Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Perkawinan poligami dalam perspektif hukum isman dan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG PELANGGARAN PERKAWINAN MAISI SASUDUIKDAN PERKAWINAN UANG JAPUIKDITINJAU DARIUNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN SIRI (KEDUA DAN SETERUSNYA) YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WASIAT ANAK ANGKAT TUNGGAL YANG MENDAPATKAN HARTA WARISAN LEBIH DARI 1/3 BAGIAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMOTONGAN RAMBUT GIMBAL PADA MASYARAKAT GUNUNG DIENG, KABUPATEN WONOSOBO DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN YANG DIDASARKANPADA PERJODOHAN OLEH ORANG TUASEBAGAI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGANHUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PENETAPAN ANAK ANGKAT DALAM WUJUD PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK UNTUK ANAK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYANGKALAN TERHADAP ANAK YANG DILAHIR DALAM PERKAWINAN YANG SAH DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PENYERAHAN ANAK UNTUK DIANGKAT ANAK ANTARA ORANG TUA KANDUNG DENGAN YAYASAN SAYAP IBU MENURUT UU NO. 17TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP JUAL BELI HARTA PUSAKA TINGGI DI KOTA PADANG YANG DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN ANGGOTA KAUM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS BAGI ANAK DARI PERKAWINAN ANTARA PENGANUT BAHA’I DENGAN PEMELUK AGAMA ISLAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN ATAS PILIHAN ORANG TUA DI DESA PABUARAN LOR KABUPATEN CIREBON DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN JANDA YANG BERCERAI DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENETAPAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN SIRI YANG DILAKUKAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN MEMPELAI WANITA TELAH HAMIL DI LUAR NIKAH DENGAN PIHAK KETIGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HARTA WARISAN WANITA MINANGKABAU YANG MENIKAH BEDA AGAMA DENGAN PRIA WNA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH DALAM SISTEM KEWARISAN MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU SUMATERA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 89/PDT/P/1997.PN PDG TENTANG PENGANGKATAN CUCU SEBAGAI ANAK MENURUT HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN ORANG TUA ANGKAT UNTUK MEMBERITAHU ANAK ANGKATNYA MENGENAI ASALUSUL DAN ORANG TUA KANDUNGNYA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penelitian Terhadap Kedudukan & Peran Perempuan dalam Pembangunan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Penetapan Pengadilan Terhadap Hak Mewaris dan Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bdg)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

340.57 Uta p

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pelaku usaha periklanan untuk menjamin kebenaran informasi dalam iklan produknya sebagai...

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penelitian terhadap kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan nasional sebagai perwujudan hak asasi perempuan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Aktualisasi Hukum Islam Dalam Berbagai Perundang-Undangan yang Menunjuk Kepada Hukum Materil Syariat Islam Di Indonesia

Aktualisasi Hukum Islam Dalam Berbagai Perundang-Undangan yang Menunjuk Kepada Hukum Materil Syariat Islam Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF DENGAN TANAH HAK MILIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA SERTA HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TUNTUTAN GANTI RUGI AKIBAT KESALAHAN LEGAL OPINION YG DIBERIKAN OLEH ADVOKAT DIHUBUNGKAN DGN UU NO 8 THN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UU HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN KEDUDUKAN BISNIS MASKAWIN DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM WALI GAIB YANG DINYATAKAN HILANG DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM ANAK MELALUI TEST DEOXYRIBO NUCLEIC ACID (DNA) TERHADAP PENYANGKALAN SAHNYA ANAK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 137/K/AG/2009 TENTANG TIDAK TERLAKSANANYA IKRAR WAKAF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1818K/PDT/2008 TENTANG PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK KANDUNG TERHADAP HARTA YANG DIHIBAHKAN KEPADA ANAK ANGKAT DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO. 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby MENGENAI PERKARA SENGKETA PEMBATALAN WAKAF DALAM PENGALIHAN FUNGSI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PEWARISAN KETURUNAN DARI LAKI-LAKI BATAK (PATRILINEAL) YANG MENIKAH DENGAN PEREMPUAN MINANGKABAU (MATRILINEAL) DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARIS DARI ORANG TUA PADA SEORANG PEREMPUAN YANG MELAKUKAN KAWIN LARI ADAT LAMPUNG DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARIS HAK CIPTA ATAS BUKU BERDASARKAN SISTEM HUKUM KEWARISAN ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN AKTA HIBAH DARI HARTA BERSAMA ORANG TUA KEPADA ANAK AKIBAT ADANYA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI ILEGAL KARENA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCANTUMAN LABEL HALAL TERHADAP SEPATU BERBAHAN KULIT BABI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB SUAMI TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI GANGGUAN KESEHATAN DIDASARKAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN UNDANG - UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TES HYMEN PRA PERKAWINAN BAGI CALON ISTERI ANGGOTA TNI DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINAJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA MELALUI PENYELUNDUPAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN HUKUM AGAMA, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI ZAKAT SURAT BERHARGA SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS JANDA DALAM HUKUM ADAT BATAK DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH ANTARA PT.BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN CV.ANDIN FURNITURE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH DAN PERMA NO 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN INCEST (SEMARGA) DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP WASIAT YANG MEMBERIKAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI YANG MENGHILANGKAN HAK AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI GANTI RUGI (TA'WIDH) TERHADAP KERUGIAN YANG AKAN TERJADI KARENA ADANYA PELUANG YANG HILANG DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI HAK WARIS BAGI ANAK HASIL DARI WANITA HAMIL YANG MENIKAH DENGAN LAKI-LAKI YANG TIDAK MEMBUAHINYA DIHUBNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI NIKAH MUHALLIL DAN PERCERAIAN QOBLA AL DUKHUL MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKKUM ISLAM JO UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog