Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRANCHISEE AKIBAT PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK OLEH FRANCHISOR MENURUT PP NO. 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PENYALAHGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN KARTU KREDIT DITINJAU DARI PBI NO. 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PENJUALAN OBJEK JAMINAN DALAM GADAI EMAS OLEH BANK SYARIAH TANPA PERSETUJUAN NASABAH SETELAH EDARAN BANK INDONDESIA NOMOR 14/7/DPbS TANGGAL 29 FEBRUARI 2012 TENTANG PRODUK QARDH BERAGUN EMAS BAGI BANK SYARIAH DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN TERHADAP PEMBUKAAN RAHASIA BANK (LIFTING BANK SECRECY) UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP KERUGIAN AKIBAT KREDIT FIKTIF OLEH PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OJK 01/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP LIKUIDASI BANK AKIBATPERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK BANK BERDASARKAN HUKUM PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN TERHADAP PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIBEBANKAN FIDUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN ASURANSI DAN UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CITRA DIRI (IMAGE RIGHTS) PEMAIN SEPAK BOLA TERKENAL BERDASARKAN UU NO. 19 TH 2002 TTG HAK CIPTA DIKAITKAN DENGAN KOONTRAK KERJA ANTARA PEMAIN DENGAN KLUB SEPAK BOLA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR OLEH DEBITUR DALAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.010/2009 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DALAM PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH DI PT. BNI Persero, TBK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH KARTU KREDIT TERHADAP PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN KARTU KREDIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/2/PBI/20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENGGUNA INTERNET BANKING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK YANG SEBENARNYA TERHADAP SERTIFIKAT GANDA YANG DIJADIKAN AGUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum pemilik rumah berdasarkan klausula uang jaminan dalam perjanjian sewa menyewa rumah dihubungkan dengan UU No.4 Th 1992 tentang perumahan dan pemukiman dan UU No.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) APABILA DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SIMPAN PINJAM BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN KEPMEN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NO. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 TENTANG PETUNJUK PE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Bank atas Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Telah Dialihkan Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditor atas objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitor kepada pihak ketiga dihubungkan dengan UU no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM TRANSAKSI MOBILE-BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG DIRUGIKAN AKIBAT EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERIKUT BENDA-BENDA YANG BUKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PETANI MELALUI KREDIT PERBANKAN DENGAN JAMINAN RESI GUDANG DIKAITKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG SISTEM RESI GUDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM HAL TERJADI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG ATAS NAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN ATAS BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DISITA UNTUK ALAT BUKTI OLEH NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 42 TH 1999 TTG FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PEMBERIAN CASH BACK OLEH BANK UMUM YANG TELAH DILIKUIDASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT KEGAGALAN AUTO DEBET UNTUK PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM PROSES PENGIRIMAN UANG MELALUI MEDIA ATM 9 ANJUNGAN TUNAI MANDIRI ) YANG MENGALAMI KEGAGALAN TRANSAKSI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI JASA PAKET POS INDONESIA DARI TINDAKAN WANPRESTASI PT. POS INDONESIA CABANG LUBUK LINGGAU (SUMATERA SELATAN) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TH 1999 TTG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WARALABA ATAS WANPRESTASI PEMBERI WARALABA BERHUBUNGAN DENGAN PEMBINAAN KEPADA PENERIMA WARALABA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU KEDIT BANK MANDIRI TERHADAP BEBAN BUNGA YANG DITERAPKAN OLEH BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHUNI APARTEMEN GRAHA CEMPAKA MAS ATAS PERNUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DEVELOPER DALAM PENGELOLAAN APARTEMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT. ATRHAASIA FINANCE SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN MULTIFINANCE ATAS PEMINDAHTANGANAN OBJEK FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH DEBITUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG-BARANG YANG HILANG DI KAMAR HOTEL DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN NASABAH BANK CENTRAL ASIA (BCA) TERHADAP PERETASAN SISTEM ELEKTRONIK PERBANKAN (HACKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN NASABAH DEBITUR KETIKA TERJADI OVERMACHT DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK JABAR DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DALAM BISNIS WARLABA (FRANCHISE) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMINTAAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA BERUPA DEPOSITO PADA PERKARA PERDATA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNG JAWABAN AKIBAT PENGHINAAN YANG MENGAKIBATKAN GANTI RUGI IMMATERIL DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Terhadap Kerugian Bank Pelaksana Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ditinjau Dari Peraturan Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI JALAN DAMAI ANTARA NASABAH DAN BANK BERDASARKAN PBI NOMOR 8/5/PBI/2006 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PBI NOMOR 10/1/PBI/2008 TENTANG MEDIASI PRBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MA NO 483 K/PDT/2010 TENTANG TUNTUTAN GANTI RUGI IMMATERIL DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UU HUKUM PERDATA DAN HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN MAYORITAS SAHAM ASING PADA SEKTOR USAHA PERBANKAN TERHADAP PERKONOMIAN NASIONAL DITINJAU DARI UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PP NO. 29 TAHUN 1999 TENTANG PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DENGAN OBYEK JAMINAN BERUPA STOK BARANG DAGANGAN DALAM HAL PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA NOMOR 42 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYALURAN KREDIT PERBANKAN DENGAN JAMINAN GADAI DEPOSITO BERJANGKA MILIK PIHAK KETIGA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN HAPUS BUKU KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. TERHADAP NASABAHNYA YANG TERKENA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI DAERAH BANTUL, WONOSARI DAN KLATEN BERDASARKAN HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN RAHASIA BANK PADA PT BANK TBK DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE) PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN NASABAH PENYIMPAN DANA BANK PERKREDITAN RAKYAT PT. SARI SEDANA DI DENPASAR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN TERHADAP BANK YANG MELAKUKAN AKTIVITAS SEBAGAI AGEN PENJUAL REKSA DANA DITINJAU DARI SURAT EDARAN BI NO.7/`9/DPNP TAHUN 2005 MENGENAI MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN PADA BANK YANG MELAKUKAN AKTIVITAS REKSA DANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KONTRAK OPSI DALAM AKUISISI SAHAM PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK. OLEH BANK DANAMON INDONESIA TBK. DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/3/PBI/2

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBELIAN RUMAH DAN TANAH SEBAGAI JAMINAN DALAM KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUGAN NEGARA YANG DILAKUKAN SECARA DIBAWAH TANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENDEBETAN REKENING NASABAH DEBITUR DI DALAM KLAUSULA PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK X" DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"INJAUAN YURIDIS MENGENAI PENDEBETAN REKENING NASABAH DEBIT

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog