Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

FUNGSIAUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN UNTUK MENCAPAI KEBENARAN MATERIIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Kriminal Menghadapi Gelombang Baru Terorisme (Cyberterrorism) untuk Mempertahankan Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUSMENGENAI PENERAPAN UNSUR DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU DIHUBUNGKAN DENGAN PERKARA NO. 85/PID.B/2017/PN.GRT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PIDANA BERSYARAT SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN DALAM PERKARA PERJUDIAN DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 21- K/PMT-II/AD/VIII/2011 TENTANG PEMALSUAN ISI REKAM MEDIS DAN KEDUDUKANNYA DALAM UPAYA PEMBUKTIAN SEBAGAI SURAT

Detail CantumanXML DetailCite
Pelaksanaan kewenangan penahanan pada sistem peradilan pidana dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia

Pelaksanaan kewenangan penahanan pada sistem peradilan pidana dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1893 K/ PID/ 2002 TENTANG PERBUATAN MEMASUKAN KETERANGAN PALSU DALAM SURAT PENETAPAN HARGA (CERTIFICATE OF APPRAISAL) KE DALAM AKTA AUTHENIK SEBAGAI BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 380 K/PID/2001 TANGGAL 10 MARET 2004 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL PADA KASUS BANK BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 986/Pid.B/2007/PN.BB TENTANG PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN (UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEYAKINAN HAKIMDALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 183 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEMASYARAKATAN BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN REHABILITASI NAMA BAIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI, KEPALA DAERAH , DAN ANGGOTA DPR RI TERHADAP PUTUSAN TIDAK DIPIDANANYA TERDAKWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN REHABILITASI NAMA BAIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI, KEPALA DAERAH, DAN ANGGOTA DPR RI TERHADAP PUTUSAN TIDAK DIPIDANANYA TERDAKWA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM BAGI PT. IMINDO UNESWA TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN SURAT PALSU OLEH BUDIMAN SANTOSO DAN HARTATI SANTOSO PADA PN JAKARTA TIMUR DALAM PERKARA NO. 189/PDT/G/2002/PN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 263 KUHP TENTANG PEMALSUAN SURAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4-PK/PID/2000, TENTANG PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH IKATAN KELUARGA BESAR LASKAR AMPERA (IKBLA) ARIEF RACHMAN HAKIM SELAKU PIHAK KETIGA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PBB DI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TIJANAU YURIDIS TERHADAP ANAK YANG MENJADI SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN ABORTUS PROVOCATUS MEDICINALIS DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU DAN PASIEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BAWASLU TERHADAP PENOLAKAN LAPORAN BAWASLU ATAS PELANGGARAN PIDANA PEMILU LEGISLATIF 2009 OLEH POLRI BERKAITAN DENGAN DIKELUARKAN SURAT EDARAN NO. 676/KPU/IV/2009 DAN NO. 684/KPU/IV/2009 OLEH KPU (LEGAL MEMORA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLDA METRO JAYA AKIBAT PENETAPAN PENANGKAPAN YANG TIDAK DIKELUARKAN PENGADILAN NEGERI TUBAN DALAM KASUS PENGHINAAN MELALUI INTERNET

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG DI DUGA LALAI DALAM MENANGANI KASUS PENYERANGAN TERHADAP JEMAAH AHMADIYAH DI CIKEUSIK, DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN DISIPLIN KODE ETIK KEPOLISIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEABSAHAN PERPANJANGAN PENAHANAN TERDAKWA PADA PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK TERDAKWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK POLRI PADA TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI DAN SKETSA WAJAH DALAM MEMBANTU PROSES PENYIDIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 56 UNDNAG-UNDNAG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLDA JABAR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) SEBAGAI AHLI YANG JUGA MEMBERIKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUMACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DAN NASABAH DALAM HAL PENCURIAN INFORMASI MENGENAI RAHASIA BANK MELALUI PERBANKAN ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/15/PBI/2007 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEROLEHAN BUKTI PERMULAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM PASAL 290 KE 1 KUHP YANG DILAKUKAN DOKTER PASCA PEMBIUSAN (ANESTESI) KEPADA PASIEN YANG MENGALAMI GEJALA SIUMAN (AWARENESS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINDA WANGSA DINATA SELAKU PIMPINAN CABANG KPO YANG MEMBERIKAN KREDIT KEPADA NASABAH ATAS PERINTAH ATASAN YANG MENGAKIBATKAN TERJADINYA KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Alternatif Model Penahanan Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PEMBUKAAN RAHASIA BANK (LIFTING BANK SECRECY) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENDUDIAN UANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP PENGENALAN NASABAH DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN KEKERASAN EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINTS WOMAN (CEDAW) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SERTA IMPLEMENTASINY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN BILYET GIRO KOSONG DALAM TRANSAKSI BISNIS YANG DIKELUARKAN OLEH BANK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN LIE DETECTOR SEBAGAI ALAT PENDUKUNG DALAM PENGUNGKAPAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peran dan Kedudukan Jaksa dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia pada Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA PROSES PENYIDIKAN DARI PEMBERITAAN IDENTITASMELALUI SIARAN TELEVISI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PERAN SERTA MASYARAKAT PEMERHATI KORUPSI YANG BEKERJA SAMA DENGAN KEPOLISIAN RESORT KOTA BANDUNG TENGAH DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 200

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEBEBASAN HAKIM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUAKN OLEH POLISI TERKAIT DENGAN PENJUALAN BARANG BUKTI DIHUBUNGKAN DENGAN KODE ETIK KEPOLISIAN DAN PASAL 417 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN OLEH KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN DIHIBUNGKAN DENGAN PASAL 98 KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KOORDINASINYA DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN KEPADA PRESIDEN RI YANG DILAKUKAN OLEH DR. EGGI SUDJANA, SH.,M.Si. DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MK NO. 013-022/PUU-IV/2006

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog