Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

HAK INGKAR SUAMI TERHADAP KEABSAHAN SEORANG ANAK SERTA AKIBATNYA TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM HAL WARIS BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI UU No. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PEMBERI GADAI SEBAGAI KONSUMEN ATAS SELISIH JUMLAH HUTANG DENGAN NILAI LELANG BARANG JAMINAN YANG DIEKSEKUSI OLEH PERUM PEGADAIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI KEWENANGAN DI BIDANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DALAM UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA DAN UNDANGUNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH UNTUK MEMPEROLEH KEMUDAHAN MODAL USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAAK DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN DI LAUT SERTA TANGGUNG JAWAB AWAK KAPAL TERHADAP KESELAMATAN BARANG BERDASARKAN BAREBOAT CHARTER DIKAITKAN DENGAN HAGUE VISBY RULES TAHUN 1968 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI BI RATE PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH CABANG KOTA TASIKMALAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI BRANCHLESS BANKING DALAM PERBANKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERANAN KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE'' SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING PADA BANK UMUM KONVENSIONAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG MONEY LAUNDERING"MPLEMENTASI PERANAN "KNOW YOUR CUSTOMER PRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) PADA PT.BANK JABAR BANTEN, Tbk. TERKAIT PRINSIP AKUNTABILITAS DAN KETERBUKAAN DALAM MEWUJUDKAN KESEMBANGAN DUNIA USAHA ANTARA PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi PBI No. 14/8/PBI/2012 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum Terhadap Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance dan Ditinjau Dari Prinsip National Treatment Pada UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN BANK DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PENGAWASAN BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAITAN TERHADAP PELAKSANAAN AKUISISI BANK TERBUKA (Tbk) OLEH BANK ASING DALAM ANTISIPASI GOING PRIVATE DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN TENDER OFFER MENURUT KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-259/BL/2008 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN KEPEMILIKAN TUNGGAL (SINGLE PRESENCE POLICY) OLEH BANK UMUM SWASTA NASIONAL DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/16/PBI/2006 TENTANG KEBIJAKAN KEPEMILIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI PERALIHAN UTANG KEPADA AHLI WARIS TERHADAP UTANG PINJAMAN KREDIT PADA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH DARI BANK UMUM BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PENYERAHAN PIUTANG DARI KREDITOR AWAL )PT BANK TABUNGAN NEGARA) KEPADA SPECIAL PURPOSE VEHICLE (PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAN) DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET DAN DAMPAKNYA BAGI PARA INVESTOR PEMEGANG EFEK BERAGUN ASE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERBANKAN ATAS WINDOW DRESSING YANG DILAKUKAN PIHAK BANK UNTUK MENYEIMBANGKAN KEUANGAN PERBANKAN DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM ASURANSI TERHADAP KEGIATAN FACTORING UNTUK ANTISIPASI DEBITOR WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG RISIKO REPUTASI DALAM PEMBERIAN FASILITAS KARTU KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN RESIKO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PEMBELIAN OBJEK JAMINAN OLEH PIHAK TERAFILIASI DITINJAU DARI KETENTUAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) OLEH PELAKU USAHA PAKAIAN BAYI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR 07/M-IND/PER/2/2014 DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TENTANG UNIT USAHA SYARIAH YANG MERUPAKAN UNIT KERJA DARI BANK UMUM KONVENSIONAL MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN PBI NO.11/10/PBI/2009 TENTANG UNIT USAHA SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP AKTA PENGAKUAN UTANG (APU) PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN BERDASARKAN KUH PERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP HAK AHLI WARIS PEMEGANG DEPOSITO MUDHARABAH YANG BUKTI FISIKNYA TIDAK ADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN SERTA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) YANG TIDAK MELALUI PROSEDUR DALAM SENGKETA WANPRESTASI MENURUT HUKUM ACARA PERDATA INDOENSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN ATAS RUSAK ATAU HILANGNYA BARANG JAMINAN DI KANTOR WILAYAH PERUM PEGADAIAN BANDUNG DIKAITKAN DENGAN ATURAN DASAR PEGADAIAN (PANDHUS REGLEMENT STB. NO. 81 TAHUN 1928)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI REG. NO. 2743 K/PDT/1995, TANGGAL 18 JUNI 1996 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA ANTARA Ir. BAMBANG RIYADI SOEGOMO (DIREKTUR UTAMA) DENGAN HANDI SUJANTO (KOMISARIS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 383 /PDT/G/2000/PN-BDG TENTANG SENGKETA PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. BANK AMA INTERNASIONAL MELAWAN TN. FERRY P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN JUAL BELI LELANG MELALUI MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) YANG TERJADI BEBERAPA PENGALIHAN KREDITUR DAN TIDAK DIKETAHUI PENJAMIN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PERJANJIAN DIAM û DIAM DALAM PERJANJIAN DISTRIBUSI BARANG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2178 K/PDT/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS TERHADAP PAILIT PADA SUATU BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARANN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN BANK TERHADAP ASET KEUANGAN BERMASALAH BERUPA PIUTANG KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) YANG DISEKURITISASI MELALUI PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HAK JAMINAN DALAM PROSES KEPAILITAN DEBITOR SINDIKASI BERDASARKAN HUKUM JAMINAN DAN HUKUM KEPAILITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN PASANGAN USAHA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA YANG MENGANDUNG KLAUSUL PENGEMBALIAN POKOK PINJAMAN DITINJAU DARI HUKUM PEMBIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM HAL LIKUIDASI BANK YANG BERBENTUK PERUSAHAAN DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PARATE EXECUTIE (EKSEKUSI LANGSUNG) OBYEK HAK TANGGUNGAN TERHADAP CONSERVATOR BESLAG (SITA JAMINAN) BERDASARKAN UU. NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG DIKAITKAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PIHAK ASING SEBAGAI SUBJEK HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA DALAM PERJANJIAN KREDIT DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS HAK MENGUASAI DARI NEGARA DAN ASAS NASIONALITAS DALAM UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DI BANK YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI BANK INDONESIA UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN TERHADAP BANK YANG MENGALAMI KESULITAN USAHA MELALUI EARLY WARNING SYSTEM (SISTEM PERINGAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TANPA MENCANTUMKAN URAIAN MENGENAI BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SPV (SPCIAL PURPOSE VEHICLE) DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SUKUK NEGARA) SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEJAHATAN PERBANKAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERAFILIASI DALAM PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NO. 5/8/PBI/2003 TTG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA LAGU SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN MELALUI TELEMARKETING BAGI KONSUMEN LAYANAN TRIPLE PLAY INDIHOME DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KESALAHAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI DEBITUR DALAM PEMBERIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK NASABAH TERHADAP TIDAK TERCAPAINYA MEDIASI PERBANKAN YANG DIATUR DALAM PBI NO. 8/5/PBI/2006 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PBI NO.10/1/PBI/2008 TENTANG MEDIASI PERBANKAN DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA BILYET GIRO YANG DISALAHGUNAKAN OLEH PENERBIT PADA PT. BRI (PERSERO) TBK DI KANTOR CABANG PEMBANTU RAJAWALI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDAN-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KETERLAMBATAN PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH BAGI DEBITUR YANG TELAH MELUNASI KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI BANK TABUNGAN NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANALIS PASAR DIKAITKAN DENGAN TUJUAN BANK INDONESIA DALAM MENCAPAI DAN MEMELIHARA KESTABILAN MONETER

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog