Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEKUANSI YURIDIS DALAM HAL BANK GAGAL MENCAPAI MODAL INTI MINIMUM SEBAGAI IMPLEMENTASI ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEKANISME PEMBAYARAN SECARA FULL AND CLEAN DALAM PEMBERIAN BANK GARANSI UNTUK PELAKSANAAN PROYEK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM DALAM SENGKETA PERJANJIAN LISENSI MEREK 'CAP KAKI TIGA' ANTARA PT. SINDE BUDI SENTOSA DENGAN WEN KEN DRUG CO PTE LTD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MERGER ANTARA BANK-BANK UMUM SWASTA NASIONAL YANG DIKUASAI OLEH PIHAK ASING SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 8/16/PBI/2006 TENTANG KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA (SINGLE PRESENCE POLICY) SESUAI DENGAN VISI ARSITE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MULTI AKAD DAN KLAUSUL AKAD DALAM PERJANJIAN GADAI EMAS DI BRI SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ôTANGGUNG JAWAB LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS PEMBERIAN DANA SEBAGAI PINJAMAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN''

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL (SINGLE PRESENCE POLICY) OLEH BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM RANGKA IMPLEMENTASI ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG (PLB) OLEH PERUSAHAAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DALAM RANGKA PEMENUHAN BIAYA IBADAH UMRAH DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK (FPJP) OLEH BANK INDONSIA TERKAIT RASIO KECUKUPAN MODAL (CAR) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/30/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10/26/PBI/2008 TENTANG FA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN KREDIT BANK KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI DENGAN PENJAMINAN OLEH PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN DEBITUR YANG BERITIKAD TIDAK BAIK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGANAN BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN PERNYATAAN MODAL SEMENTARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DAN UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DUAL BANKING SYSTEM DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN FASILITAS ELEKTRONIK BANKING YANG DIKELUARKAN OLEH PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk BERDASARKAN SURAT EDARAN NOMOR SURAT EDARAN. S. 8-DIR/ADK/02/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGADAAN UNDIAN BERHADIAH OLEH BANK SYARIAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/15/PBI/2007 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK UMUM SEBAGAI UPAYA ANTISIPASI INTERNET FRAUD PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MULTIPLE LICENSE BAGI SEKTOR PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KESETARAAN DALAM UU NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI LENDER OF THE LAST RESORT BANK INDONESIA DALAM PENERAPAN PEMBERIAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK (IMA) DALAM MEKANISME PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK INGKAR SUAMI TERHADAP KEABSAHAN SEORANG ANAK SERTA AKIBATNYA TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM HAL WARIS BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI UU No. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PEMBERI GADAI SEBAGAI KONSUMEN ATAS SELISIH JUMLAH HUTANG DENGAN NILAI LELANG BARANG JAMINAN YANG DIEKSEKUSI OLEH PERUM PEGADAIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI KEWENANGAN DI BIDANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DALAM UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA DAN UNDANGUNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH UNTUK MEMPEROLEH KEMUDAHAN MODAL USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAAK DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN DI LAUT SERTA TANGGUNG JAWAB AWAK KAPAL TERHADAP KESELAMATAN BARANG BERDASARKAN BAREBOAT CHARTER DIKAITKAN DENGAN HAGUE VISBY RULES TAHUN 1968 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI BI RATE PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH CABANG KOTA TASIKMALAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI BRANCHLESS BANKING DALAM PERBANKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERANAN KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE'' SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING PADA BANK UMUM KONVENSIONAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG MONEY LAUNDERING"MPLEMENTASI PERANAN "KNOW YOUR CUSTOMER PRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) PADA PT.BANK JABAR BANTEN, Tbk. TERKAIT PRINSIP AKUNTABILITAS DAN KETERBUKAAN DALAM MEWUJUDKAN KESEMBANGAN DUNIA USAHA ANTARA PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi PBI No. 14/8/PBI/2012 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum Terhadap Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance dan Ditinjau Dari Prinsip National Treatment Pada UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN BANK DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PENGAWASAN BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAITAN TERHADAP PELAKSANAAN AKUISISI BANK TERBUKA (Tbk) OLEH BANK ASING DALAM ANTISIPASI GOING PRIVATE DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN TENDER OFFER MENURUT KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-259/BL/2008 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL (SINGLE PRESENCE POLICY) OLEH BANK UMUM SWASTA NASIONAL DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/16/PBI/2006 TENTANG KEBIJAKAN KEPEMILIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI PERALIHAN UTANG KEPADA AHLI WARIS TERHADAP UTANG PINJAMAN KREDIT PADA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH DARI BANK UMUM BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PENYERAHAN PIUTANG DARI KREDITOR AWAL )PT BANK TABUNGAN NEGARA) KEPADA SPECIAL PURPOSE VEHICLE (PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAN) DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET DAN DAMPAKNYA BAGI PARA INVESTOR PEMEGANG EFEK BERAGUN ASE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERBANKAN ATAS WINDOW DRESSING YANG DILAKUKAN PIHAK BANK UNTUK MENYEIMBANGKAN KEUANGAN PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM ASURANSI TERHADAP KEGIATAN FACTORING UNTUK ANTISIPASI DEBITOR WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG RISIKO REPUTASI DALAM PEMBERIAN FASILITAS KARTU KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN RESIKO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PEMBELIAN OBJEK JAMINAN OLEH PIHAK TERAFILIASI DITINJAU DARI KETENTUAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) OLEH PELAKU USAHA PAKAIAN BAYI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR 07/M-IND/PER/2/2014 DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TENTANG UNIT USAHA SYARIAH YANG MERUPAKAN UNIT KERJA DARI BANK UMUM KONVENSIONAL MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN PBI NO.11/10/PBI/2009 TENTANG UNIT USAHA SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP AKTA PENGAKUAN UTANG (APU) PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN BERDASARKAN KUH PERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP HAK AHLI WARIS PEMEGANG DEPOSITO MUDHARABAH YANG BUKTI FISIKNYA TIDAK ADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN SERTA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) YANG TIDAK MELALUI PROSEDUR DALAM SENGKETA WANPRESTASI MENURUT HUKUM ACARA PERDATA INDOENSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN ATAS RUSAK ATAU HILANGNYA BARANG JAMINAN DI KANTOR WILAYAH PERUM PEGADAIAN BANDUNG DIKAITKAN DENGAN ATURAN DASAR PEGADAIAN (PANDHUS REGLEMENT STB. NO. 81 TAHUN 1928)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN JUAL BELI LELANG MELALUI MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog