada Penyidik POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEMASYARAKATAN BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 22 TH 1997 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH POLRI DENGAN MENGGUNAKAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkoba sebagai Hak Narapidana Dihubungkan dengan Asas Equality Before The Law & Tujuan Pemindanaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN LUAR BIASA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS NON DISKRIMINASI DAN EQUALITY BEFORE THE LAW SERTA PP NOMOR 99 TAHUN 2012 DAN UNDANG รป UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN HUKUM CAMBUK DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBINAAN TERHADAP WARGABINAAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I A CIPINANG DIKAITKAN KONSEP PEMASYARAKATAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1429/K/Pid/2010 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN CYBER CRIME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENAHANAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 03 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDEKATAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN FILM DALAM BENTUK SOFTCOPY TANPA IZIN PENCIPTA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP STANDARISASI KEBISINGAN SUARA KENDARAAN SEPEDA BERMOTOR DI WILAYAH KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG AMBANG BATAS KEBISINGAN KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA JAYAPURA DIKAITKAN DENGAN UU NO.23TAHUN2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PASAL 58 JO. PASAL 279 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 OLEH APARAT KEPOLISIAN TERKAIT MARAKNYA PEMASANGAN LAMPU MENYILAUKAN PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSPEKTIF ABOLISIONISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh detasemen khusus 88 anti teror kepolisian republik indonesia ditinjau dari sistem peradilan pidana indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG รป UNDANG NO.8 TAHUN 1981 DAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL.SKEP/1205/IX/2000 TENTANG REVISI HIMPUNAN JUKLAK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN FIKSI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN ORANGUTAN UNTUK DIJADIKAN MAKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNY

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog