Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3591K/PDT/2018 TENTANG ALAT BUKTI AKTA OTENTIK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BERACARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Tentang Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dikaitkan dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A TANJUNGKARANG BANDAR LAMPUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SURAT WASIAT BAGI ANAK PEREMPUAN ATAS HARTA PENINGGALAN ORANGTUANYA SUKU BATAK BERDASARKAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS BAGI ANAK DARI PERKAWINAN ANTARA PENGANUT BAHA’I DENGAN PEMELUK AGAMA ISLAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN NGLANJA SAWAH DI DESA PAWIDEAN KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN BUKU III BW ( BURGELIJK WETBOEK )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SAKSI PEREMPUAN DALAM PEMBUKTIAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH DALAM SISTEM KEWARISAN MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU SUMATERA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM SUAMI SEBAGAI ORANG ASING DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS MENDIANG ISTERINYA ATAS BOEDEL BERUPA TANAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS SAKSI NON MUSLIM PADA PROSES PEMBUKTIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS WARIS ANAK LI'AN DITINJAU DARI INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN WARIS PAD BURGERLIJKWETBOEK (BW0

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 520K/PDT/1996 Tentang Perjanjian Hutang Piutang Antara PT. DHARMA WINARCO Sebelum Disahkan Dengan Bank Niaga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG NO:1952.K/PDT/2001 TENTANG WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TIM PEMBERESAN BUN-BBO (BPPN) TERHADAP PT. SURYANANDAR NUSANTARA DAN PRAMANA ALOEI DALAM HAL SITA EKSKUTORIAL PREMATUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO 88/PDT/G/2003/PN.BDG MENGENAI GUGATAN GANTI RUGI ANTARA INDRA MAULANA CS MELAWAN PEMERINTAH RI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 192/Pdt. P/2001/PN. Jak. Sel. TENTANG PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA IRLANDIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1456/Pdt/1998 TANGGAL 28 JUNI 1999 TENTANG GUGATAN PEMBATALAN LELENG AKSEKUSI ANTARA NY. R. NUNUNG SITI HADIJAH (PENGGUGAT) TERHADAP THEMAJAYA ALEX (TERGUGAT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NO. 01/BANDING/WASIT.INT/2002 TTG PEMBATALAN PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NO. 86/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst DALAM PERKARA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE ASING ANTARA PERTAMINA (PENGGUGAT) MELAWAN KARAHA BODAS COMPANY (TERGUGAT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.14/K/N/2004 TANGGAL 10 AGUSTUS 2004 MENGENAI PENOLAKAN PERMOHONAN PAILIT PT. THIRTA RIA OLEH SOJITZ COORPORATION SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3302.K/PDT/1996 TANGGAL 28 MEI 1998 TENTANG TITIK SINGGUNG KEWENANGAN MENGADILI ANTARA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 360.K/AG/1998 TANGGAL 12 MARET 1999 TENTANG KEDUDUKAN SAKSI DALAM HUKUM PEMBUKTIAN PADA KASUS PERCERAIAN PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 720.K/Pdt/1997 TANGGAL 9 MARET 1999 TENTANG GUGATAN GANTI RUGI DALAM HAL PETITUM BERTENTANGAN DENGAN POSITA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1284 K/PDTT/1998 TANGGAL 18 DESEMBER 2000 TENTANG PEMBATALAN SEPIHAK TERHADAP PERJANJIAN DIAM-DIAM (SILENT AGREEMENT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN ARBITRASE MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN JAKSA UNTUK MEMPAILITKAN DEBITOR DEMI KEPENTINGAN UMUM (DALAM KASUS PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PT. IBIST)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA YANG MENGANDUNG KLAUSULA ABITRASE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PAILIT DENGAN ADANYA KLAUSULA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIB

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH HUKUM EKSEKUSI TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN YANG SEMULA DIKUASAI OLEH NEGARA MENURUT HET HERZIENNE INDONESISCH REGLEMENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Parate Eksekusi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Industri Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Parate Eksekusi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Industri Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggung Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM HAL ADANYA WASIAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN DARI ORANG TUA TERHADAP ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG PEWARISNYA (SUAMI-ISTRI) MENINGGAL DUNIA BERSAMAAN DALAM SEBUAH KECELAKAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI HUKUM ISAM DAN BW (BURGERLIJK WETBOEK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARIS HAK CIPTA ATAS BUKU BERDASARKAN SISTEM HUKUM KEWARISAN ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NO.619PK/Pdt/1995: SEBERAPA JAUH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAAP PEMBELI LELANG YANG BERITIKAD BAIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 311 PK/PDT/2009 MENGENAI SENGKETA HAK PAKAI ATAS TANAH WEWENGKON ANTARA PEMERINTAH KKOTA CIREBON DENGAN KERATON KASEPUHAN CIREBON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN KONTRAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAIDAH HUKUM ACARA YANG DIGUNAKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMERIKSAAN PERMOHONAN BANDING ATAS PUTUSAN ARBITRASE YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Reformasi Peradilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN TENTANG HAK MEWARISI AHLI WARIS DARI PEWARIS YANG DINYATAKAN HILANG BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN BW (BURGERLIJK WETBOEK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMI YANG DILAKUAKN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT ALIRAN AHMADIYAH DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Selaku Pembeli Yang Beritikad Baik Pada Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Rangka Pengembangan Hukum Jaminan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERWALIAN ANAK HASIL TINDAK PERKOSAAN AYAH TERHADAP ANAK TIRI DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.2757 K/Pdt/1985 TENTANG GUGATAN YANG DINYATAKAN GUGUR DIHUBUNGKAN DENGAN PROSES PERKARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ORANG TUA SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL AKIBAT PERCERAIAN KARENA MURTAD MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog