Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMAKNAAN DAN PERLUASAN UNSUR ANCAMAN KEKERASAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 285 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Pembatasan Jangka Waktu Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pedoman Penetapan Sanksi Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DENGAN STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) YANG MENGAJUKAN PRAPERADILAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981TENTANG HUKUM ACARA PIDANADAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANAI NOMOR 12/PID.SUS - PRK/2016/PN RAN TENTANG PERKARA YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU MEMUTUS DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600/Pid/2009 Tentang Pencabutan Aduan Yang di ajukan Oleh Saksi Korban Yang telah Melampaui Batas Waktu Pencabutan Ditinjau dari Tujuan Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO.1133/Pid.Sus/2015/PN.Bdg DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN SEMA NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEMPATAN WARGA NEGARA ASING DALAM RUANG DETENSI IMIGRASI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 116 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN DAN PASAL 22 KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. REG. 77 PK/PID.SUS/2015 MENGENAI PEMENUHAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS PERBUATAN PEMANFAATAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO OLEH PT. INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 862K/ PID.SUS/ 2010 TENTANG SUBYEK HUKUM YANG MENJADI TERDAKWA DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH PT. DONGWOO ENVIRONTMENTAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 87 PK/Pid/2013 MENGENAI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 33/Pid.Prap/2012/PN.JKT.SEL TENTANG PEMBATALAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PN ENDE NO. REG. 55/ PID.B/ 2012/ PN. END.MENGENAI PERBUATAN MENODAI KESUCIAN RITUAL KEAGAMAAN YANG DILAKUKAN OLEH RONALD TAMBUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN TAFSIRAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PT. NOMOR 84/Pen/Pid/2008/PT.BDG TANGGAL 26 FEBRUARI 2008 TENTANG PERBUATAN CABUL OLEH WANITA DEWASA TERHADAP LAKI-LAKI YANG DIKETAHUINYA BELUM CUKUP UMUR (BELUM DEWASA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERIAN KREDIT YANG MENJADI KREDIT MACET OLEH EDWARD CORNELIS WILLIAM NELOE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO : 310/Pid.B/2010/PN.Bdg TENTANG KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT ATAS NAMA TERDAKWA DEDI ROMANSAH BIN ASO DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENTANG KEALPAAN DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM KASUS RAFFI AHMAD YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERANTASAN KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING MELALUI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NO.8 TAHUN 1981 DAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.POL.SKEP/1205/IX/2000 TENTANG REVISI HIMPUNAN JUKLAK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BACHTIAR ABDUL FATTAH BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 38/PID.PRAP/2012/PN. JAKSEL TERHADAP TINDAKAN PENYIDIK KEJAKGUNG YANG TETAP MELANJUTKAN PERKARANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PERWIRA PENYERAH PERKARA(PAPERA) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH LETNAN KOLONEL ADMINISTRASI ROBERT ADAM SIMANJUNTAK TERHADAP DIDIK HERWANTO DI PEKANBARU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 56 UNDNAG-UNDNAG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLDA JABAR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 103 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-IX/2011 TENTANG PEMBATALAN KATA PENYELIDIKAN DI PASAL 16 AYAT 1 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PROSES PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KPK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA DARI KEKERASAN SEBAGAI AKSI MAIN HAKIM SENDIRI DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PERUSAKAN BARANG MELALUI SANKSI PIDANA DALAM KONTEKS TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS ATAS PEMBERITAAN YANG MEMUAT PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MEDIA INTERNET DIKAITKAN DENGAN UU NO. 40 TH 1999 TENTANG PERS DAN U NO. 11 TH 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PEREDARAN OBAT-OBATAN KADALUARSA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENJUALAN ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG DI WILAYAH DKI JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG TELAH DIAJUKAN LEBIH DAHULU OLEH TERPIDANA DI MAHKAMAH AGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA-PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BATAS WAKTU PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EKSEKUSI) TINDAK PIDANA UMUM BERUPA PIDANA PENJARA OLEH JAKSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN EKSEKUTORIAL JAKSA PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI HUBUNGKAN DENGAN UU NO.8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UU NO.30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN TINDAKAN (MAATREGELS) PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA/WALI/ORANG TUA ASUH DIHUBUNGKAN DENGAN UU No 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK Jo UU No 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS JOKI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI KEPADA MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERKAIT PASAL 244 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-X/2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS SISTEM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN LETHAL INJECTION SEBAGAI ALTERNATIF PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2/PNPS./1964 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN LIE DETECTOR SEBAGAI ALAT PENDUKUNG DALAM PENGUNGKAPAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog