Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANK ATAS PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR TERHADAP NASABAH BANK TERKAIT TAGIHAN KARTU KRDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS ATAS PEMBERITAAN YANG MEMUAT PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MEDIA INTERNET DIKAITKAN DENGAN UU NO. 40 TH 1999 TENTANG PERS DAN U NO. 11 TH 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KOMISI KEJAKSAAN SEBAGAI PENGAWAS TINDAKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENUNTUT UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS MENGENAI PEMASUNGAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PELAKU ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLWILTABES BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN AN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PEREDARAN OBAT-OBATAN KADALUARSA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGEMISAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 49 AYAT (1) HURUF WW PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2005 DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENJUALAN ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNG DI WILAYAH DKI JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN TANDA KEPANGKATAN ATAU LAMBANG LEMBAGA NEGARA KHUSUSNYA DPR DAN POLRI PADA KENDARAAN PRIBADI DI KOTA BANDUNG DAN JAKARTA DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PASAL 228 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG TELAH DIAJUKAN LEBIH DAHULU OLEH TERPIDANA DI MAHKAMAH AGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK NAKAL DARI KELUARGA KURANG MAMPU (MISKIN) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA-PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ISTRI YG MENERIMA NAFKAH DR HASIL TINDAK PIDANA DIKAITKAN DGN PSL 5 UU NO 8 THN 2010 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PETUGAS PENJAGA PINTU PERLINTASAN KERETA API PADA KASUS KECELAKAAN DI PERLINTASAN TERJAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN DAN KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BATAS WAKTU PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EKSEKUSI) TINDAK PIDANA UMUM BERUPA PIDANA PENJARA OLEH JAKSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KOSMETIK BERBAHAYA DAN TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN EKSEKUTORIAL JAKSA PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI HUBUNGKAN DENGAN UU NO.8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UU NO.30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN GRASI BAGI TERPIDANA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN TINDAKAN (MAATREGELS) PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA/WALI/ORANG TUA ASUH DIHUBUNGKAN DENGAN UU No 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK Jo UU No 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS OLEH HAKIM KEPADA ANAK DLM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKAITKAN DGN UU NO 11 THN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING YANG DILAKUAKN SECARA BERSAMA-SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN KOTA BANDUNG ATAS KECELAKAAN YANG TERJADI AKIBAT BURUKNYA SARANA DAN PRASARANA JALAN RAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH KETIDAKTEPATAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN HAKIM DAN KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN LETHAL INJECTION SEBAGAI ALTERNATIF PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2/PNPS./1964 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN LIE DETECTOR SEBAGAI ALAT PENDUKUNG DALAM PENGUNGKAPAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJATUHAN PIDANA TINDAKAN BERUPA BIMBINGAN LATIHAN KERJA KEPADA ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TERPIDANA YANG MENJADI SAKSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH AFRIYANI SUSANTI DAN MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA BERAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJUALAN SAPI GLONGGONGAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 15

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS JOKI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI KEPADA MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERKAIT PASAL 244 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-X/2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS SISTEM PEMBINAAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog