Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERANAN WHISTLEBLOWER DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KERJA JASA ANGKUTAN UMUM ANTARA PEMILIK DENGAN PENGEMUDI YANG DILIMPAHKAN KEPADA PENGEMUDI CABUTAN YANG MELAKUKAN TINDAK PEMERKOSAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDAUNGAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI MALAYSIA SEBAGAI KORBAN DARI PELAKU KEJAHATAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan terhadap unsur sifat melawan hukum dalam rindak pidana korupsi berdasarkan asas-asas hukum pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN BERDASARKAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF F UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KESALAHAN PENERAPAN DELIK PIDANA DALAM SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASSARKAN PASAL 143 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH DIRATIFIKASINYA INTERNAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHT (ICCPR) MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYITAAN BOEDEL PAILIT DIKAITKAN DGN UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SERTA UU NO 8 THN 1981 TENTANG KITAB UU HK ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (PPNS DJBC) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS SODOMI YANG DILAKUKAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTNAG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 340 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYITAAN ASET TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEMBAGA PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI KEPADA TERPIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DIKAITKAN DENGAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGAWALAN PENGENDARA MOTOR BESAR YANG MELANGGAR RAMBU LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG TELAH DIAJUKAN LEBIH DAHULU OLEH TERPIDANA DI MAHKAMAH AGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN TERHADAP BARANG IMPOR BERUPA BARANG-BARANG ELEKTRONIK DI DALAM UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1995 JO UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMMBALI YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS YANG SUDAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK NAKAL DARI KELUARGA KURANG MAMPU (MISKIN) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERANAN POLRI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CYBERPORN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK TABUNGAN HARI TUA DAN PENSIUN YANG DIKELOLA OLEH PT TASPEN (PERSERO) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIVONIS MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEADILAN GENDER BAGI WANITA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA YANG DIPERDENGARKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN JENIS PENAHANAN RUMAH DAN PENAHANAN KOTA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH SATUAN NARKOBA POLRES KOTA CIMAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN PELAPOR DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DIHUBUNGKAN DENGAN PROSES PERKARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN DAN HAK MENOLAK DARI DOKTER UNTUK HADIR DALAM SIDANG PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS PERSAMAAN DI DALAM HUKUM BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA PADA PELAKSANAAN UPAYA PAKSA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IKLAN TARIF PENYEDIA JASA JARINGAN TELEPON XL-BEBAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PENYESATAN DAN PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENIPUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN KELUAR TAHANAN DARI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA BERDASARKAN KUHAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN UNTUKK MENGADILI WARGA ASING PEMILIK KAPAL PUKAT HARIMAU (TRAWL) PELAKU ILLEGAL FISHING DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ATAS ISTRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS DAN GAGASAN PENGHAPUSAN REMISI BAGI NARAPIDANA TERORIS DIKAITKAN DENGAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI PENELITIAN DI LP KLAS I A CIPINANG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIK PENANGANAN PERKARA PIDANA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR ANTARA SYEKH PUJI DAN LUTHFIANA ULFA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGGUNGJAWABAN PIDANA PT. LAPINDO BRANTAS DALAM HAL KELALAIAN MELAKUKAN PENGERJAAN PENGEBORAN SUMUR PANAS DI DESA SIDOARJO, JAWA TIMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK DIVESTASI SAHAM PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBESAR 5,31 % DI PT PERUSHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES MENGHADIRKAN SAKSI YANG MERINGANKAN (A DE CHARGE) BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 65 DAN PASAL 116 UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP REKAYASA KASUS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PERKARA NARKOTIKA DIKATIKAN DENGAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PPNS SATPOL PP DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KETENTUAN PIDANA DALAM PERDA KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN UU NO.31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING YANG DILAKUAKN SECARA BERSAMA-SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG P

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog