Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Bunga Rampai Hukum dan Peradilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dengan TRIP's-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum pertanggungan dan perkembangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Seri hukum dagang : Hukum pertanggungan (pokok-pokok pertanggungan kerugian, kebakaran dan jiwa)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Seri hukum dagang : Hukum pertanggungan (pokok-pokok pertanggungan kerugian, kebakaran dan jiwa)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PRITA MULYASARI SELAKU TERGUGAT DALAM PERKARA GUGATAN GANTI RUGI ATAS PEMBUATAN SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) MELAWAN RUMAH SAKIT OMNI INTERNASIONAL BERDASARKAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Proceedings Lokakarya Dua Hari: Hasil Evaluasi Putusan di Bidang Kepailitan (Jakarta, 15-16 Oktober 2002)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NO. 05/KPPU-I/2003 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 OLEH PT. STEADY SAFE TBK. PT. MAYASARI BAKTI, PERUM PPD, PT. BIANGLALA METROPOLITAN, PT. PAHALA KENCANA DAN PT. AJA PUTRA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2924K/Sip/1981 TENTANG SENGKETA BASIC AGREEMENT FOR JOINT VENTURE ANTARA PT. BALAPAN JAYA DENGAN AHJU FORESTRY Co. Ltd. DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING Jo.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1456/Pdt/1998 TANGGAL 28 JUNI 1999 TENTANG GUGATAN PEMBATALAN LELENG AKSEKUSI ANTARA NY. R. NUNUNG SITI HADIJAH (PENGGUGAT) TERHADAP THEMAJAYA ALEX (TERGUGAT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA NO. 16/KPPU-L/2007 TENTANG DUGAAN PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN PUPUK PMLT, HERBISIDA, DAN BIBIT KARET DI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 05/KPPU-L/2002 MENGENAI PELANGGARAN TERHADAP UNDANG UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PT. CAMILA INTERNUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 21/KPPU-L/2005 TENTANG DISKRIMINASI DISTRIBUSI GAS OLEH PT. PERTAMINA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PERBUATAN HUKUM JUAL-BELI ATAS SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN YANG DILAKUKAN SECARA PURA-PURA DALAM GUGATAN SENGKETA WARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1284/PDT/1998 MENGENAI PERJANJIAN DIAM-DIAM DIBATALKAN SEPIHAK MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1436 K/Pdt/2001 MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENJAMIN - AVALIST ATAS HUTANG DEBITUR WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REGISTER NOMOR:354 K/AG/1998 TENTANG KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DUGAAN ADANYA PRAKTEK MONOPOLI DALAM USAHA JASA KARGO YANG DILAKUKAN OLEH PT. ANGKASA PURA I BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN KREDIK KELAYAKAN USAHA (KKU) TERHADAP USAHA KECIL DI PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG CIREBON DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM KONTRAKTOR ATAS PEMENUHAN GANTI KERUGIAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI PEMBERI SERUTY BOND DALAM JASA KONSTRUKSI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 18 TH 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM OPERATOR SELULER TERHADAP IKLAN PERANG TARIF YANG MENYESATKAN KONSUMEN MELALUI MEDIA TELEVISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ATAS KESELAMATAN BARANG YANG DIKIRIM MELALUI PERAIRAN PEDALAMAN DALAM HAL PENGANGKUT WAN PRESTASI DIDALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG KUHD (KAJIAN WANPRESTASI PENGIRIMAN BARANG YANG DILAKUKAN OLEH KAPAL-KAPAL YANG BEROPER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ARSWENDO ATMOWILOTO ATAS KERUGIAN YANG DIDERITANYA AKIBAT PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK OLEH BELLA SAPHIRA DALAM PERJANJIAN KESEPAKATAN KERJA BERMAIN SINETRONBURSA EFEK JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH JEMAAH HAJI ONH PLUS ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH INDONESIAN AIRLINES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ORANG TUA ARTIS LEONY VITRIA HARTANTI TERHADAP CONTOH MANAGEMENT ARTIST DALAM KASUS PERJANJIAN KERJASAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Ketentuan Asal Barang Indonesia Dengan Rules Of Origin For The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff Scheme For The ASEAN Economic Free Trade Area Dalam Rangka Menciptakan Perdagangan Yang Transparan Menuju Masyarakat Ekon

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Ketentuan Rules of Origin Indonesia Dengan Ketentuan Rules of Origin Asean Dalam Rangka Mewujudkan Asean Economic Community

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum atas likuidasi perbankan dan akibatnya terhadap nasabah deposan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 362/PDT/G/2000/PN BANDUNG TANGGAL 19 JUNI 2001 TENTANG PERBUATAAN MELAWEAN HUKUM PT BANK SWAGUNA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi dokter yang telah menjalankan tugas profesi sesuai dengan standar profesi berdasarkan UU no. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan KUH perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FACTOR TERHADAP KERUGIAN DALAM PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DIDASARKAN PADA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84/PMK.012/2006 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PRODUSEN MAKANAN DALM KEMASAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PENERIMA JAMINAN FIDUSIA ATAS PERAMPASAN BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH NEGARA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN PEMBIYAAN TERHADAP PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA SEPIHAK OLEH DEBITUR WANPRESTASAI DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PENGGABUNGAN USAHA (MERGER) TERHADAP PERSAINGAN USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS JAMINAN PRIBADI (BORGTOCHT) DALAM PERJANJIAN KREDIT P[ADA PT BANK X (PERSERO)"INJAUAN YURIDIS ATA"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KREDIT MACET ATAS KREDIT PENSIUNAN PADA BANK BTPN CABANG BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KREDIT MACET PADA BANK NEGARA INDONESIA KANTOR WILAYAH 04 BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP DASAR EFEKTIVITAS PENGAWASAN PERBANKAN INTERNASIONAL (BASLE COMMITTEE" ON BANKING SUPERVISION) DALAM PERBANKAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMPERKUAT STABILITAS KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UU NO. 23 TAHU"INJAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM PARA PEMEGANG OBLIGASI DALAM HAL BANK SELAKU PENERBIT OBLIGASI TERSEBUT PAILIT MENURUT UU NO. 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN LISENSI IP (IMPORTIR PRODUSEN) GARAM NON-IODISASI KEPADA PT. CHEETHAM GARAM INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI SEKTOR PERDAGANGAN GARAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT OLEH BANK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JAMINAN KEBENDAAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT BANK MANDIRI (Persero) CABANG PRABUMULIH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN ATAS PEMBAYARAN TAGIHAN KARTU KREDIT MELALUI ATM DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KARTU KREDIT YANG DITERBITKAN OLEH PT GENERAL ELECTRIC (GE) FINANCE SELAKU LEMBAGA PEMBIAYAAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 10 TAHUN 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PREMIUM CALL BAGI PARA PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI DI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDUS TERHADAP PERSAINGAN ANTAR OPERATOR SELULER ATAS TARIF JELAJAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS ANAK LUAR KAWIN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 935 K/PDT/1998

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog