Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PRINSIP-PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI CARA-CARA MEMPEROLEH WILAYAH SEBAGAI DASAR KLAIM KEDAULATAAN TERITORIAL NEGARA DAN PENERAPANNYA DALAM SENGKETA KEPULAUAN SPRATLY DI LAUT CINA SELATAN

Dr. Etty R. Agoes, SH,. LL.M - Rudi M. Rizki, SH., LL.M. - Yuliandini Sudewo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Prosedur Penyelesaian Klaim Kompensasi Atas Kerusakan Akibat Pencemaran Dari Tumpahan Minyak Karena Kecelakaan Kapal.

Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, SH., LL.M - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH - Satrih

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PERIKANAN PONTIANAK NO. 07/PID.PRKN/2008/PN.PTK-12/PID.PRKAN/2008/PN/PTK TERHADAP KAPAL-KAPAL PERIKANAN CHINA DI WILAYAH ZEEI DIKAITKAN DENGAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Andi Liza Patminasari - Prof.Dr.Hj. Etty R. Agoes, S.H.,LL.M - R. Achmad Gusman C. Siswandi, S.H.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS SENGKETA ANTARA CILE DAN UNI EROPA TENTANG PEMANFAATAN BERKELANJUTAN ATS IKAN PEDANG (XIPHIAS GLADIUS) DI SAMUDRA PASIFIK TENGGARA

Kristianto Pustaha Halomoan - Prof. Dr. Etty R. Agoes, SH., LL.M. - Rika Ratna Permata, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TANGGAL 17 DESEMBER 2002 MENGENAI SENGKETA KEPEMILIKAN PULAU SIPADAN-LIGITAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Lina Handayani - Prof. Dr. Etty R. Agoes, S.H.,LL.M. - Rd. Achmad Gusman C.S.,S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KONSEP PENGEMBANGAN BERSAMA DALAM HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI BENTUK PENGATURAN SEMENTARA UNTUK PENYELESEIAN SENGKETA ZONA MARITIM ANTAR NEGARA (STUDI KASUS : SENGKETA INDONESIA-MALAYSIA TENTANG BLOK AMBALAT)

Albert Jardin S. Bahar - Idris, S.H.,M.A. - Prof. Dr. Etty R. Agoes, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MASALAH ILLEGAL, UNREGULATED, AND UNREPORTED (IUU) FISHING DAN PENGATURAN TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZONE EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)

Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H.,LL.M. - Siti Saihatun - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan Hukum Lingkungan Internasional dan Regional ASENA Untuk Memerangi Perubahan Iklim Dunia Dan Implikasinya Serta Implementasinya Bagi Indonesia.

Prof Dr Hj. Etty R. Agoes, S.H., LL.M. - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H. - Sukanda Husein

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMASANGAN, PERBAIKAN, DAN PERLINDUNGAN KABEL TELEKOMUNIKASI BAWAH LAUT MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DI PERAIRAN INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Dr. Idris, S.H., M.A. - Fadli Yuliansyah - Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H., LL.M.,

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pencegahan Pemberantasan Dan Pengurangan Ilegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Indangan Nasional

AKHMAD SOLIHIN - Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H., LL.M. - Suparman A. Diraputra, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pencegahan Pemberantasan Dan Perguruan Illegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional

AKHMAD SOLIHIN - Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H., LL.M. - Suparman A. Diraputra, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENGURANGAN ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

AKHMAD SOLIHIN - Prod.Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H.,LL.M. - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas Di Daratan Melalui Audit Lingkungan Hidup Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan.

Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, SH., LL.M - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH - Zulfikar Tanjung

Detail Cantuman XML Detail Cite

SUAT TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN-PERJANJIAN DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA HAYATI DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA

Deli Waryenti - Dr. Hj. Etty R. Agoes S.H., LL.M. - Prof. Dr. Mieke Komar Kantaatmadja, S.H., MC.L.,

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TERHADAP BAB XI KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DIHUBUNGKAN DENGAN PERSETUJUAN IMPLEMENTASI 1994 TENTANG PENAMBANGAN DASAR LAUT SAMUDRA DALAM

Dr. Hj. Etty R. Agoes, SH., LL.M. - Rika Ratna Permata, SH - Roy F. Chandra

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANTISIPASI PELAKSANAAN HAK-HAK PARTISIPASI NEGARA TIDAK BERPARTAI DAN NEGARA YANG SECARA GEOGRAFIS TIDAK BERUNTUNG DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Dr. Etty R. Agoes, SH., LL.M. - Rudi Muhamad Rizki, SH., LL.M. - Rusmana

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN ANTAR PULAU DI SELAT SUNDA DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MENJAMIN KESELAMATAN PELAYARAN DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA

Dr. Idris, S.H., M.H. - Muhammad Alghifari - Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM PENENTUAN BATAS LANDAS KONTINEN MENURUT PASAL 76 UNCLOS 1982 DAN DAMPAKNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA

Prof.Dr.Hj. Etty R. Agoes, S.H.,LL.M. - RAHMA MAELANI MERYAM - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Efektifitas Regulasi Ketnikan Pertambangan Migas, Studi Komparatif Indonesia, Amerika, Inggris dan Malaysia.

I Gusti Sidemen - Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H., LL.M. - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Efektivitas Regulasi Teknis Dalam Mendukung Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Yang Berkelanjutan di Indonesia

Dr. Sri Sunarni Sunarto, SH., M.H. - I GUSTI SUARNAYA SIDEMEN - Prof.Dr. Hj. Etty R. Agoes, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENETAPAN ALUR-ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) BAGI PELAKSANAAN HAK LINTAS KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982 DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN KONVENSI CHICAGO 1944 TENTANG PENERBANGAN SIPIL

Hj. Sinta Dewi, SH., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, SH., LL.M. - Rina Puspa Dewi

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENETAPAN BATAS WILAYAH KEWENANGAN DAERAH DI LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIKAITKAN DENGAN KONVENSI LAUT 1982

Dr. H. Amiruddin A. Imami, SH., MH. - Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, SH., LL.M. - Taufiq Budiman A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENETAPAN DAERAH MOU BOX 1974 SEBAGAI MARINE PROTECTED AREA (MPA) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA

Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H.,LL.M. - SAUSAN AFIFAH MUTI - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN DAN PRAKTEK DI INODNESIA

Dr. Hj. Etty R. Agoes, S.H., LL.M. - Nurdin - Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN HUKUM TENTANG DAMPAK INDUSTRI PUPUK TERHADAP SUMBER HAYATI DI PERAIRAN SELAT MALAKA (STUDI KASUS DI DAERAH TINGKAT II KABUPATEN ACEH UTARA)

Dewi Astini - Dr. Hj. Etty R. Agoes S.H., LL.M. - Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SOUTHERN BLUEFIN TUNA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN : SENGKETA ANTARA JEPANG LAWAN AUSTRALIA DAN NEW ZEALAND

Dr. Etty R. Agoes, SH., LL.M. - Rudi M. Rizki, SH., LL.M. - Yarsi Deswita

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN KESELAMATAN PELAYARAN KAPAL BERMUATAN BAHAN RADIOAKTIF YANG SANGAT BERBAHAYA MELALUI PERAIRAN INDONESIA

Prof.Dr. Hj. Etty R. Agoes S.H.,LL.M. - RATU RIKFI ISMUHA - Suparman A. Diraputra, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PRINSIP-PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI CARA-CARA MEMPEROLEH WILAYAH SEBAGAI DASAR KLAIM KEDAULATAAN TERITORIAL NEGARA DAN PENERAPANNYA DALAM SENGKETA KEPULAUAN SPRATLY DI LAUT CINA SELATAN

Prosedur Penyelesaian Klaim Kompensasi Atas Kerusakan Akibat Pencemaran Dari Tumpahan Minyak Karena Kecelakaan Kapal.

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PERIKANAN PONTIANAK NO. 07/PID.PRKN/2008/PN.PTK-12/PID.PRKAN/2008/PN/PTK TERHADAP KAPAL-KAPAL PERIKANAN CHINA DI WILAYAH ZEEI DIKAITKAN DENGAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

STUDI KASUS SENGKETA ANTARA CILE DAN UNI EROPA TENTANG PEMANFAATAN BERKELANJUTAN ATS IKAN PEDANG (XIPHIAS GLADIUS) DI SAMUDRA PASIFIK TENGGARA

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TANGGAL 17 DESEMBER 2002 MENGENAI SENGKETA KEPEMILIKAN PULAU SIPADAN-LIGITAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

KONSEP PENGEMBANGAN BERSAMA DALAM HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI BENTUK PENGATURAN SEMENTARA UNTUK PENYELESEIAN SENGKETA ZONA MARITIM ANTAR NEGARA (STUDI KASUS : SENGKETA INDONESIA-MALAYSIA TENTANG BLOK AMBALAT)

MASALAH ILLEGAL, UNREGULATED, AND UNREPORTED (IUU) FISHING DAN PENGATURAN TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZONE EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)

Pelaksanaan Hukum Lingkungan Internasional dan Regional ASENA Untuk Memerangi Perubahan Iklim Dunia Dan Implikasinya Serta Implementasinya Bagi Indonesia.

PEMASANGAN, PERBAIKAN, DAN PERLINDUNGAN KABEL TELEKOMUNIKASI BAWAH LAUT MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DI PERAIRAN INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Pencegahan Pemberantasan Dan Pengurangan Ilegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Indangan Nasional

Pencegahan Pemberantasan Dan Perguruan Illegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional

PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENGURANGAN ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas Di Daratan Melalui Audit Lingkungan Hidup Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan.

SUAT TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN-PERJANJIAN DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA HAYATI DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA

TINJAUAN TERHADAP BAB XI KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DIHUBUNGKAN DENGAN PERSETUJUAN IMPLEMENTASI 1994 TENTANG PENAMBANGAN DASAR LAUT SAMUDRA DALAM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANTISIPASI PELAKSANAAN HAK-HAK PARTISIPASI NEGARA TIDAK BERPARTAI DAN NEGARA YANG SECARA GEOGRAFIS TIDAK BERUNTUNG DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN ANTAR PULAU DI SELAT SUNDA DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MENJAMIN KESELAMATAN PELAYARAN DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA

ASPEK HUKUM PENENTUAN BATAS LANDAS KONTINEN MENURUT PASAL 76 UNCLOS 1982 DAN DAMPAKNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA

Efektifitas Regulasi Ketnikan Pertambangan Migas, Studi Komparatif Indonesia, Amerika, Inggris dan Malaysia.

Efektivitas Regulasi Teknis Dalam Mendukung Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Yang Berkelanjutan di Indonesia

PENETAPAN ALUR-ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) BAGI PELAKSANAAN HAK LINTAS KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982 DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN KONVENSI CHICAGO 1944 TENTANG PENERBANGAN SIPIL

PENETAPAN BATAS WILAYAH KEWENANGAN DAERAH DI LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIKAITKAN DENGAN KONVENSI LAUT 1982

PENETAPAN DAERAH MOU BOX 1974 SEBAGAI MARINE PROTECTED AREA (MPA) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA

PENGATURAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN DAN PRAKTEK DI INODNESIA

PENGATURAN HUKUM TENTANG DAMPAK INDUSTRI PUPUK TERHADAP SUMBER HAYATI DI PERAIRAN SELAT MALAKA (STUDI KASUS DI DAERAH TINGKAT II KABUPATEN ACEH UTARA)

PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SOUTHERN BLUEFIN TUNA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN : SENGKETA ANTARA JEPANG LAWAN AUSTRALIA DAN NEW ZEALAND

PENGATURAN KESELAMATAN PELAYARAN KAPAL BERMUATAN BAHAN RADIOAKTIF YANG SANGAT BERBAHAYA MELALUI PERAIRAN INDONESIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi