Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

STATUS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (PLAATSVERVULLLING) MENURUT HUKUM ADAT BATAK DAN HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEWARGANEGARAAN DAN PEWARISAN DARI ANAK ANGKAT YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN WARGA NEGARA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 4534 K/Pdt/1998 TENTANG KASUS HIBAH YANG TIDAK SAH ATAS TANAH WARISAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 314/PDT/G/2000/PN BANDUNG TENTANG PEMBATALAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT TOYOTA KIJANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG HARTA WARISAN UNTUK AHLI WARIS YANG TIDAK TERCANTUM DALAM SURAT KETERANGAN WARIS MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 508/PDT/2002/PT BDG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP KETERLAMBATAN PENGESAHAN DAN PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA LIE INDRAWAN IN HOAT DENGAN TRIANA ROSARINA LALOAN MENURUT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 47K/AG/2001 TENTANG PEMBATALAN HIBAH KEPADA ANAK KANDUNG OLEH PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 360.K/AG/1998 TANGGAL 12 MARET 1999 TENTANG KEDUDUKAN SAKSI DALAM HUKUM PEMBUKTIAN PADA KASUS PERCERAIAN PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 51 K/PDT/1994, TANGGAL 17 DESEMBER 1999 TENTANG DIKESAMPINGKANNYA FATWA WARIS PENGADILAN AGAMA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 3103.K/Pdt/1998 TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN SATU BARUNG GONG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI DALAM PERKAWINAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PEJABAT DESA DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN BAGI SISWI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG HAMIL UNTUK MELANJUTKAN SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGANANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN PERKAWINAN DI BULAN SAFAR PADA MASYARAKAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SUNDA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS SURAT KETERANGAN NIKAH SEBELUM DIKELUARKANNYA AKTA NIKAH OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH HUKUM WARIS ANTARA PEWARIS DENGAN AHLI WARIS YANG DIPERSANGKAKAN MENINGGAL DUNIA AKIBAT BENCANA TSUNAMI DI ACEH MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ADAT MASYARAKAT KAMPUNG CIREUNDEU CINAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEWARISAN ADAT PADA MASYARAKAT BATAK MENDAILING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN MASYARAKAT PENDATANG (MINANGKABAU) DI KECAMATAN PANYABUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PEWARISAN ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEWARISAN ADAT PADA MASYARAKAT BATAK MENDAILING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN MASYARAKAT PENDATANG (MINANGKABAU) DI KECAMATAN PENYABUNGAN DENGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PEWARISAN ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEWARISAN KETURUNAN DARI LAKI-LAKI BATAK (PATRILINEAL) YANG MENIKAH DENGAN PEREMPUAN MINANGKABAU (MATRILINEAL) DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN TARI REOG PONOROGO SEBAGAI SALAH SATU ASPEK KEBUDAYAAN NASIONAL OLEH NEGARA MALAYSIA DILIHAT DARI PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA GONO GINI SETELAH PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN HARTA PRIBADI ISTRI DIDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARIS DARI ORANG TUA PADA SEORANG PEREMPUAN YANG MELAKUKAN KAWIN LARI ADAT LAMPUNG DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN DARI ORANG TUA TERHADAP ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANGPEREMPUAN DITINJAU MENURUT HHUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT MANDAILING GODANG DI TINJAU DARI KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERKAWINAN SEMARGA PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HARTA PUSAKA KELUARGA ORANG TUA LAKI-LAKI (BAKO) KEPADA ANAK PISANG DALAM MASYARAKAT MATRILINEAL DIDASARKAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SETELAH DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46 PUU-VIII TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN CIPTAAN SEBAGAI PERLINDUNGAN KARYA CIPTA MUSIK ATAU LAGU DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA Jo. PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M. 01-HC.03.01 TAHUN 1987 TENTANG PENDAFTARAN CIPTAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SUMPAH POCONG DALAM SENGKETA TANAH WARIS ADAT MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ATAS GANTI KERUGIAN YANG DISEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM PEMENUHAN KESEHATAN ANAK BALITA YANG MENGALAMI GANGGUAN POLA MAKAN (PICA) BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KESELAMATAN PASIEN TERKAIT PELAYANAN RUMAH SAKIT DALAM KEADAAN DARURAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB YAYASAN SEBAGAI ORANG TUA WALI TERHADAP PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ANAK SEBAGAI POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA PANTI ASUHAN SYUBHANUL WATHON KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KESEHATAN DIDASARKAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN UNDANG - UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR NOMOR 1999/PDT.G/2010/PA.JT TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN ISTERI KEDUA OLEH ISTERI PERTAMA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ALIMENTASI TERHADAP ANAK DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT LURAGUNG KUNINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum atas surat wasiat dalam pembagaian waris berdasarkan hukum adat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM DALAM HUKUM WARIS ADAT TENTANG HAK MEWARIS JANDA DAN SAUDARA KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1839 K/PDT/1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum hak atas kepemilikan tanah pada masyarakat Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK TENTANG PENYANGKALAN ANAK OLEH AYAHNYA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN TERHADAP HARTA PENINGGALAN PEWARIS BERDASARKAN SISTEM PEWARISAN ADAT DI BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum mengenai hak waris anak Tunggu Tubang terhadap harta pusaka di Kecamatan Semende Kab. Muara Enim Prop. Sumatera Selatan dengan hukum kewarisan adat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI NGEDELENGIN DI MASYARAKAT BETAWI MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM ADAT BETAWI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KHI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN HARTA MILIK ANAK YANG BELUM DEWASA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS I BANDUNG NOMOR 190/Pdt/P/2007/PN.Bdg DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DESA CITALEUS KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG MENURUT HUKUM ADAT DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HIBAH TANAH MENURUT ADAT MINANGKABAU DI KABUPATEN AGAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog