Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN UNTUKK MENGADILI WARGA ASING PEMILIK KAPAL PUKAT HARIMAU (TRAWL) PELAKU ILLEGAL FISHING DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ATAS ISTRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS DAN GAGASAN PENGHAPUSAN REMISI BAGI NARAPIDANA TERORIS DIKAITKAN DENGAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI PENELITIAN DI LP KLAS I A CIPINANG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIK PENANGANAN PERKARA PIDANA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR ANTARA SYEKH PUJI DAN LUTHFIANA ULFA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGGUNGJAWABAN PIDANA PT. LAPINDO BRANTAS DALAM HAL KELALAIAN MELAKUKAN PENGERJAAN PENGEBORAN SUMUR PANAS DI DESA SIDOARJO, JAWA TIMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK DIVESTASI SAHAM PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBESAR 5,31 % DI PT PERUSHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES MENGHADIRKAN SAKSI YANG MERINGANKAN (A DE CHARGE) BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 65 DAN PASAL 116 UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP REKAYASA KASUS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PERKARA NARKOTIKA DIKATIKAN DENGAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PPNS SATPOL PP DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KETENTUAN PIDANA DALAM PERDA KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN UU NO.31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING YANG DILAKUAKN SECARA BERSAMA-SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ORANG ASING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MEDIS DOKTER MILITER TANPA PERSETUJUAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA PASIEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENJEBAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SUMBER DAYA ALAM HAYATI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TENTANG TINDAKAN PERBUDAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALASAN-ALASAN YURIDIS DALAM HAL PEMINDAHAN PERADILAN DALAM KASUS WALIKOTA SEMARANG NON-AKTIF SOEMARMO HADI SAPUTRO DIKAITKAN DENGAN PASAL 85 KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NOMO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA MENGENAI PENERAPAN HAK TERSANGKA UNTUK MENGAJUKAN SAKSI YANG MERINGANKAN DALAM PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA TERHADAP SP3 YANG DITERBITKAN JAKSA AGUNG DALAM KASUS PENGGELAPAN PAJAK OLEH PAULUS TUMEWU DIMANA PERKARANYA SUDAH DINYATAKAN P-21 (BERKAS SUDAH LENGKAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA YURIDIS MENGENAI LEGALITAS SAH TIDAKNYA ALASAN SAKIT PERMANEN TERKAIT PERADILAN IN ABSENTIA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA KASUS PELANGGARAN PATEN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 38/PID/B/2004/PN.JAKARTA TIMUR DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 551 K/Pid/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)n Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS KEPENTINGAN UMUM YANG DIJADIKAN SEBAGAI ALASAN DIAJUKANNYA PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASAS KEPENTINGAN UMUM YANG DAPAT MENIADAKAN TUNTUTAN PIDANA MONEY LAUNDERING DALAM PILPRES DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUGAAN GRATIFIKASI TOYOTA HARRIER TERHADAP ANAS URBANINGRUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIFITAS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DALAM MENEGAKKAN ASAS KEMERDEKAAN PERS DIKAITKAN DENGAN CONTEMPT OF COURT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Th 2003 tenta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS SISTEM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDNAG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERADILAN KONEKSITAS DALAMTINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan Dan Praktik Pra Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan Kembali Mengenai Prosedur Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGEMBALIAN BARANG BUKTI YANG TIDAK TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJATUHAN PIDANA BAGI ANGGOTA POLRI YANG TIDAK MELALUI SIDANG KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJATUHAN PIDANA TINDAKAN BERUPA BIMBINGAN LATIHAN KERJA KEPADA ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI SECARA HUKUM PERDATA BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT 9FKPM) DI WILAYAH HUKUM POLRES KUNINGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYIDIKAN DENGAN CARA PENJEBAKAN (ENTRAPMENT) OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBENTUK SUAP DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN POLRI DENGAN MELIBATKAN INTERPOL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peran dan Kedudukan Jaksa dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia pada Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN AHLI HIPNOSIS SEBAGAI SAKSI AHLI DALAM MEMBERIKAN HIPNOSIS KEPADA TERSANGKA PADA TAHAP PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN HAKIM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II BANCEUY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN POLRI DAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGGUNAKAN SARANA BANTUAN TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASISSTANCE) DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog