Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BERACARA

Alya Yuliamaryam - Ema Rahmawati, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI SMALL CLAIMS COURT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Clarrie Venezsa Hutagaol - Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. - Ema Rahmawati, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

AKIBAT HUKUM TINDAKAN DEWAN KOMISARIS PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK (AISA) TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBAT

Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. - Ema Rahmawati, S.H., M.H. - Gavrila Tamariska Rope

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB HAKIM PENGAWAS DALAM KEPAILITAN TERKAIT KEWAJIBAN KURATOR DALAM MENYERAHKAN LAPORAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Alisha Nur Laili - Dr. Anita Afriana, S.H., M.H. - Ema Rahmawati, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR YANG MENGGUNAKAN JASA PINJAMAN UANG ONLINETERKAITDENGANDATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANGHUKUM PERDATA

Celina Winanti - Ema Rahmawati, S.H., M.H - H. Artaji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

SEKURITISASI ASET PT JASA MARGA TBK. BERUPA PENDAPATAN TOL JAGORAWI MELALUI PENJUALAN SURAT BERHARGA KIK-EBA JSMR-01 BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Dr. Hj. R. Kartikasari, S.H., M.H. - Ema Rahmawati, S.H., M.H. - Muhammad Djatti Umara

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS AKAD ANTAR PARA PIHAK DALAM BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) KESEHATAN DITINJAU DARI KAJIAN SYARIAH

Ardila Sari - Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H. - Ema Rahmawati, S.H.,M.H. FAKULTAS

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA UNTUK PEMBUATAN PRODUK KOSMETIK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. U. Sudjana S.H., M.Si. - Ema Rahmawati S.H.,M.H - SARA RIAMA GLORIA HUTABARAT

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN DANA ZAKAT YANG DIINVESTASIKAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)

Dr. Djanuardi, S.H., M.H - Ema Rahmawati, S.H., M.H. - Nadiya Al Khair

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 14/KPPU - L/ 2015 TENTANG DUG AAN PELANGGARAN PENGUASAAN PASAR DAN POSISI DOMINAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., CN - Ema Rahmawati, S.H., M.H - REFA RAMDIANTY DWIMARTA

Detail Cantuman XML Detail Cite

INJAUAN KERJASAMA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. PADA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL CILEUNYI -‐ SUMEDANG -‐ DAWUAN (CISUMDAWU) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 20 15 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTU

Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., CN. - Ema Rahmawati , S.H., M.H - Riki Januar Ananda

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 890K/PDT.SUS/2012 TAHUN 2013 MENGENAI PEMBATALAN MEREK WHITE HORSE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Dr. Hj. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. - Ema Rahmawati, S.H., M.H. - MARIO MARULIAN SARAGIH

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGALITAS INVESTASI BERBENTUK PATUNGAN USAHA DAN ASET OLEH YUSUF MANSUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Dr. Nyulistiowati, S.H.,M.H.,CN. - Ema Rahmawati, S.H.,M.H. - HILMAN ISMAIL

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK GUGAT WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Ema Rahmawati, S.H., M.H. - Linda Rachmainy, S.H., M.H. - MUHAMMAD IMAN NURHAQI

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015

Ema Rahmawati, S.H., M.H. - Muhamad Ihsan Fauzi - PROF. DR. HJ. EFA LAELA FAKHRIAH, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN HUKUM ATAS TINDAKAN SPIN OFF SEBAGAI UPAYA RESTRUKTURISASI PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERALIHAN ASET PERUSAHAAN

Dr. Hj. R. Kartikasari, S.H., M.H. - Ema Rahmawati S.H., M.H. - REZZA YUDA PRATAMA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN YURIDIS DIVESTASI SAHAM BANK YANG DISELAMATKAN OLEH LPS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., C.N. - Ema Rahmawati, S.H., M.H. - EPAFRAS SITEPU

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBERADAAN PERJANJIAN DIAM û DIAM DALAM PERJANJIAN DISTRIBUSI BARANG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2178 K/PDT/2008

Dr. Etty Mulyati, S.H.,M.H. - Ema Rahmawati, S.H.,M.H. - THEOFILUS PURBA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DALAM PENGUASAAN TANAH DI JALAN STASIUN BARAT YANG DISEWA OLEH WARGA DARI NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KUH PERDATA

Betty Rubiati,S.H.,M.H. - BIRA NUGROHO - Ema Rahmawati, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT TINDAKAN PERUSAHAAN SEKURITAS YANG MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI TANPA IZIN DARI INVESTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Ema Rahmawati, S.H.,M.H. - JAROT WIJANARKO - Sudaryat, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 DIKAITKAN DENGAN UU NO. 37 TAHUN 2004 MENGENAI KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

ALVIN AKBAR NIODE - Dr. Elisatris Gultom, S.H., M.Hum. - Ema Rahmawati S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELARANGAN OJEK BERBASIS ONLINE DALAM MELAYANI KONSUMEN OLEH PERKUMPULAN OJEK KONVENSIONAL DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN KITAB UND

Dr. H. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN. - Ema Rahmawati, S.H., M.H. - MUHAMMAD BAGUS LUFTHY

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH-BADAN USAHA ANTARA PEMERINTAH DKI JAKARTA DENGAN PALYJA DAN AETRA DALAM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MK NO. 85/PUU-XI/2013

BOBBY GUSTIADI - Ema Rahmawati, S.H.,M.H. - Prof. Ida Nurlinda, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN SUMPAH PELENGKAP (SUPPLETOIR EED) SEBAGAI ALAT BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

BISMI ANNISA FADHILLA - Ema Rahmawati, S.H., M.H. - Linda Rachmainy, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN COMMERCIAL PAPER SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA DAN SK BI NOMOR 28/52/KEP/DIR/1995

Ema Rahmawati, S.H., M.H. - Hj. Aam Suryamah, S.H., M.H. - RIA NOVIANTI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BERACARA

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI SMALL CLAIMS COURT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

AKIBAT HUKUM TINDAKAN DEWAN KOMISARIS PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK (AISA) TERHADAP PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBAT

TANGGUNG JAWAB HAKIM PENGAWAS DALAM KEPAILITAN TERKAIT KEWAJIBAN KURATOR DALAM MENYERAHKAN LAPORAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR YANG MENGGUNAKAN JASA PINJAMAN UANG ONLINETERKAITDENGANDATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KITAB UNDANG-UNDANGHUKUM PERDATA

SEKURITISASI ASET PT JASA MARGA TBK. BERUPA PENDAPATAN TOL JAGORAWI MELALUI PENJUALAN SURAT BERHARGA KIK-EBA JSMR-01 BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS AKAD ANTAR PARA PIHAK DALAM BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) KESEHATAN DITINJAU DARI KAJIAN SYARIAH

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA UNTUK PEMBUATAN PRODUK KOSMETIK BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

KEDUDUKAN DANA ZAKAT YANG DIINVESTASIKAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 14/KPPU - L/ 2015 TENTANG DUG AAN PELANGGARAN PENGUASAAN PASAR DAN POSISI DOMINAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 890K/PDT.SUS/2012 TAHUN 2013 MENGENAI PEMBATALAN MEREK WHITE HORSE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

LEGALITAS INVESTASI BERBENTUK PATUNGAN USAHA DAN ASET OLEH YUSUF MANSUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

HAK GUGAT WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT) DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

IMPLEMENTASI TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015

KAJIAN HUKUM ATAS TINDAKAN SPIN OFF SEBAGAI UPAYA RESTRUKTURISASI PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERALIHAN ASET PERUSAHAAN

KAJIAN YURIDIS DIVESTASI SAHAM BANK YANG DISELAMATKAN OLEH LPS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

KEBERADAAN PERJANJIAN DIAM û DIAM DALAM PERJANJIAN DISTRIBUSI BARANG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2178 K/PDT/2008

KEDUDUKAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DALAM PENGUASAAN TANAH DI JALAN STASIUN BARAT YANG DISEWA OLEH WARGA DARI NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN KUH PERDATA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT TINDAKAN PERUSAHAAN SEKURITAS YANG MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI TANPA IZIN DARI INVESTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 DIKAITKAN DENGAN UU NO. 37 TAHUN 2004 MENGENAI KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELARANGAN OJEK BERBASIS ONLINE DALAM MELAYANI KONSUMEN OLEH PERKUMPULAN OJEK KONVENSIONAL DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN KITAB UND

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH-BADAN USAHA ANTARA PEMERINTAH DKI JAKARTA DENGAN PALYJA DAN AETRA DALAM SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MK NO. 85/PUU-XI/2013

PENERAPAN SUMPAH PELENGKAP (SUPPLETOIR EED) SEBAGAI ALAT BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

PENGGUNAAN COMMERCIAL PAPER SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA DAN SK BI NOMOR 28/52/KEP/DIR/1995

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi