Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Pelindungan Indikasi Asal Sentra Industri Kulit Sukaregang Sebagai Karya Kreatif Masyarakat Daerah Garut Jawa Barat Dari Perilaku Curang Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tent

Dr. Muhammad Amirulloh, S.H., M.H - FAUZI MUHAMMAD D - Helitha Novianty Muchtar, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN SEBAGAI HAK PREROGATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Fauzi Budi Wahyudianto - Mei Susanto, S.H., M.H. - Rahayu Prasetianingsih, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI BAWAH TANGAN SEBAGAI DASAR PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Hj. Mulyani Dj akaria, S.H., M.H - Moch Ridwan Fauzi - Sri d ewi Anggraeni Wiyono , S.H., M.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Dagang di Indonesia

Wibawa, Fauzi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Indefinitif Akibat Peristiwa Force Majeure dalam Pelakasanaan Carter Perjalanan (Voyage Charter) Tanpa Tanggal Pengiriman (Delivery Date) Dihubungkan dengan KUHD Dan KUHPerdata

Dr. An-An Chandrawulam, S.H,.LL,M - Fauzi Maulana Hakim - Purnama Trisnamansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN JADI DENGAN NOTA PEMBELIAN SEBAGAI ALAT BUKTI TRANSAKSI PERDAGANGAN

EMMA RAHMAWATI, S.H., M.H. - Kilkoda Agus Saleh, S.H., M.H. - YOGIE MUHAMMAD FAUZI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Menwa Mahawarman untuk Memperoleh Hak Guna Bangunan Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Dean Adzhari Fauzi Rachman - Dr. Hj. Efa Laela Fakriah S.H,M.H - H. Zulafdi Ardian S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PRAKTIK PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SAHAM MELALUI PASAR MODAL TAMPA MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DALAM KAJIAN PERATURAN OJK NOMOR 2/POJK.04/2013 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DALAM KON

DR.HJ.LASTUTI ABUBAKAR SH MH - FAUZI YULIANA - SUDARYAT SH MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG NO. 3253 K/PDT/1990 TANGGAL 30 NOVEMBER 1993 TENTANG GUGATAN YANG DIAJUKAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN GUARANTEE YANG DI DALAMNYA TERDAPAT KALUSUS CHOICE OF LAW HUKUM REPUBLIK

Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH. - Farid Fauzi Nasution - Susilowati Dajaan, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH ARBITRASE INTERNASIONAL (SWISS) BERDASARKAN PERATURAN ARBITRASE UNCITRAL TENTANG PERKARA ANTARA KARAHA BODAS COMPANY, L.L.C.V. PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA DAN LAINNYA TANGGAL 18 DESEMBER 20

Ahmad Fauzi - An-An Chandrawulan, SH., LL.M. - Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN MENYIMPAN BARANG SITAAN HASIL TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Adi Rifki Fauzi - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H. - Wanodyo Sulistyani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERIAN CORPORATE GUARANTEE DAN CASH COLLATERAL KEPADA UMKM UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT DALAM RANGKA HUBUNGAN KEMITRAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROA TERBATAS DAN HUKUM JAMINAN

Fauzi Sanjaya - Hj. Etty H. Djukardi, S.H.,M.H.,CN. - Hj. R. Kartikasari, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBLOKIRAN SEJUMLAH SITUS RADIKAL OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN SITUS BERMUATAN NEGATIF

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Fauzi Rahman - Prita Amalia, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENATAAN LOKASI PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDUNG

Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - H. Amiruddin A. Dajaan Imami, S.H.,M.H. - Mochammad Fauzi Hidayat

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penemuan Kebenaran Formil Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik

Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, SH., MH - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH - Yustika Tatar Fauzi Harahap

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Sektor Peleburan Aluminium Dikawasan Industri Dihubungkan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Ahmad Fauzi - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WAKAF ISI BANGUNAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H. - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H.,M.H. - Irvan Ahmad Fauzi

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015

Ema Rahmawati, S.H., M.H. - Muhamad Ihsan Fauzi - PROF. DR. HJ. EFA LAELA FAKHRIAH, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ATAS PERILAKU PIALANG BERJANGKA YANG TIDAK MENDAPAT IZIN USAHA SEBAGAI PIALANG BERJANGKA DARI BAPPEBTI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDA

Azhar Fauzi Ramadhan - Deviana Yuanitasari, S.H.,M.H. - Hj. Susilowati S. Dajaan, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP BATIK BANDUNG DI DESA NEGLASARI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DIKAITKAN DENGAN KONVENSI PARIS & PERJANJIAN TRIPS

Dr.Not. Ranti Fauzi Mayana, S.H. - Miranda Risang Ayu, S.H.,LL.M.,Ph.D. - ROBERT TOMAN SAM HUTABARAT

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DAN DEBITUR PEMBIAYAAN ARDH AL-HASAN DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Djanuardi, S.H.,M.H. - Irfan Fauzi - Kilkoda Agus Saleh, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK TERKENAL ATAS PEMBONCENGAN REPUTASI (TORT OF PASSING OFF) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Dr. Hj. Ranti Fauzi Mayana, S.H., - Dr. U. Sudjana, S.H.,M.Si. - ROBERT HENRY T. AMRPAUNG

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH POLWILTABES BANDUNG

Irwan Fauzi - Sigid Suseno, S.H.,M.H. - Somawijaya, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT ALIRAN AHMADIYAH DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dr. Djanuardi, S.H., M.H. - FAUZI MUNTAHA HILMIE - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRODUCTION SHARING CONTRACT DI INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

ANGGIE FAUZI SETIAWAN - Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Hj. Susilowati S. Dajaan, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI CYBER NOTARY DALAM PELAYANAN KONSULTASI ONLINE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dr. Not. Ranti Fauzi, S.H. - Muhammad Amirulloh, S.H.,M.H. - Reza Sapto Aji Yudhya

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN SAMPAH ELEKTRONIK (E-WASTE) LINTAS BATAS NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGELOLAANYA DI INDONESIA

Dr. Idris, S.H.,M.A. - Maret Priyanta, S.H.,M.H. - Riza Fauzi Rahman Hakim

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Pelindungan Indikasi Asal Sentra Industri Kulit Sukaregang Sebagai Karya Kreatif Masyarakat Daerah Garut Jawa Barat Dari Perilaku Curang Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tent

PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN SEBAGAI HAK PREROGATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI BAWAH TANGAN SEBAGAI DASAR PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Hukum Dagang di Indonesia

Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Indefinitif Akibat Peristiwa Force Majeure dalam Pelakasanaan Carter Perjalanan (Voyage Charter) Tanpa Tanggal Pengiriman (Delivery Date) Dihubungkan dengan KUHD Dan KUHPerdata

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN JADI DENGAN NOTA PEMBELIAN SEBAGAI ALAT BUKTI TRANSAKSI PERDAGANGAN

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Menwa Mahawarman untuk Memperoleh Hak Guna Bangunan Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

PRAKTIK PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SAHAM MELALUI PASAR MODAL TAMPA MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DALAM KAJIAN PERATURAN OJK NOMOR 2/POJK.04/2013 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DALAM KON

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG NO. 3253 K/PDT/1990 TANGGAL 30 NOVEMBER 1993 TENTANG GUGATAN YANG DIAJUKAN DI INDONESIA BERDASARKAN PERJANJIAN GUARANTEE YANG DI DALAMNYA TERDAPAT KALUSUS CHOICE OF LAW HUKUM REPUBLIK

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH ARBITRASE INTERNASIONAL (SWISS) BERDASARKAN PERATURAN ARBITRASE UNCITRAL TENTANG PERKARA ANTARA KARAHA BODAS COMPANY, L.L.C.V. PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA DAN LAINNYA TANGGAL 18 DESEMBER 20

KEWENANGAN MENYIMPAN BARANG SITAAN HASIL TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

PEMBERIAN CORPORATE GUARANTEE DAN CASH COLLATERAL KEPADA UMKM UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT DALAM RANGKA HUBUNGAN KEMITRAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROA TERBATAS DAN HUKUM JAMINAN

PEMBLOKIRAN SEJUMLAH SITUS RADIKAL OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN SITUS BERMUATAN NEGATIF

PENATAAN LOKASI PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDUNG

Penemuan Kebenaran Formil Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Sektor Peleburan Aluminium Dikawasan Industri Dihubungkan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WAKAF ISI BANGUNAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

IMPLEMENTASI TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ATAS PERILAKU PIALANG BERJANGKA YANG TIDAK MENDAPAT IZIN USAHA SEBAGAI PIALANG BERJANGKA DARI BAPPEBTI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDA

PERLINDUNGAN HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP BATIK BANDUNG DI DESA NEGLASARI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DIKAITKAN DENGAN KONVENSI PARIS & PERJANJIAN TRIPS

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DAN DEBITUR PEMBIAYAAN ARDH AL-HASAN DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK TERKENAL ATAS PEMBONCENGAN REPUTASI (TORT OF PASSING OFF) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH POLWILTABES BANDUNG

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT ALIRAN AHMADIYAH DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRODUCTION SHARING CONTRACT DI INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

EKSISTENSI CYBER NOTARY DALAM PELAYANAN KONSULTASI ONLINE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

PENGATURAN SAMPAH ELEKTRONIK (E-WASTE) LINTAS BATAS NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGELOLAANYA DI INDONESIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi