Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM HAL PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI B IDANG PENYIARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

H. Agus Takariawan, SH., MH. - Melani - Prof. Dr. Hj. Mein Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGAL MEMORANDUM MENGENAI LEGALITAS LSM SEBAGAI PELAPOR TERHADAP FLORENCE SIHOMBING YANG DIDUGA MELAKUKAN PENGHINAAN TERHADAP WARGA YOGYAKARTA MELALUI JEJARING SOSIAL ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UU NO 11 THN 2008

GALUH NAUFAL MUNAWAR - H AGUS TAKARIAWAN SH MH - MUSTOFA HAFFAS SH M KOM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Legalitas Alat Bukti Elektronik berupa Hardware yang Dihasilkan dari Proses Penggeledahan dan Penyitaan Berdasarkan KUHAP dan UU ITE

Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - H. Agus Takariawan, SH., MH. - Muhammad Ardiansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mekanisme Bantuan Penyidikan oleh Penyidik TNI Kepada Penyidik POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Budi Santoso - H. Agus Takariawan, SH., MH. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkoba sebagai Hak Narapidana Dihubungkan dengan Asas Equality Before The Law & Tujuan Pemindanaan

AHMAD HUSEIN BATUBARA - H. Agus Takariawan, SH., MH. - Rehaenah Padmadinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENDEKATAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

H. Agus Takariawan, SH., MH - Silva Da Rosa - Wanodyo Sulistyani, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia

DEWI ANNA HURIATMA - H. Agus Takariawan, SH., MH. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA (AIRSOFT GUN)

Erika Magdalena C., SH., MH. - H. Agus Takariawan, SH., MH. - TOPAN RIAN PRATAMA

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PN. MANADO NO 05/PID.SUS/2013/PN.MDO TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP SJARIEF HIDAYATULLOH DAN WAHYUDI YANG MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN DAN SARANA KARENA JABATAN SECARA BERSAMA-SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN ALASAN-

GARINDRA RAHMAT HIDAYAT - H AGUS TAKARIAWAN SH MH - NELLA SUMIKA PUTRI SH MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TENAGA KESEHATAN YANG TERLIBAT DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KELALAIAN MEDIK (LEGAL MOMERANDUM TERHAPAD KASUS DI RSIA NYAI AGENG PINANTIH GRESIK)

DR U SUDJANA SH MH - H AGUS TAKARIAWAN SH MH - HAFID MAULUDIN

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 049/PID-VIII/2010 TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG RI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PERKARA KORUPSI SISMINBAKUM

Donny Mahendra Sany - H. Agus Takariawan, SH., MH. - Rahayu Prasetyaningsih, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kekuatan Pembuktian Saksi Yang Mermiliki Hubungan Darah Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - H. Agus Takariawan, SH., MH. - SRI MAYANA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Penyitaan Harta Kekayaan Pihak Lain Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh KPK Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Adam Zaini - H. Agus Takariawan, SH., MH. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Sebagai Pemilik Alat dan Alat Angkut Dalam Perampasan Barang Bukti Pada Perkara Ilegal Logging dikaitkan Dengan Pasal 78 Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

BONARD DAVID YUNIARTO - Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - H. Agus Takariawan, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan terhadap unsur sifat melawan hukum dalam rindak pidana korupsi berdasarkan asas-asas hukum pidana

Grace Juanata - H. Agus Takariawan, SH., MH. - Prof.Dr.H. Pontang Moerad, BM.SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN BERDASARKAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF F UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Adam Zaini - H. Agus Takariawan, SH., MH. - Rohaenah Padmadinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYITAAN BOEDEL PAILIT DIKAITKAN DGN UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SERTA UU NO 8 THN 1981 TENTANG KITAB UU HK ACARA PIDANA

DONNY VICTOR HALOMOAN S - H. AGUS TAKARIAWAN, SH.,MH. - RAI MANTILI, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN KELUAR TAHANAN DARI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

H. Agus Takariawan, SH., MH. - Lucky Hadi - Rohaenah Padmadinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)n Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

ADITIA PERSADA YOGA G. - Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - H. Agus Takariawan, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Efektivitas Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Th 2003 tenta

ADITIYA PERMATA PUTRA - H. Agus Takariawan, SH., MH. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan Dan Praktik Pra Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Acara Pidana

H. Agus Takariawan, SH., MH. - M. LUKMAN SYARIF - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peran dan Kedudukan Jaksa dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia pada Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Dr. Elis Rusmiati, SH., MH. - H. Agus Takariawan, SH., MH. - MAYANG HARTATI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM HAL PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI B IDANG PENYIARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

LEGAL MEMORANDUM MENGENAI LEGALITAS LSM SEBAGAI PELAPOR TERHADAP FLORENCE SIHOMBING YANG DIDUGA MELAKUKAN PENGHINAAN TERHADAP WARGA YOGYAKARTA MELALUI JEJARING SOSIAL ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UU NO 11 THN 2008

Legalitas Alat Bukti Elektronik berupa Hardware yang Dihasilkan dari Proses Penggeledahan dan Penyitaan Berdasarkan KUHAP dan UU ITE

Mekanisme Bantuan Penyidikan oleh Penyidik TNI Kepada Penyidik POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkoba sebagai Hak Narapidana Dihubungkan dengan Asas Equality Before The Law & Tujuan Pemindanaan

PENDEKATAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN ABORSI AKIBAT TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia

PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA (AIRSOFT GUN)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PN. MANADO NO 05/PID.SUS/2013/PN.MDO TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP SJARIEF HIDAYATULLOH DAN WAHYUDI YANG MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN DAN SARANA KARENA JABATAN SECARA BERSAMA-SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN ALASAN-

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TENAGA KESEHATAN YANG TERLIBAT DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KELALAIAN MEDIK (LEGAL MOMERANDUM TERHAPAD KASUS DI RSIA NYAI AGENG PINANTIH GRESIK)

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 049/PID-VIII/2010 TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG RI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PERKARA KORUPSI SISMINBAKUM

Kekuatan Pembuktian Saksi Yang Mermiliki Hubungan Darah Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan Hukum Terhadap Penyitaan Harta Kekayaan Pihak Lain Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh KPK Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Sebagai Pemilik Alat dan Alat Angkut Dalam Perampasan Barang Bukti Pada Perkara Ilegal Logging dikaitkan Dengan Pasal 78 Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Tinjauan terhadap unsur sifat melawan hukum dalam rindak pidana korupsi berdasarkan asas-asas hukum pidana

TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN BERDASARKAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF F UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENYITAAN BOEDEL PAILIT DIKAITKAN DGN UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SERTA UU NO 8 THN 1981 TENTANG KITAB UU HK ACARA PIDANA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN KELUAR TAHANAN DARI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)n Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Efektivitas Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Th 2003 tenta

Pengaturan Dan Praktik Pra Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Peran dan Kedudukan Jaksa dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia pada Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi