Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1331 K/PDT/2010 TENTANG HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM ADAT MASYARAKAT DI BALI TERHADAP HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK WARIS BAGI ORANG YANG MELAKUKAN TRANSGENDER DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN CERAI TAMBA DI DESA SUKAWERA KECAMATAN KERTASEMAYA KABUPATEN INDRAMAYU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM OPSI TERHADAP KEABSAHAN PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN ISLAM YANG DISELESAIKAN DENGAN HUKUM ADAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENATAAN FREKUENSI THIRD GENERATION (3G) OLEH KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA DI SEKTOR TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BAGI HASIL TAMBAK UDANG DI DAERAH ADAT PESISIR KALIANDA LAMPUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SUMPAH POCONG DALAM SENGKETA TANAH WARIS ADAT MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ATAS GANTI KERUGIAN YANG DISEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PEMENUHAN KESEHATAN ANAK BALITA YANG MENGALAMI GANGGUAN POLA MAKAN (PICA) BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KESELAMATAN PASIEN TERKAIT PELAYANAN RUMAH SAKIT DALAM KEADAAN DARURAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB YAYASAN SEBAGAI ORANG TUA WALI TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ANAK SEBAGAI POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PANTI ASUHAN SYUBHANUL WATHON KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KESEHATAN DIDASARKAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN UNDANG - UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH (PARIBAN) KHUSUSNYA PADA SUKU BATAK TOBA DI TAPANULI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGELOLAAN TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT BADUY MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG PERLINDUNGAN ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN HARTA WARISAN SEBAGAI AGUNAN DALAM MENGAJUKAN KREDIT MODAL KERJA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA PERUBAHAN FUNGSI OBJEK WAKAF AKIBAT PERGANTIAN NADZHIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ANAK LAKI-LAKI DENGAN ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU SAMBAS DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT MELAYU SAMBAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peralihan hak atas tanah pemberian dalam perkawinan Angkap pada Masyarakat Gayo Aceh Tengah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERCERAIAN KARENA SUAMI HILANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERGESERAN KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP KEMENAKAN PADA MASYARAKAT PARIAMAN PERANTAU MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KOTA JAMBI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERCERAIAN PASANGAN SUAMI ISTRI DI HADAPAM NOTARIS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DANB KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN ADAT BAJAMPUIK DAERAH PARIAMAN SUMATERA BARAT DIHUBUNGAN DENGAN SYARAT SAH PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN DIBAWAH UMUR YANG TERJADI DI KEC.ARJASARI KAB.BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN YANG DINIKAHKAN SEORANG WALI NIKAH YANG SEDANG MENJALANKAN HUKUMAN PENJARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGA N HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN POLOGAMI DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM, UNDANGNG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN KOMPOLASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKU ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR NOMOR 1999/PDT.G/2010/PA.JT TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN ISTERI KEDUA OLEH ISTERI PERTAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ALIMENTASI TERHADAP ANAK DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT LURAGUNG KUNINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum atas surat wasiat dalam pembagaian waris berdasarkan hukum adat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM DALAM HUKUM WARIS ADAT TENTANG HAK MEWARIS JANDA DAN SAUDARA KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1839 K/PDT/1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum hak atas kepemilikan tanah pada masyarakat Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TENTANG PENYANGKALAN ANAK OLEH AYAHNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN TERHADAP HARTA PENINGGALAN PEWARIS BERDASARKAN SISTEM PEWARISAN ADAT DI BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum mengenai hak waris anak Tunggu Tubang terhadap harta pusaka di Kecamatan Semende Kab. Muara Enim Prop. Sumatera Selatan dengan hukum kewarisan adat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI NGEDELENGIN DI MASYARAKAT BETAWI MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM ADAT BETAWI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KHI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HARTA MILIK ANAK YANG BELUM DEWASA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I BANDUNG NOMOR 190/Pdt/P/2007/PN.Bdg DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DESA CITALEUS KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG MENURUT HUKUM ADAT DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HIBAH TANAH MENURUT ADAT MINANGKABAU DI KABUPATEN AGAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS ôHARTA SUARANGö BAGI ANAK LAKI-LAKI PADA MASYARAKAT MATRILINEAL DI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM SEORANG NENEK MENJADI WALI ATAS CUCUNYA KETIKA IBU KANDUNG MASIH HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM SURAT KETERANGAN WARIS YANG MENGHAPUS HAK WARIS ANAK KARENA PLAATSVERVULLING YANG IBUNYA MENINGGAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum tentang pergeseran hak dan kewajiban mamak (paman) menurut hukum waris adat Minangkabau dihubungkan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN JANDA BERHIAS PADA ADAT RIAU DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN SEPUPU PADA ADAT JAMBI DIKAITKAN DENGAN H UKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ADAT BETAWI NEGOR MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM ADAT BETAWI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KHI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN YAYASAN INDONESIA CONFERENCE ON RELIGION AND PEACE (ICRP) DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN INCEST (SEMARGA) DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK KORBAN BENCANA ALAM DENGAN PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEMBELI APARTEMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI APARTEMEN DENGAN PIHAK PENGEMBANG APARTEMEN DIHUBUNGKAN DENGAN KEPMENPERA NO.11/KPTS/1994 JO. KEPMENPERA NO.09/KPTS/M/1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WAKAF ISI BANGUNAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog