Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Hukum Organisasi Internasional

Firdaus Sholihin - Wiwin Yulianingsih

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO BERUPA AKTA PERDAMAIAN NOMOR 12/PDT.G/2020/PN.MKM BERKAITAN DENGAN PERDAMAIAN ANTARA PEMERINTAH DAN AHLI WARIS DENGAN OBJEK TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Dr. Anita Afriana, S.H., M.H - Riki Muhammad Firdaus - Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELINDUNGAN HUKUM INDIKASI ASAL TERHADAP KERUPUK DOROKDOK GARUT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN IND

Helitha Novianty Mochtar, S.H., M.H. - MOCHAMAD FIRDAUS SALADIN - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002 (Beberapa Gagasan Menuju Amandemen Kelima UUD 19945)

Suharizal; Arifin, Firdaus

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BAGI KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI WILAYAH PELABUHAN DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Lucky Firdaus - Prof. Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Purnama Trisnamansyah, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Organisasi Internasional

Yulianingsih, Wiwin & Moch. Firdaus Sholihin

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ( GOOD CORPORATE GOVERNANCE ) DALAM PELAKSANAAN LELANG HAK TANGGUNGAN DI BANK MEGA DITINJAU DARI PERATURAN O TORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 55POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

Dr. Etty Mulyati , S.H,. M.H - Fery Firdaus - Nun Harrieti, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

DAMPAK HUKUM DEKLARASI TERHADAP PASAL 16 AYAT 5(A) UNITED NATION CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DAN PASAL 44 AYAT 6(A) UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION DAN HUBUNGANNYA TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Idris S.H - Nella Sumika Putri - Sandri Tresna Firdaus Lantu

Detail Cantuman XML Detail Cite

Reorientasi Penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dihubungkan Dengan Konsep Kerugian Pada Bank-bank Milik Negara

Deasy Meutia Firdaus - Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H. - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3641 K/Pdt/2001 TENTANG PENANDATANGAN PERJANJIAN DALAM TAHANAN (RUTAN) MERUPAKAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (misbruik van omstandigheden)

Firdaus Syafaat - Hj. Yayu Rochaya, SH. - Kilkoda Agus Saleh, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERITAAN PERS YANG TIDAK MENERAPKAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TEREHADAP TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Fajar Nur Firdaus - Ijud Tajudin, S.H.,M.H. - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965 (ICED 1965) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Indra Firdaus - Rachminawati, S.H. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI TERHADAP ASIA SOPORT TERKAIT PADA LOGO KOSTUM SEPAK BOLA (NIKE) YANG DI PERJUALBELIKAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ONLINE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG

M. Amirulloh, S.H.,M.H. - Muhammad Cahya Ilahi Firdaus - Prof.Dr. Ahmad M. Ramli, S.H.,M.H.,FCBArb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERSANGKA HERMIEN SUKARSIH SELAKU KOMISARIS PT. PERSADA NUSANTARA SAKTI DALAM HAL DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN TERHADAP CALON TKI DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR

H. Agus Takariawan,S.H.,M.H. - MUHAMAD YUSUF FIRDAUS - Rai Mantili,S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERKAWINAN MASSAL DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Djanuardi, S.H.,M.H. - Kilkoda Agus Saleh, S.H.,M.H. - Muhammaad Firdaus Amin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Sistem Kepartaian Terhadap Stabilitas Pemerintahan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945

Firdaus - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dalam Nama Domain Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)

Firdaus Syafaat - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH.,MH.,FCBArb - Prof. Huala Adolf, SH.,LL.M.Ph.D.,FCBArb

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan hukum program computer dikaitkan dengan hak penyewaan (rental rights) berdasarkan Undang Undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan TRIPS WTO

Dr.Not. Ranti Fauza Mayana Tanwir, SH - Firdaus - Prof.Dr.H. Ahmad M. Ramli, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN (PASAL-PASAL) KUH PIDANA DALAM MENYELESEIKAN TINDAK PIDANA PERS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Ade Jun Firdaus Panjaitan - Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN ARBITRASE ONLINE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA NASIONAL DAN INTERNASIONAL DITINJAU BERDASARKAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985 DAN UN

Amal Ihsan Firdaus - Atip Latifulhayat S.H.,LL.M.,Ph.D. - Prof. Huala Adolf S.H.,LL.M.,Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN LAGU CIPTAAN GRUP MUSIK GIGI YANG BERJUDUL YA YA YA" SEBAGAI BACKSOUND ATAU SOUNDTRACK FILM TOILET 105 YANG DIPRODUKSI OLEH MULTIVISION PICTURE DIKAITKAN DENGAN HAK EKSLUSIF GRUP MUSIK GIGI DITINJAU BERDASRKAN UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG"ENGGU

Dr. U. Sudjana, S.H., M.Si. - Hj. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. - Ridwan Taufiq Firdaus

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN LETHAL INJECTION SEBAGAI ALTERNATIF PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2/PNPS./1964 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER

Aulia Zakiah Firdaus - Erika MAgdalena Chandra, S.H.,M.H. - Prod.Dr.H. Pontang Moerad B.M.,S.H.,(Alm)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Rangka Meningkatkan Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Nurjaman Firdaus - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Rangka Meningkatkan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M. - Nurjaman Firdaus - Prof.Dr. Djuhaendah Hasa, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH DINAS ANTARA PIHAK PENGHUNI DENGAN PIHAK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI PENGELOLA RUMAH DINAS BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Betty Rubiati, S.H.,M.H. - Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H. - Sandi Rahmat Firdaus

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM BAGI PENYELENGGARAAN SISTEM KEARSIPAN YANG BERBASIS SITEM INFORMASI

Danrivanto Budhijanto, S.H.,LL.M.in IT.Law. - Firdausi Firdaus - Prof.Dr.H. Ahmad M. Ramli, S.H..,M.HFCBArb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM KEABSAHAN SKYPE PADA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI TELECONFERENCE DALAM ARBITRASE DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 MENGENAI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M., It. Law. - Ibnu Firdaus Bakhri - Prita Amalia, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

DEMONSTRASI DALAM PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMO 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Bahtiar Rivai Firdaus - Somawidjaja, S.H.,M.H. - Yesmil Anwar, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Hukum Organisasi Internasional

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO BERUPA AKTA PERDAMAIAN NOMOR 12/PDT.G/2020/PN.MKM BERKAITAN DENGAN PERDAMAIAN ANTARA PEMERINTAH DAN AHLI WARIS DENGAN OBJEK TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PELINDUNGAN HUKUM INDIKASI ASAL TERHADAP KERUPUK DOROKDOK GARUT DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN IND

Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002 (Beberapa Gagasan Menuju Amandemen Kelima UUD 19945)

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BAGI KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI WILAYAH PELABUHAN DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Hukum Organisasi Internasional

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ( GOOD CORPORATE GOVERNANCE ) DALAM PELAKSANAAN LELANG HAK TANGGUNGAN DI BANK MEGA DITINJAU DARI PERATURAN O TORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 55POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

DAMPAK HUKUM DEKLARASI TERHADAP PASAL 16 AYAT 5(A) UNITED NATION CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME DAN PASAL 44 AYAT 6(A) UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION DAN HUBUNGANNYA TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Reorientasi Penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dihubungkan Dengan Konsep Kerugian Pada Bank-bank Milik Negara

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3641 K/Pdt/2001 TENTANG PENANDATANGAN PERJANJIAN DALAM TAHANAN (RUTAN) MERUPAKAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (misbruik van omstandigheden)

PEMBERITAAN PERS YANG TIDAK MENERAPKAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TEREHADAP TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

TANGGUNG JAWAB NEGARA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965 (ICED 1965) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI TERHADAP ASIA SOPORT TERKAIT PADA LOGO KOSTUM SEPAK BOLA (NIKE) YANG DI PERJUALBELIKAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ONLINE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH TERSANGKA HERMIEN SUKARSIH SELAKU KOMISARIS PT. PERSADA NUSANTARA SAKTI DALAM HAL DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN TERHADAP CALON TKI DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERKAWINAN MASSAL DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Implikasi Sistem Kepartaian Terhadap Stabilitas Pemerintahan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945

Perlindungan Hukum Merek Terkenal Dalam Nama Domain Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)

Perlindungan hukum program computer dikaitkan dengan hak penyewaan (rental rights) berdasarkan Undang Undang No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan TRIPS WTO

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KETENTUAN (PASAL-PASAL) KUH PIDANA DALAM MENYELESEIKAN TINDAK PIDANA PERS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

PENGGUNAAN ARBITRASE ONLINE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA NASIONAL DAN INTERNASIONAL DITINJAU BERDASARKAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985 DAN UN

PENGGUNAAN LAGU CIPTAAN GRUP MUSIK GIGI YANG BERJUDUL YA YA YA" SEBAGAI BACKSOUND ATAU SOUNDTRACK FILM TOILET 105 YANG DIPRODUKSI OLEH MULTIVISION PICTURE DIKAITKAN DENGAN HAK EKSLUSIF GRUP MUSIK GIGI DITINJAU BERDASRKAN UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG"ENGGU

PENGGUNAAN LETHAL INJECTION SEBAGAI ALTERNATIF PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2/PNPS./1964 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER

Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Rangka Meningkatkan Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Rangka Meningkatkan Penanaman Modal Asing di Indonesia

PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH DINAS ANTARA PIHAK PENGHUNI DENGAN PIHAK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI PENGELOLA RUMAH DINAS BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

ASPEK HUKUM BAGI PENYELENGGARAAN SISTEM KEARSIPAN YANG BERBASIS SITEM INFORMASI

ASPEK HUKUM KEABSAHAN SKYPE PADA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI TELECONFERENCE DALAM ARBITRASE DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 MENGENAI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DEMONSTRASI DALAM PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMO 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi