Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Upaya mengatasi penunggakan pajak bumi dan bangunan di daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Purwati Rahayuningsih - Tommy Prayogo, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dalam kaitannya dengan masalah perpajakan ditinjau dari UU No. 28 th 2007 ttg ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Hj. Yeyet Solihat - Tommy Prayogo, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta-akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah yang dibuat sendiri berpedoman kepada PP No. 37 thn 1998 ttg Peraturan Jabtan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Betty Rubiaty, SH., MH - Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Tatan Rustandi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Larangan penggunaan kuasa mutlak notariil dalam pengalihan hak atas tanah sebagai suatu upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah

Dr. Zaenal Muttaqin, SH.,MH - Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Zurriati Z.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan lelang kayu di Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) dihubungkan dengan vendu reglemeni dan vendu instructie

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Rita Sang Dewi - Tommy Prayogo, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelaksanaan lelang obyek hak tanggungan berkaitan dengan kredit macet pada Bank Pemerintah.

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Pahala Lammiduk R. - Tommy Prayogo, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mengurangi perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terhutang berdasarkan UU Pajak Penghasilan

Dr.H. Tata Fathurrohman, SH.,MH - Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Ina Budhiarti Supyan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan pajak bumi dan bangunan sebagai sarana pengendalian dalam upaya optimalisasi pemanfaatan tanah di perkotaan

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Eni Roosenaeni - Zaenal Muttaqin, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Timblnya utang pajak dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan dalam kaitannya dengan kewenangan pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta menurut PP no. 37 tahun 1998

Dedy Rusnadi - Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Tommy Prayogo, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Intensifikasi pengenaan pajak atas kendaraan bermotor guna menunjang pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 th 2004

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Gia Gyanti - Tommy Prayogo, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara diperkotaan dikaitkan dengan terpenuhinya formasi PPAT dalam kerangka PP no. 37 thn 1998 ttg Peraturan Jabatan PPAT

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Munadi Bayan - Nia Kurniati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris sebagai bukti telah dilaksanakannya pengikatan jaminan yang dipegang oleh bank berdasarkan UU no. 30 thn 2004 ttg Jabatan Notaris

Dede Tien Fatimah - Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Hj. Yani Pujiwati, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kekuatan eksekusi grosse akta berdasarkan 224 Regleman Indonesia yang diperbarui dan atau pasal 258 Regleman daerah seberang dalam penyelesaian kredit macet

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Rosemerry A

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kekuatan pembuktian akta Notaris berkaitan dengan kewenangan hukum untuk membatalkan akta sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan

Dr. Supraba Sekarwati W., SH.,CN - Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Erlina

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan hukum bagi pembeli objek lelang hak tanggungan dalam hal adanya gugatan dari debitor selaku pemilik tanah terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dihubungkan dengan peraturan lelang dan UU no. 4 thn 1996 ttg hak tanggungan

Asep Mulyana - Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak berdasarkan undang-undang perpajakan

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Titin Umari - Zaenal Muttaqin, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam praktik guna menciptakan kepastian hukum dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Hendro Sutrisno - Nia Kurniti, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis penggunaan akta notaris yang disimpan dalam media eletronik sebagai beck up data minuta untuk alat bukti dalam sistem hukum pembuktian perdata Indonesia

Arief Patriosa Gamer - Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis terhadap rangkap jabatan camat sebagai Kepala Kecamatan dan selaku Pejabat pembuat Akta Tanah Sementara dalam kajian PP No. 24 th 1997 ttg pendaftaran tanah

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Hj. Yani Pujiwati, SH., MH - Isep Rahmayadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Bea Lelang yang dikenakan terhadap pemohon karena pembatalan dihubungkan dengan ajaran tentang timbulnya utang pajak

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Sumardi - Tommy Prayogo, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan UU Jabatan Notaris dikaitkan dengan eksistensi Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UU no. 30 thn 2004 ttg Jabatan Notaris

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Nurjaya - Sigid Suseno, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengenaan pajak daerah terhadap perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT. Kaltim Prima Coal

Belly Febrilianto - Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Zaenal Muttaqin, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penggunaan dokumen perusahaan milik orang lain oleh penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan perjanjian kerjasama ditinjau dari Keppres No. 80 th 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah da

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH.,MH - Mohamad Juania

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Upaya mengatasi penunggakan pajak bumi dan bangunan di daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah

Kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dalam kaitannya dengan masalah perpajakan ditinjau dari UU No. 28 th 2007 ttg ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta-akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah yang dibuat sendiri berpedoman kepada PP No. 37 thn 1998 ttg Peraturan Jabtan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Larangan penggunaan kuasa mutlak notariil dalam pengalihan hak atas tanah sebagai suatu upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah

Pelaksanaan lelang kayu di Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) dihubungkan dengan vendu reglemeni dan vendu instructie

Pelaksanaan lelang obyek hak tanggungan berkaitan dengan kredit macet pada Bank Pemerintah.

Pembayaran zakat pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mengurangi perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terhutang berdasarkan UU Pajak Penghasilan

Penerapan pajak bumi dan bangunan sebagai sarana pengendalian dalam upaya optimalisasi pemanfaatan tanah di perkotaan

Timblnya utang pajak dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan dalam kaitannya dengan kewenangan pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta menurut PP no. 37 tahun 1998

Intensifikasi pengenaan pajak atas kendaraan bermotor guna menunjang pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 th 2004

Kedudukan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara diperkotaan dikaitkan dengan terpenuhinya formasi PPAT dalam kerangka PP no. 37 thn 1998 ttg Peraturan Jabatan PPAT

Kedudukan surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris sebagai bukti telah dilaksanakannya pengikatan jaminan yang dipegang oleh bank berdasarkan UU no. 30 thn 2004 ttg Jabatan Notaris

Kekuatan eksekusi grosse akta berdasarkan 224 Regleman Indonesia yang diperbarui dan atau pasal 258 Regleman daerah seberang dalam penyelesaian kredit macet

Kekuatan pembuktian akta Notaris berkaitan dengan kewenangan hukum untuk membatalkan akta sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan

Perlindungan hukum bagi pembeli objek lelang hak tanggungan dalam hal adanya gugatan dari debitor selaku pemilik tanah terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dihubungkan dengan peraturan lelang dan UU no. 4 thn 1996 ttg hak tanggungan

Perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam penyelesaian sengketa pajak berdasarkan undang-undang perpajakan

Tinjauan terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam praktik guna menciptakan kepastian hukum dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah

Analisis penggunaan akta notaris yang disimpan dalam media eletronik sebagai beck up data minuta untuk alat bukti dalam sistem hukum pembuktian perdata Indonesia

Analisis terhadap rangkap jabatan camat sebagai Kepala Kecamatan dan selaku Pejabat pembuat Akta Tanah Sementara dalam kajian PP No. 24 th 1997 ttg pendaftaran tanah

Bea Lelang yang dikenakan terhadap pemohon karena pembatalan dihubungkan dengan ajaran tentang timbulnya utang pajak

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan UU Jabatan Notaris dikaitkan dengan eksistensi Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UU no. 30 thn 2004 ttg Jabatan Notaris

Pengenaan pajak daerah terhadap perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT. Kaltim Prima Coal

Penggunaan dokumen perusahaan milik orang lain oleh penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan perjanjian kerjasama ditinjau dari Keppres No. 80 th 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah da

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi