Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

HAK WARIS DAN KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN MENURUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dr. Hj. Sherly Machmud Imam Slamet S.H., M.H.,CN - Nia Fitriani - Sridewi Anggraeni Wiyono S.H., M.H., CN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG 2018

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ACIN MUKSIN TERHADAP DUGAAN PENGGUNAAN SURAT PALSU DAN AKTA PALSU YANG DILAKUKAN OLEH ASEP SAEFUDIN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 263 AYAT (2) DAN PASAL 266 AYAT (2) KUHP

Agus Takariawan - Dewi Annisa Fitriani - Rohaenah Padmadinata

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS HUKUM TANAH BENGKOK DI DESA CIMENYAN KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H.. - H. Zul Afdi Ardian, S.H. - LINNA FITRIANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN SATWA YANG DILINDUNGI YANG DILAKUKAN MELALUI INTERNET

INTANIA NOOR FITRIANI - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H. - Somawidjaya, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk BERDASARKAN SURAT EDARAN NOMOR SURAT EDARAN. S. 8-DIR/ADK/02/2008

Etty Mulyati, S.H.,M.H. - Fitriani Yuliawati - Tarsisius Muwardji, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PUU-IV/2006 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL TERHADAP WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT SERTA PERILAKU

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H. - Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Neneng Lela Fitriani

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN HUKUM TERHADAP ASAS RESIPROKAL DALAM PEMBUKAAN BANK ASING DI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Dr. Tarsisius Murwaji, S.H., M.H. - FARAH FITRIANI - Nun Harrieti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI HIBAH YANG TELAH KELIRU MELAKUKAN PENGHIBAHAN TERHADAP PENERIMA HIBAH DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

FITRIANI ISWANDARI - Hazar Kusmayanti, S.H., M.H. - Linda Rachmainy, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN NAMA PUBLIC FIGURE PADA PRODUK KOSMETIK YANG MEMBAHAYAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. U. Sudjana, S.H.,M.Si. - Hj. Aam Suryamah, S.H.,M.H. - REGINA RAHMA FITRIANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian baku pada Perum Pegadaian dalam penyaluran kredit ditinjau dari KUH Perdata dan UU no. 8 tahun 1999 ttg Perlindungan konsumen

Hj. R. Kartikasari, SH.,MH - Prof.Dr.H. Man S. Sastrawidjaja, SH, SU - Satry Fitriani

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

HAK WARIS DAN KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN MENURUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ACIN MUKSIN TERHADAP DUGAAN PENGGUNAAN SURAT PALSU DAN AKTA PALSU YANG DILAKUKAN OLEH ASEP SAEFUDIN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 263 AYAT (2) DAN PASAL 266 AYAT (2) KUHP

STATUS HUKUM TANAH BENGKOK DI DESA CIMENYAN KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN SATWA YANG DILINDUNGI YANG DILAKUKAN MELALUI INTERNET

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk BERDASARKAN SURAT EDARAN NOMOR SURAT EDARAN. S. 8-DIR/ADK/02/2008

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PUU-IV/2006 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL TERHADAP WEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT SERTA PERILAKU

KAJIAN HUKUM TERHADAP ASAS RESIPROKAL DALAM PEMBUKAAN BANK ASING DI INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI HIBAH YANG TELAH KELIRU MELAKUKAN PENGHIBAHAN TERHADAP PENERIMA HIBAH DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

PENGGUNAAN NAMA PUBLIC FIGURE PADA PRODUK KOSMETIK YANG MEMBAHAYAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perjanjian baku pada Perum Pegadaian dalam penyaluran kredit ditinjau dari KUH Perdata dan UU no. 8 tahun 1999 ttg Perlindungan konsumen

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi