Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KAWIN BOYONG DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GESIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN CINO BUTO DI TANAH DATAR SUMATERA BARAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SULAWESI-SELATAN (ADAT BUGIS DI KABUPATEN SID-RAP) DAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN INPRES NO.1 TAHUN 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ASTRA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT LOMBOK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN NYEBURIN PADA KELUARGA YANG MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ULAYAT KOTO NAN GADANG PAYAKUMBUH (SUMATRERA BARAT) DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR : 82/GSB/1984

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HAK WARIS SAUDARA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT KETURUNAN TIONGHOA DIHUBUNGKAN DENGAN TRADISI BUDAYA TIONGHOA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HAKA WARIS ORANG HILANG DIHUBUNGKAN DENGAN FIQH ISLAM DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUHTAN ADAT YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN NINIK MAMAK TERHADAP KEMENAKAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT MINANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PARA AHLI WARIS YANG BERSENGKETA DARI LESSEE YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DALAM MENYELESAIKAN PIUTANG TERHADAP PERUSAHAAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI KUHPerdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SEORANG SUAMI YANG DIBERI MARGA TERHADAP HARTA SI PEMBERI MARGA MENURUT HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENGETAHUAN TRADISIONAL TERKAIT SUMBER DAYA GENETIK ATAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK OLEH PIHAK ASING BERDASARKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN YANG ADIL DIHUBUNGKAN DENGAN PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI AKIBAT PELANGGARAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH SUAMI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS AKSI MERUGIKAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN GANTI KERUGIAN DALAM PASAL 1365 KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN AGUNAN UTANG DALAM FENOMENA PARUMAEN DI LOSUNG PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DARI HUBUNGAN INCEST MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN POLIANDRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RUMAH WARIS PARSANTIAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA YANG DIKUASAI OLEH ANAK BUNGSU LAKI-LAKI DARI ISTRI KEDUA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERWALIAN ANAK HASIL TINDAK PERKOSAAN AYAH TERHADAP ANAK TIRI DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN ANAK PADA PERKAWINAN ADAT TAMBELAN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT MAYORAT PEREMPUAN SEMENDE DI PALEMBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN NOMOR 264/PDT.G/2014/PA.PYB TENTANG GUGATAN PEMBAYARAN HUTANG MAHAR (TUOR) DALAM GUGATAN PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN PINJAM JAGO MENURUT HUKUM ADAT KARO DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI RAFAÆ SEORANG ISTRI TERHADAP SUAMI MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ORANG TUA SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL AKIBAT PERCERAIAN KARENA MURTAD MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMINANGAN (KHITBAH) YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DIKAITKAN DENGAN I NPRES NOMER 1 TAHUN 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERAN ORANG TUA TUNGGAL DALAM PEMELIHARAAN ANAK-ANAKNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN WARIS TERHADAP TRANSGENDER DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN PINJAM JAGO MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO.1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS SISTEM AHLI WARIS KERATON CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PEPAKEM CIREBON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG GADAI TANAH PERTANIAN SECARA HUKUM ADAT SUNDA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM WARIS ADAT TERHADAP HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DI DESA PAWIDEAN KABUPATEN INDRAMAYU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN MENURUT AGAMA MASING-MASING DIHUBUNGKAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS PENERAPAN BUNGA YANG TINGGI DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAHOLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA PERWAKILAN JAWA BARAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO DI KECAMATAN LELES KABUPATEN DATI II GARUT DIBANDINGKAN DENGAN SISTEM PEWARISAN ADAT SUNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG WAKAF AL-QURAN SECARA ONLINE OLEH LEMBAGA WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DIHUBUNGKANDENGAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS KHUNTSA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DI MASYARAKAT KAMPUNG TAMBANG RAMBANG SUMATERA SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NGELAMAR DAN TIDAK NGELAMAR MENURUT HUKUM ADAT BETAWI DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN KEDUDUKAN TERGUGAT YANG MENINGGAL DUNIA DALAM HUKKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGURUS PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI NIKAH TERHADAP PERKAWINAN ANAK ASUHNYA MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN SEPERSUSUAN DI KECAMATAN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA YANG PERKAWINANNYA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA YANG DILANGSUNGKAN MENURUT HUKUM AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM NIKAH MUT'AH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN TANAH WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGANIKRARNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN JIKA MEMPELAI PRIA PADA SAAT IJAB KABUL DIWAKILKAN OLEH ADIK KANDUNG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog