Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA KONSEP SMART CITY PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H - Elita Nurmalasar - R. Adi Nurzaman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Potensi Pengenaan Pajak Restoran Kepada Pedagang Kaki Lima Kuliner Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Adhitama Putra Avianto

Adhitama Putra Avianto - Dr. Holyness N Singadimedja, S.H., M.H. - Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK DAERAH MELALUI KEJAKSAAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

Dr. Holyness N. Singadimedja S.H., M.H. - Dr. Zainal Muttaqin S.H., M.H - RIMA LESTARI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU

Abi Ma’ruf Radjab, S.H., M.H. - Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H. - Irvan Duwana

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ONLINE RETAIL MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Amelia Cahyadini, S.H.,M.H. - Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - Nabilla Alfitri

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Apartemen oleh Pemerintah Kota Bandung Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindu

Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H. - Dr.H.Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - FAUZAN AZIMAN A

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Melakukan Pencabutan Layanan Izin Gangguan di Daerah Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Abi Ma'ruf Radjab, S.H., M.H. - Dr. Zainal Muttaqin S.H., M.H. - Muhamad Numan Sumantri

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGENAAN PAJAKPENGHASILAN TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA LAYANAN OVER THE TOP ASING SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

Andi Windy Maulia Tenri Sau - Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H. - Dr.Isis Ikhwansyah, S.H., M.H., CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERIAN IZIN PABRIK BUNGA API PT. PANCA BUANA CAHAYA SUKSES DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 40/M-IND/PER/6/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011-2031

Abi Ma’ruf Radjab, S.H., M.H. - Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H. - Siti Fatimah

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN MESIN PARKIR ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANDUNG

Abi Ma’ruf Radjab S.H., M.H. - Dr. Zainal Muttaqin S.H., M.H. - Fadhilla Aulia

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA GUGATAN PT. MARVELZON INDONESIA TERHADAP BUPATI CIAMIS ATAS DITOLAKNYA PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI PASIR BESI DI LAUT LEPAS PESISIR PANTAI SELATAN KABUPATEN CIAMIS

Abi Ma’ruf Radjab - Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H. - Muhammad Ridwan

Detail Cantuman XML Detail Cite

SINKRONISASI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN BASIS DATA PERTANAHAN GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA

Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - Dr.Hj. Tenne Rustini, S.H.,M.H. - YASA MUHAMMAD SIDRATUL MUNTAHA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGATUR PENGGUNAANDANA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

DIKI SHODIKIN NUGRAHA - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGUPAYAKAN PENERIMAAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Deden Suryo Raharjo, S.H.,M.H. - Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - REFCHA AURORA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN KEWENANGAN WALIKOTA DALAM MENENTUKAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU SEBAGAI DASAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2008 DAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 361 TAH

Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H. - Nadia Astriani, S.H., M.Si. - YAYU SRIE RAHAYU

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum.

Arman Lany - Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN MELALUI PENYANDERAAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN UTANG PAJAK

Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - H. Artaji, S.H.,M.H. - MUHAMMAD RIZAL NURJAMAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PT. ASIAN AGRI GROUP

Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - MUHAMMAD ANUGRAH PUTRA - Pupung Faisal, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB RENTENG DALAM PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIHUBUNGKAN DENGAN PERIKATAN TANGGUNG MENANGGUNG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - H. Zul Afdi Ardian, S.H. - Sugirianto

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MODUS OPERANDI RESTITUSI PAJAK FIKTIF YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA KEUANGAN NEGARA

Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - PASCALIS JIWANDONO - Somawidjaja, .H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI UNIT JEMBATAN TIMBANG SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN DI BIDANG ANGKUTAN BARANG DAN KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H.,M.H. - SIVA TAMARA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN KONSESI YANG DIBERIKAN OLEH OTORITAS PELABUHAN SELAKU REGULATOR KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) SELAKU OPERATOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Dr. Nyulistiowati Suryanti, S.H., M.H., CN. - Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H. - VANESSA SIMANJUNTAK

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - ARY ANGGA PRADANA FEBRIANTO - Dr. Zainal Muttaqin S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

AISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - Rizky Emiria

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERIZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEMANFAAT

Abi Ma'ruf Rajab, S.H.,M.H. - Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - NUGRAHA RAMADHAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT DITINJAU DARI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - BAGIA NUGRAHA - Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DISTRIBUTOR KEGIATAN USAHA MULTI LEVEL MARKETING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DEA NIRA DEARNI NIRMAN - Dr. Hj. R. Kartikasari, S.H., M.H - Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA KONSEP SMART CITY PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Potensi Pengenaan Pajak Restoran Kepada Pedagang Kaki Lima Kuliner Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Adhitama Putra Avianto

PENYELESAIAN TUNGGAKAN PAJAK DAERAH MELALUI KEJAKSAAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA OLEH GUBERNUR DKI JAKARTA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN ONLINE RETAIL MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Apartemen oleh Pemerintah Kota Bandung Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindu

Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Melakukan Pencabutan Layanan Izin Gangguan di Daerah Dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

PENGENAAN PAJAKPENGHASILAN TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA LAYANAN OVER THE TOP ASING SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN MESIN PARKIR ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR RETRIBUSI PARKIR DI KOTA BANDUNG

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA GUGATAN PT. MARVELZON INDONESIA TERHADAP BUPATI CIAMIS ATAS DITOLAKNYA PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI PASIR BESI DI LAUT LEPAS PESISIR PANTAI SELATAN KABUPATEN CIAMIS

SINKRONISASI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN BASIS DATA PERTANAHAN GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGATUR PENGGUNAANDANA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGUPAYAKAN PENERIMAAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

PELAKSANAAN KEWENANGAN WALIKOTA DALAM MENENTUKAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU SEBAGAI DASAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2008 DAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 361 TAH

Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum.

PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN MELALUI PENYANDERAAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN UTANG PAJAK

TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PT. ASIAN AGRI GROUP

TANGGUNG JAWAB RENTENG DALAM PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIHUBUNGKAN DENGAN PERIKATAN TANGGUNG MENANGGUNG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI MODUS OPERANDI RESTITUSI PAJAK FIKTIF YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA KEUANGAN NEGARA

EKSISTENSI UNIT JEMBATAN TIMBANG SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN DI BIDANG ANGKUTAN BARANG DAN KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KAJIAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN KONSESI YANG DIBERIKAN OLEH OTORITAS PELABUHAN SELAKU REGULATOR KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) SELAKU OPERATOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

AISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

ANALISIS TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERIZIN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEMANFAAT

ANALISIS TERHADAP PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT DITINJAU DARI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DISTRIBUTOR KEGIATAN USAHA MULTI LEVEL MARKETING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi