Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SINAR LASER UNTUK PERAWATAN KECANTIKAN DIKAITKAN DENGAN UU NO. 23 TH 1992 TTG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN ATAS TINDAKAN MALAPRAKTIK SUNTIK SILIKON CAIR OLEH OLEH DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENYEMBUHAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN HIV/AIDS ATAS PENOLAKAN RUMAH SAKIT DALAM MEMBERIKAN PERAWATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN RUMAH SAKIT PEMERINTAH ATAS HAK UNTUK MENDAPATKAN OBAT GENERIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/068/I/2010 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA MUSIK TERHADAP PENJIPLAKAN ATAU PLAGIAT MELALUI PEMBUKTIAN PELANGGARAN HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PERDAGANGAN OBAT TRADISIONAL ASING TANPA KETERANGAN KADALUARSA DAN PETUNJUK PENGUNAAN BERBAHASA INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Konsumen Dari Iklan Obat Yang Menyesatkan di Media Massa Dihubungkan Dengan SK Menteri Kesehatan RI No. 386/S.K./Menkes/IV/1994 Tentang Pedoman Periklanan, Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OBAT TRADISIONAL CINA YANG BELUM TERDAFTAR DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENKES NOMOR 007 TAHUN 20112 TENTANG REGISTRASI OBAT TRADISIONAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Niaga Syariah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP GUGATAN PASIEN ATAS KESALAHAN PROFESIONAL (MEDICAL MALPRACTICE) TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA HUKUM ISLAM DALAM MENGANGGULANGI ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (AIDS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS 1A BANDUNG NO : 43/PDT/G/2008/PN BDG TENTANG AKTA KUASA MENJUAL / MELEPASKAN HAK DAN ALAT BUKTI PHOTO COPY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN DAN HIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 10 PK/N/HKI/2006 MENGENAI SENGKETA MEREK PAUL&SHARK" ANTARA DAMA S.P.A. MELAWN SUTEJO DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK"NALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 172 K/AG/2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI) DIKAITKAN DENGAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 257/PK/PDT/2009 TERKAIT JUAL BELI TANAH GIRIK PERSIL NO. D-20 BLOK 07 YANG DITUANGKAN DALAM AKTA JUAL BELI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR 23/PDT.G/2011/PN.BKL MENGENAI PERBUATAN HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH SAHAM PT. BARA MEGA QUANTUM NOMOR 18 TANGGAL 13 AGUSTUS 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/DESAIN INDUSTRI/2010 MENGENAI KEMIRIPAN DESAIN INDUSTRI ANTARA ADIDAS AG DENGAN KIM SUNG SOO MENURUT UU NO 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO. 218/PDT/2012/PT.BDG TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN RUMAH ANTARA Ir. DANI RISWANDI DAN Ir. ERLAND SANTOSA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN SERTA MERTA DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Jasa Telepon Seluler Perihal Pemblokiran Jaringan Yang Digunakan Oleh Pelanggan Jasa Seluler Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Jasa Telepon Seluler Perihal Pemblokiran Jaringan yang Digunakan oleh Pelanggan Jasa Seluler Secara Sepihak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungabn Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN INFORMED CONSENT DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1284 K/PDT/ 2006 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA IZIN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D) OLEH PT CHEVRON PASIFIC INDONESIA TERHADAP MUKTAMAR MANSYU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Arbitrase Online Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia Dihubungkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Rangka Mendukung Terciptanya Perbankan Yang Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Arbitrase Online Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah Dihubungkan Dengan Prinsip Itikad Baik Dalam Rangka Mendukung Perbankan Yang Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asepk Hukum Peningkatan Daya Saing Industri Dalam Era Perdagangan Bebas Dikaitkan Dengan Kebijakan Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Indonesia Dalam Kerangka ACFTA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN PASIEN TERHADAP PRAKTEK-PRAKTEK PENGOBATAN TRADISIONAL SEBAGAI ALTERNATIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM UPAYA PENYEMPURNAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 527 PK/Pdt/2002 TENTANG GUGATAN YANG KURANG PIHAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab apoteker pengelola apotek dalam pelayanan obat daftar G tanpa resep dokter di apotek dihubungkan dengan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BADAN POM TERHADAP BANYAKNYA OBAT PERANGSANG WANITA ILEGAL TANPA SERTIFIKASI DARI BADAN POM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DOKTER ATAS KERUGIAN PASIEN AKIBAT DILAKUKANYA INDUKSI HAID SEBAGAI TINDAKAN MEDIS TERTENTU DALAM UPAYA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DOKTER DAN RUMAH SAKIT ATAS KERUGIAN PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN DAN UNDANG-UNDNAG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KERAHASIAAN PASIEN PENGIDAP PENYAKIT AIDS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER ATAS KERUGIAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Dokter Forensik Terhadap Terjadinya Pemaparan Hasil Autopsi Korban Pembunuhan dalam Kasus Marthadinata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab hukum rumah sakit pemerintah dalam penanganan pasien penyakit menular dihubungkan dengan UU no. 39 tahun 1999 ttg Hak asasi manusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT SWASTA ATAS KELALAIAN TINDAKAN MEDIK DOKTER TAMU DALAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERDATA APOTEKER TERHADAP PASIEN SELAKU KONSUMEN AKIBAT KESALAHAN PEMBERIAN OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PASIEN AKIBAT DOKTER YANG MELAKUKAN AKSI MOGOK KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KESELAMATAN PASIEN TERKAIT PELAYANAN RUMAH SAKIT DALAM KEADAAN DARURAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB TENAGA MEDIS ATAS MALPRAKTIK MEDIS YANG DISEBABKAN KARENA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN ABORTUS PROVOCATUS MEDICINALIS DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU DAN PASIEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH I MADE SUNETRA TERHADAP dr. PERI ADIJAYA DAN dr. SUYASA DARI RSUP SANGLAH-BALI DALAM KASUS TERTINGGALNYA ALAT BEDAH (KLEM ARTERI) DALAM PERUT PASIEN NYOMAN DANI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NYONYA YURAH BACHTIAR TERHADAP DOKTER FIRDAOES SALEH DALAM KASUS TERTINGGALNYA ALAT KATETER DI DALAM PERUT SEUSAI MENJALANI PEMECAHAN BATU GINJAL TANPA OPERASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT. BANK SUMATERA SELATAN TERKAIT DENGAN MASIH TERDAFTARNYA MEREK TASBIH" ATAS NAMA H. ELON DAHLAN DALAM DAFTAR UMUM MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK"INDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT. MEDIA NUSANTARA CIPTA (MNC) ATAS SENGKETA DENGAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESI (TPI) MENGENAI REBRANDING TPI MENJADI MNC TV DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ORANG TUA YUSNANI ARTHA TERHADAP dr. HARLILIATI DSOG DAN dr. DUDIK HARYADI DsaN ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS PENYAKIT DAN KELALAIAN DALAM PROSES OPERASI YANG MENYEBABKAN KELUMPUHAN PADA PASIEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PASIEN ATAS CACAT YANG DI DERITA AKIBAT TINDAKAN MEDIS DI RS GLOBAL MEDIKA TANGERANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ATAS PRAKTEK LAYANAN KESEHATAN MELALUI INTERNET (TELEMEDICINE INTERNET) DIKAITKAN DENGAN UU NO. 23 TH 1992 TTG KESEHATAN DAN UU NO. 29 TH 2004 TTG PRAKTEK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHENTIAN TINDAKAN MEDIK DALAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DIHUBUNGKAN DENGAN PERSETUJUAN PASIEN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog