Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS PENERAPAN BUNGA YANG TINGGI DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAHOLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA PERWAKILAN JAWA BARAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO DI KECAMATAN LELES KABUPATEN DATI II GARUT DIBANDINGKAN DENGAN SISTEM PEWARISAN ADAT SUNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG WAKAF AL-QURAN SECARA ONLINE OLEH LEMBAGA WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DIHUBUNGKANDENGAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS KHUNTSA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DI MASYARAKAT KAMPUNG TAMBANG RAMBANG SUMATERA SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NGELAMAR DAN TIDAK NGELAMAR MENURUT HUKUM ADAT BETAWI DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN KEDUDUKAN TERGUGAT YANG MENINGGAL DUNIA DALAM HUKKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGURUS PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI NIKAH TERHADAP PERKAWINAN ANAK ASUHNYA MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN SEPERSUSUAN DI KECAMATAN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM ADANYA PEMBATALAN PERKAWINAN KEDUA YANG PERKAWINANNYA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA YANG DILANGSUNGKAN MENURUT HUKUM AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM NIKAH MUT'AH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN TANAH WAKAF YANG TIDAK SESUAI DENGANIKRARNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN JIKA MEMPELAI PRIA PADA SAAT IJAB KABUL DIWAKILKAN OLEH ADIK KANDUNG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERKAWINAN FASID MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BW) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 503/K/PDT/2009 TENTANG HAK MEWARIS ANTARA ANAK ANGKAT BESERTA ANAK HASIL PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN TERHADAP HARTA AYAHNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1331 K/PDT/2010 TENTANG HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM ADAT MASYARAKAT DI BALI TERHADAP HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TENTANG HAK WARIS BAGI ORANG YANG MELAKUKAN TRANSGENDER DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN CERAI TAMBA DI DESA SUKAWERA KECAMATAN KERTASEMAYA KABUPATEN INDRAMAYU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM OPSI TERHADAP KEABSAHAN PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN ISLAM YANG DISELESAIKAN DENGAN HUKUM ADAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENATAAN FREKUENSI THIRD GENERATION (3G) OLEH KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA DI SEKTOR TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BAGI HASIL TAMBAK UDANG DI DAERAH ADAT PESISIR KALIANDA LAMPUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH (PARIBAN) KHUSUSNYA PADA SUKU BATAK TOBA DI TAPANULI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGELOLAAN TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT ADAT BADUY MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 32 TAHUN 2001 TENTANG PERLINDUNGAN ATAS HAK ULAYAT MASYARAKAT BADUY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN HARTA WARISAN SEBAGAI AGUNAN DALAM MENGAJUKAN KREDIT MODAL KERJA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA PERUBAHAN FUNGSI OBJEK WAKAF AKIBAT PERGANTIAN NADZHIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ANAK LAKI-LAKI DENGAN ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT ADAT MELAYU SAMBAS DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT MELAYU SAMBAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERCERAIAN KARENA SUAMI HILANG MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERGESERAN KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP KEMENAKAN PADA MASYARAKAT PARIAMAN PERANTAU MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KOTA JAMBI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN DIBAWAH UMUR YANG TERJADI DI KEC.ARJASARI KAB.BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN YANG DINIKAHKAN SEORANG WALI NIKAH YANG SEDANG MENJALANKAN HUKUMAN PENJARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGA N HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN POLOGAMI DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM, UNDANGNG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN KOMPOLASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKU ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK DONOR ASI DIKAITKAN DENGAN UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRODUK MURBAHAH YANG DIBEBANKAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SANKSI ADAT DALAM PERKAWINAN SESUKU DI MINANGKABAU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SANKSI KAWIN PAKSA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NO. 70.A TAHUN 2015 TENTANG DESA BERBUDAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINAMOT SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK DAN UNDANGûUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM PEWARISAN ATAS HARTA PUSAKA PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO KABUPATEN GARUT JAWA BARAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PARMALIM DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PERKAWINAN WANITA YANG MEMPUNYAI DUA SUAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI (PLAATSVERVULLLING) MENURUT HUKUM ADAT BATAK DAN HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEWARGANEGARAAN DAN PEWARISAN DARI ANAK ANGKAT YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN WARGA NEGARA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 4534 K/Pdt/1998 TENTANG KASUS HIBAH YANG TIDAK SAH ATAS TANAH WARISAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG HARTA WARISAN UNTUK AHLI WARIS YANG TIDAK TERCANTUM DALAM SURAT KETERANGAN WARIS MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 508/PDT/2002/PT BDG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP KETERLAMBATAN PENGESAHAN DAN PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA LIE INDRAWAN IN HOAT DENGAN TRIANA ROSARINA LALOAN MENURUT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 110/PDT.P/2007/PN.JKT.PST DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 47K/AG/2001 TENTANG PEMBATALAN HIBAH KEPADA ANAK KANDUNG OLEH PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 360.K/AG/1998 TANGGAL 12 MARET 1999 TENTANG KEDUDUKAN SAKSI DALAM HUKUM PEMBUKTIAN PADA KASUS PERCERAIAN PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog