Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

BENTUK KERJA SAMA DI LAUT TERTUTUP ATAU SETENGAH TERTUTUP BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI LAUT TIONGKOK SELATAN, LAUT ARAFURA DAN LAUT TIMOR

Davina Oktivana, S.H., M.H. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D. - TITI JURI YANTI

Detail Cantuman XML Detail Cite

DEFENCE COOPERATION AGREEMENT (DCA) ANTARA INDONESIA-SINGAPURA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

Bhaakti Yuwanda - Idris, S.H.,M.A. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP INTERNATIONAL MINIMUM STANDARD DALAM PERLAKUAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING TERHADAP TINDAKAN INDIRECT EXPROPRIATION MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESI

Fandi Achmad - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCB. Arb. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM KASUS RELOKASI PENCARI SUAKA ILEGAL AUSTRALIA KE PUSAT DETENSI PULAU MANUS DAN PULAU NAURU

CLARA IGNATIA TOBING - Dr. Idris, S.H., M.A. - Dr. Idris, SH., MA. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D - R.A. Gusman Catur Siswandi, SH., LL.M. Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP PRIOR INFORMED CONSENT DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP SUMBER DAYA GENETIKA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Aulia Ulfah - Idris, S.H.,MA. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG)

Anggie Andhini Pertiwi - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN TENTANG AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYADI INDONESIA

Akbar Tajri - Idris, S.H.,M.A. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengelolaan Perikanan di Wilayah Perbatasan Indonesia - Timor Leste Dalam Rangka Melestarikan dan Melindungi Lingkungan Laut Menurut United Nations Convention on the Law of The Sea 1982

H. Atip Latifulhayat, SH., LL.M.,Ph.D. - R. A. Gusman Catur siswandi, SH., LL.M., Ph.D. - YOHANES ARMAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PADA TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Widati Wulandari, S.H.,M.Crim. - WINA FEBRINA H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG LINGKUNGAN LAUT MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS 1982) : ANALISIS TERHADAP SENGKETA REKLAMASI PANTAI ANTARA SINGAPURA DAN MALAYSIA DI PULAU TEKONG DAN TUAS VIEW

Adhiaksa Taruna - Prof.Dr.Etty R. Agoes, S.H.,LL.M. - R.A. Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERDAGANGAN KOMODITAS LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN RELEVANSINYA DENGAN INDONESIA-JAPAN ECONOMIC AGREEMENT PARTNERSHIP

DAREL JASUA PUTRA - Dr. Idris, SH.,MA. - R.A Gusman Catur Siswandi, SH.,LL.M.,Ph.d.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI BAGI PENGUSAHA KECIL DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN TRIPS DAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Ahmad Gusman Catur Siswandi, S.H.,LL.M. - Rika Yunita - Shinta Dewi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LUKISAN TERHADAP PEMALSUAN KARYA LUKISAN YANG TERJADI DI MUSEUM BARLI DAN GRIYA SENI POPO ISKANDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Angga Campaka - R.A. Gusman Catur Siswandi, SH.,LL.M - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN JURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TRAFIKING PEREMPUAN (TRAFFICKING IN WOMEN) DI INDONESIA MENURUT PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS, AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN

Dr. Komariah Emong S., SH. - Lani Dwiyana - R. Achmad Gusman Catur Siswandi, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENERBANGAN INTERNASIONAL YANG BERDAMPAK BAGI PERUBAHAN IKLIM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

H. Atip Latifulhayat, S.H., LL.M., Ph.D - R. A. Gusman Catur Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D - RA. AYU PRATIWI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

BENTUK KERJA SAMA DI LAUT TERTUTUP ATAU SETENGAH TERTUTUP BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI LAUT TIONGKOK SELATAN, LAUT ARAFURA DAN LAUT TIMOR

DEFENCE COOPERATION AGREEMENT (DCA) ANTARA INDONESIA-SINGAPURA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

PENERAPAN PRINSIP INTERNATIONAL MINIMUM STANDARD DALAM PERLAKUAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING TERHADAP TINDAKAN INDIRECT EXPROPRIATION MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESI

PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM KASUS RELOKASI PENCARI SUAKA ILEGAL AUSTRALIA KE PUSAT DETENSI PULAU MANUS DAN PULAU NAURU

PENERAPAN PRINSIP PRIOR INFORMED CONSENT DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP SUMBER DAYA GENETIKA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG)

PENGATURAN TENTANG AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYADI INDONESIA

Pengelolaan Perikanan di Wilayah Perbatasan Indonesia - Timor Leste Dalam Rangka Melestarikan dan Melindungi Lingkungan Laut Menurut United Nations Convention on the Law of The Sea 1982

PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PADA TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982

PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG LINGKUNGAN LAUT MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS 1982) : ANALISIS TERHADAP SENGKETA REKLAMASI PANTAI ANTARA SINGAPURA DAN MALAYSIA DI PULAU TEKONG DAN TUAS VIEW

PERDAGANGAN KOMODITAS LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN RELEVANSINYA DENGAN INDONESIA-JAPAN ECONOMIC AGREEMENT PARTNERSHIP

PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI BAGI PENGUSAHA KECIL DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN TRIPS DAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS LUKISAN TERHADAP PEMALSUAN KARYA LUKISAN YANG TERJADI DI MUSEUM BARLI DAN GRIYA SENI POPO ISKANDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

TINJAUAN JURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TRAFIKING PEREMPUAN (TRAFFICKING IN WOMEN) DI INDONESIA MENURUT PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS, AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENERBANGAN INTERNASIONAL YANG BERDAMPAK BAGI PERUBAHAN IKLIM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi