Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 879.K/PDT/1999 TANGGAL 29 JANUARI 2001 TENTANG SALAH PENERAPAN HUKUM ôPETITUM TANPA DASAR POSITAö DALAM KASUS KREDIT EKSPOR ANTARA PT SEJAHTERA BANK UMUM MELAWAN PT WIROS KONSUMINDO PRATAMA DAN NEG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO: 496/PDT/G/2012/PN.BDG DALAM JUAL BELI TANAH YANG TERDAPAT PERBEDAAN OBYEK ANTARA AKTA JUAL BELI DAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS GUGATAN CITIZEN LAWSUIT DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUST

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DALAM PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN DARAH ULAR SEBAGAI PENGOBATAN ALTERNATIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI MEDIA ATM PADA BANK SYARIAH MANDIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendapat dan saran Hukum Bagi Para Keponkan Pewaris Yang di Gugat Oleh Anak Angkat Pewaris Mengenai Pembagian harta warisan yang Sebelumnya Telah Diselesaikan Berdasarkan Putusan Perdamaian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAPAT HUKUM TERHADAP SENGKETA PERIZINAN ANTARA BADANKOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) DENGAN PT. ENTEC INDONESIA YANG TERLETAK DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT MENGENAI IZIN USAHA TETAP (IUT) PT. ENTEC INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penemuan Kebenaran Formil Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAN ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBRITASE DITINJAU DARI UU NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBRITASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN KITAB UU HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternataif Penyelesaian Sengketa Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 527 PK/Pdt/2002 TENTANG GUGATAN YANG KURANG PIHAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab apoteker pengelola apotek dalam pelayanan obat daftar G tanpa resep dokter di apotek dihubungkan dengan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BADAN POM TERHADAP BANYAKNYA OBAT PERANGSANG WANITA ILEGAL TANPA SERTIFIKASI DARI BADAN POM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DOKTER ATAS KERUGIAN PASIEN AKIBAT DILAKUKANYA INDUKSI HAID SEBAGAI TINDAKAN MEDIS TERTENTU DALAM UPAYA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DOKTER DAN RUMAH SAKIT ATAS KERUGIAN PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN DAN UNDANG-UNDNAG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KERAHASIAAN PASIEN PENGIDAP PENYAKIT AIDS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER ATAS KERUGIAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Hukum Dokter Forensik Terhadap Terjadinya Pemaparan Hasil Autopsi Korban Pembunuhan dalam Kasus Marthadinata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab hukum rumah sakit pemerintah dalam penanganan pasien penyakit menular dihubungkan dengan UU no. 39 tahun 1999 ttg Hak asasi manusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT SWASTA ATAS KELALAIAN TINDAKAN MEDIK DOKTER TAMU DALAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERDATA APOTEKER TERHADAP PASIEN SELAKU KONSUMEN AKIBAT KESALAHAN PEMBERIAN OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PASIEN AKIBAT DOKTER YANG MELAKUKAN AKSI MOGOK KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KESELAMATAN PASIEN TERKAIT PELAYANAN RUMAH SAKIT DALAM KEADAAN DARURAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB TENAGA MEDIS ATAS MALPRAKTIK MEDIS YANG DISEBABKAN KARENA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN ABORTUS PROVOCATUS MEDICINALIS DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU DAN PASIEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH I MADE SUNETRA TERHADAP dr. PERI ADIJAYA DAN dr. SUYASA DARI RSUP SANGLAH-BALI DALAM KASUS TERTINGGALNYA ALAT BEDAH (KLEM ARTERI) DALAM PERUT PASIEN NYOMAN DANI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NYONYA YURAH BACHTIAR TERHADAP DOKTER FIRDAOES SALEH DALAM KASUS TERTINGGALNYA ALAT KATETER DI DALAM PERUT SEUSAI MENJALANI PEMECAHAN BATU GINJAL TANPA OPERASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT. BANK SUMATERA SELATAN TERKAIT DENGAN MASIH TERDAFTARNYA MEREK TASBIH" ATAS NAMA H. ELON DAHLAN DALAM DAFTAR UMUM MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK"INDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT. MEDIA NUSANTARA CIPTA (MNC) ATAS SENGKETA DENGAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESI (TPI) MENGENAI REBRANDING TPI MENJADI MNC TV DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ORANG TUA YUSNANI ARTHA TERHADAP dr. HARLILIATI DSOG DAN dr. DUDIK HARYADI DsaN ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS PENYAKIT DAN KELALAIAN DALAM PROSES OPERASI YANG MENYEBABKAN KELUMPUHAN PADA PASIEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PASIEN ATAS CACAT YANG DI DERITA AKIBAT TINDAKAN MEDIS DI RS GLOBAL MEDIKA TANGERANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN ATAS PRAKTEK LAYANAN KESEHATAN MELALUI INTERNET (TELEMEDICINE INTERNET) DIKAITKAN DENGAN UU NO. 23 TH 1992 TTG KESEHATAN DAN UU NO. 29 TH 2004 TTG PRAKTEK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2596/K/pdt/2008 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2008 TENTANG GUGATAN ACTIO POPULARIS PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TAHUN 2008 DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1800K/Pdt/2009 TENTANG KASUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM HAL KEWAJIBAN TERGUGAT SELAKU PEMILIK TANAH TERHADAP HAK ATAS AKSES JALAN PENGGUGAT DIHUBUNGKAN DENGAN BURENRECHT (HUKUM BERTETANGGA) DALAM KITAB UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 MENGENAI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (CONSIDERATION of ELECTRONIC SIGNATURE in ELECTRONIC COMMERCE ACCORDING TO ACT NO. 11 OF 2008 CO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG TINDAKAN EUTHANASIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DILAKUKAN OLEH PARA PIHAK YANG BERSENGKETA DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak ingkar notaris dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan menurut UU no. 30 tahun 2004 ttg Jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUBUNGAN ANTARA DOKTER DENGAN PEUSAHAAN FARMASI DALAM PELAYANAN MEDIS TERHADAP PASIEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KESETARAAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA MENURUT KONVENSI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PASAL 122, 390 DAN 391 HIR TENTANG PEMANGGILAN SECARA SAH DAN PATUT DIHUBUNGKAN DENGAN ACARA ISTIMEWA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INDEPENDENSI MEDIASI PERBANKAN BERDASARKAN PBI NO. 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH OLEH PBI No. 10/1/PBI/2008 DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN ANTARA BANK DENGAN NASABAHNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN INFORMED CONSENT YANG DITANDATANGANI KELUARGA PASIEN MASIH DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN KLAUSULA ARBITRASE DALAM SUATU PERJANJIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Sertifikat Keaslian Lukisan" sebagai alat bukti tertulis menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris"edudukan "Sertifikat Keaslian Lukisan" sebagai alat bukti tertulis menurut Kitab Undang-Und

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog