Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 049/PID-VIII/2010 TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG RI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PERKARA KORUPSI SISMINBAKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PIDANA PENJARA SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEADILAN PEMULIHAN (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENANGANAN PERKARA ANAK KONFLIK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PENGADILAN TERORISME DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN UU NO.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Pembuktian Saksi Yang Mermiliki Hubungan Darah Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIBADI (THE RIGHT OF PRIVACY) ATAS TOKOH REPUBLIK (REPUBLIC FIGURE) DARI KEBEBASAN PERS DIHUBUNGKAN DENGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Penyitaan Harta Kekayaan Pihak Lain Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh KPK Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PIHAK LAIN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KPK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Sebagai Pemilik Alat dan Alat Angkut Dalam Perampasan Barang Bukti Pada Perkara Ilegal Logging dikaitkan Dengan Pasal 78 Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI DALAM PEMERIKSAAN KONEKSITAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KAPTEN PENERBANG (PILOT) DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA AKIBAT KELALAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DIKAITKAN DENGAN PASAL 378 KITAB UNDANGûUNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENIPUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan terhadap unsur sifat melawan hukum dalam rindak pidana korupsi berdasarkan asas-asas hukum pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN BERDASARKAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF F UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KESALAHAN PENERAPAN DELIK PIDANA DALAM SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASSARKAN PASAL 143 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH DIRATIFIKASINYA INTERNAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHT (ICCPR) MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2005 DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYITAAN BOEDEL PAILIT DIKAITKAN DGN UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SERTA UU NO 8 THN 1981 TENTANG KITAB UU HK ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (PPNS DJBC) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS SODOMI YANG DILAKUKAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTNAG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 340 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYITAAN ASET TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEMBAGA PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN PEMBERIAN REMISI KEPADA TERPIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DIKAITKAN DENGAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGAWALAN PENGENDARA MOTOR BESAR YANG MELANGGAR RAMBU LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG TELAH DIAJUKAN LEBIH DAHULU OLEH TERPIDANA DI MAHKAMAH AGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN TERHADAP BARANG IMPOR BERUPA BARANG-BARANG ELEKTRONIK DI DALAM UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1995 JO UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMMBALI YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS YANG SUDAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK NAKAL DARI KELUARGA KURANG MAMPU (MISKIN) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERANAN POLRI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CYBERPORN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK TABUNGAN HARI TUA DAN PENSIUN YANG DIKELOLA OLEH PT TASPEN (PERSERO) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIVONIS MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEADILAN GENDER BAGI WANITA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI REKAMAN SUARA YANG DIPERDENGARKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN JENIS PENAHANAN RUMAH DAN PENAHANAN KOTA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH SATUAN NARKOBA POLRES KOTA CIMAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN PELAPOR DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DIHUBUNGKAN DENGAN PROSES PERKARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG RAHASIA KEDOKTERAN DAN HAK MENOLAK DARI DOKTER UNTUK HADIR DALAM SIDANG PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS PERSAMAAN DI DALAM HUKUM BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA PADA PELAKSANAAN UPAYA PAKSA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IKLAN TARIF PENYEDIA JASA JARINGAN TELEPON XL-BEBAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PENYESATAN DAN PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENIPUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN KELUAR TAHANAN DARI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA BERDASARKAN KUHAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG No. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog