Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

EKSEKUSI RIIL PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADA PERKARA PERDATA DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA

Dr. Anita Afriana, S.H., M.H - Eva Fatonah - PROF. DR. HJ. EFA LAELA FAKHRIAH, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kriminologi

Santoso, Topo., & Eva Achjani Zulfa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kriminologi

Santoso, Topo; Zulfa, Eva Achjani

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR ANTARA SYECH PUJIONO DENGAN LUTFIANA ULFA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Eva Febrina - Hj. Sherly M. I. Slamet, S.H.,M.H.CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA INTERNASIONAL

Agus Takariawan, S.H.,M.H - Eva Faujiah Suman - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NO.619PK/Pdt/1995: SEBERAPA JAUH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAAP PEMBELI LELANG YANG BERITIKAD BAIK

Eman Suparman, SH., MH. - Eva Amelia - Linda Rachmainy, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA GEDUNG PUSAT PERBELANJAAN ATAS FASILITAS GEDUNG YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA PENGUNJUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

DR.HJ.YANI PUJIWATI, SH.,MH. - HAZAR KUSMAYANTI, SH.,MH. - NOVALIA EVA CHRISTIEN BR GINTING

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM ASURANSI TERHADAP KEGIATAN FACTORING UNTUK ANTISIPASI DEBITOR WANPRESTASI

Etty Mulyati, S.H.,M.H. - Eva Intan Purwanti - Hj. R. Kartikasari, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSEE (TERHADAP) PENCANTUMAN SURAT PERJANJIAN TAMBAHAN DI LUAR KLAUSULA BAKU OLEH PERUSAHAAN LEASING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Andi Eva Nurliani - Dr. Supraba Sekarwati W., S.H.,CN. - Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PENJUALAN OBJEK JAMINAN DALAM GADAI EMAS OLEH BANK SYARIAH TANPA PERSETUJUAN NASABAH SETELAH EDARAN BANK INDONDESIA NOMOR 14/7/DPbS TANGGAL 29 FEBRUARI 2012 TENTANG PRODUK QARDH BERAGUN EMAS BAGI BANK SYARIAH DAN

Etty Mulyati, S.H.,M.H - EVA NOVELIA FAUZIA - Hj. Etty H. Djukardi, S.H.,M.H, CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DIINDUSTRI BORDIR KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PELINDUNGAN ANAK JO. UNDNAG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Dr.H. Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H. - Eva Nurlaela Sutarya - Mulyana Djakaria, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Industri Budaya Yang Berkaitan Dengan Merek Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Serta Manfaatnya Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Prof. Dr. Eddy Damian, S.H. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D. - Rr. Eva Damayanti

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI INSTRUMEN SAFEGUARDS GATT/WTO DAN PENERAPANNYA TERHADAP INDUSTRI BAJA HILIR DI INDONESIA

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - EVA JOHAN - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCB.Arb. - Prof. Huala Adolf, SH.,LL.M.Ph.D.,FCBArb

Detail Cantuman XML Detail Cite

Persaingan usaha tidak sehat dalam praktik penggunaan merek terkenal dihubungkan dengan UU No. 15 tahun 2001 tentang merek

Nyulistiowati Suryanti, SH., MH., CN - Prof.Dr. Eddy Damian, SH - Rr. Eva Damayanti

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG TIMBUL ATAS KEPAILITAN MASKAPAI PENERBANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Deviana Yuanitasari, SH., M.H. - Dr. Isis Ikhwansyah, S.H.,M.H.,CN. - EVA PUSPITASARI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perubahan peruntukan lahan pertanian untuk pembangunan perumahan dan permukiman dihubungkan dengan UU no. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang

Dr. Supraba Sekarwati W., SH.,CN - Eva Amelia Syafrudin - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN DIKARENAKAN PEMALSUAN IDENTITAS TERHADAP STATUS ANAK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN, UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H. - Eva Gantina - Rai Mantili, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DIDAHULUI DENGAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DIDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Eva Anastasia Reyne - Hj. Sherly M.I. Slamet, S.H., M.H., CN. - Hj. Yayu Rochaya, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

AKIBAT HUKUM PENGAMBILALIHAN PT. BANK CENTURY Tbk SEBAGAI BANK GAGAL OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM MENURUT UNDANG-UNDANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H.M.H. - Etty Mulyati, S.H.,M.H.. - Eva May Siska

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASURANSI SOSIAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILAKSANAKAN OLEH PT. TASPEN (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Elisatris Gultom, S.H.,M.H. - Eva Christina - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H.,S.U.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN KEJAHATAN PERANG (WAR CRIMES) SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Eva Novareza - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Widati Wulandari, S.H.,M.Crim

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN PENGEMBANGAN KAWASAN KEMANG JAKARTA SELATAN SEBAGAI MODEL KAMPUNG MODERN""ENGATURAN PENGE"

Eva - H. Amiruddin Ahmad Dajaan Imami, SH., MH. - Ida Nurlinda, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penggunaan Fiktif Pada Bank Pemerintah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi

Dr. Supraba Sekarwati W, S.H., CN. - EVA MALVIENA NAWIR - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN L/C FIKTIF PADA BANK PEMERINTAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. Supraba Sekarwati Widjajani, S.H.,CN. - EVA MALVIENA NAWIR - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

EKSEKUSI RIIL PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADA PERKARA PERDATA DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA

Kriminologi

Kriminologi

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR ANTARA SYECH PUJIONO DENGAN LUTFIANA ULFA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA INTERNASIONAL

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NO.619PK/Pdt/1995: SEBERAPA JAUH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAAP PEMBELI LELANG YANG BERITIKAD BAIK

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA GEDUNG PUSAT PERBELANJAAN ATAS FASILITAS GEDUNG YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA PENGUNJUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KAJIAN HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM ASURANSI TERHADAP KEGIATAN FACTORING UNTUK ANTISIPASI DEBITOR WANPRESTASI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSEE (TERHADAP) PENCANTUMAN SURAT PERJANJIAN TAMBAHAN DI LUAR KLAUSULA BAKU OLEH PERUSAHAAN LEASING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PENJUALAN OBJEK JAMINAN DALAM GADAI EMAS OLEH BANK SYARIAH TANPA PERSETUJUAN NASABAH SETELAH EDARAN BANK INDONDESIA NOMOR 14/7/DPbS TANGGAL 29 FEBRUARI 2012 TENTANG PRODUK QARDH BERAGUN EMAS BAGI BANK SYARIAH DAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DIINDUSTRI BORDIR KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PELINDUNGAN ANAK JO. UNDNAG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Perlindungan Industri Budaya Yang Berkaitan Dengan Merek Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Serta Manfaatnya Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI INSTRUMEN SAFEGUARDS GATT/WTO DAN PENERAPANNYA TERHADAP INDUSTRI BAJA HILIR DI INDONESIA

Persaingan usaha tidak sehat dalam praktik penggunaan merek terkenal dihubungkan dengan UU No. 15 tahun 2001 tentang merek

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG TIMBUL ATAS KEPAILITAN MASKAPAI PENERBANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Perubahan peruntukan lahan pertanian untuk pembangunan perumahan dan permukiman dihubungkan dengan UU no. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN DIKARENAKAN PEMALSUAN IDENTITAS TERHADAP STATUS ANAK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN, UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DIDAHULUI DENGAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DIDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

AKIBAT HUKUM PENGAMBILALIHAN PT. BANK CENTURY Tbk SEBAGAI BANK GAGAL OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM MENURUT UNDANG-UNDANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

ASURANSI SOSIAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILAKSANAKAN OLEH PT. TASPEN (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

PENGATURAN KEJAHATAN PERANG (WAR CRIMES) SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

PENGATURAN PENGEMBANGAN KAWASAN KEMANG JAKARTA SELATAN SEBAGAI MODEL KAMPUNG MODERN""ENGATURAN PENGE"

Penggunaan Fiktif Pada Bank Pemerintah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi

PENGGUNAAN L/C FIKTIF PADA BANK PEMERINTAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi