Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN ( CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ) PADA BANK DITINJAU DARI PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Annisa Purnamasari - Dr. Bambang Daru Nugroho, SH., MH - Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Saham PT. Terbuka Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kreditur Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional

Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Etty Haryati Djukardi - Prof.Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCB.Arb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kredit Macet Dengan Pengikatan agunan Piutang Dagang Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja

BOBBI MUHAMMAD ALI AKBAR - Dr. Etty Mulyati, SH., MH. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pajak Penghasilan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH - Dr. Zainal Muttaqin, SH., MH - Maria Emelia Retno K

Detail Cantuman XML Detail Cite

Parate Eksekusi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Industri Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggung Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Hapendi Harahap - Prof.Dr. H. Eman Suparman, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penemuan Kebenaran Formil Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik

Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, SH., MH - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH - Yustika Tatar Fauzi Harahap

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Bank Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Tanah Dihubungkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Didasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 4 Tahun

Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - PETRA YO NETANYUHU - Prof.Dr. Veronica Komalawati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Bank Terhadap Integrasi Produk dalam Bancassurance Dikaitkan Dengan Transparansi Informasi Produk Ditinjau Dari Peraturan Perbankan

Anne Apriyanti Ramdaniah - Dr. Etty Mulyati, SH., MH. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemerintah pada Obligasi Rekapitalisasi Perbankan

ASTI SRI MULYANTI - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Etty Mulyati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggungjawab Bank Atas Kerugian Nasabah Sebagai Akibat Kelalaian Melaporkan Pelunasan Kredit Kepada Bank Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur

Dr. Hj. Etty H. Djukardi, SH., MH., CN. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - E. SITI KODARIAH A.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Peraturan Pemerintah No. 24 Th 2012 tentang Melaksanakan Divestasi Saham Terhadap Penanaman Modal Asing dan Pengembangan Ekonomi Nasional Ditinjau Dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Fendy Rendy Ratulangi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian hukum atas likuidasi perbankan dan akibatnya terhadap nasabah deposan

Dr. Tarsisius Murwadji, SH.,MH - Emmy - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Tentang Kepastian Hukum Parate Eksekusi Hak Tanggungan Setelah Dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012

Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Hj. Aam Suryamah, SH., MH. - IVAN CHANDRA SYAHRUL

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Hukum bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Upaya Penyehatan Dan Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa Adat (LPDA) Di Jawa Barat

ASEP ERNANTO - Dr. Bambang Daru Nugroho, SH., MH. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Koperasi Sebagi Mitra perusahaan Patungan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dalam Upaya Pengembangan Perekonomian Nasional

Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Prof. Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D. - SULAIMAN SITOHANG

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Bank atas Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Telah Dialihkan Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit

Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Etty Mulyati, SH., MH. - TULUS HAMONANGAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Kepentingan Pemegang Saham Publik Akibat Perubahan Status Perseroan Terbatas Terbuka Menjadi Perseroan Terbatas Tertutup Dalam Akuisisi Saham di Pasar Modal Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia

Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Melati Sinaga - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH., Not.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Terhadap Kerugian Bank Pelaksana Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ditinjau Dari Peraturan Perbankan

Anton Eka Saputra - Dr. Etty Mulyati, SH., MH. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PertanggungJawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai BAN yang Melanggar Sistem Prosedur Bank dan Mengakibatkan Terjadinya suatu Tindak Pidana di Bidang Perbankan

DONNY RUSTRIYANDI DASUKI - Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit Tanpa Melakukan Penjualan Harta Pailit Dikaitkan Dengan Perlindungan Yang Seimbang Antara Debitor Dengan Kreditor

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Riyan Fardian

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Terhadap Pemisahan Kekayaan Bank BUMN Atas Kekayaan Negara Sehubungan Dengan Penghapusan Tagihan Piutang (Haircut) Berdasarkan Business Judgement Rule Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undang Yang Terkait

Dr. Agus Kusnadi, SH., MH. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Joko Satrianto Wibowo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Jasa Telepon Seluler Perihal Pemblokiran Jaringan yang Digunakan oleh Pelanggan Jasa Seluler Secara Sepihak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungabn Konsumen

Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, SH., M.H. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Rama Difa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Bank syariah Berdasarkan Sistem Bagi Hasil Dihubungkan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - NUR MELINDA LESTARI - Prof.Dr. Hj. Mariam Darus Badrulzaman, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek Kekayaan Intelektual pada Perjanjian Waralaba Berdasarkan Sistem Syariah Dikaitkan Dengan Pemberdayaan Usaha Mikroo, Kecil dan Menengah Dalam Perkembangan Ekonomi Nasional

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Sudaryat

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek-Aspek Hukum Pertanggungjawaban PT. Taspen Dalam Pengelolaan dana Pensiun Ditinjau Dari UUKIP

Dr. Bambang Daru Nugroho, SH., MH. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - SANDY SEPTI MURHANTA HIDAYAT

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dimensi Hukum Penyelesaian Sengketa Uji Kemampuan Dan Kapatutan (Fit And Proper Test) Bagi Direksi Pada Bank Perkreditan Rakyat Oleh Bank Indonesia Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Dr. Hj. Tenne R. Wiriaatmadja, SH., MH. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Muhammad Afif

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Prinsip Kehati-hatian Oleh bank dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang diperoleh secara tidak sah

Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Hj. Etty H. Djukardi, SH., MH., CN. - Hj. Etty H. Djukardi, SH.,MH.,CN. - Teguh Prayogi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Pasal 49 ayat 2 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Dihubungkan Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum

Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - PALTIADA SARAGI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penolakan Pencairan Bank Garansi Oleh Bank Terkait Dengan Wanprestasi Pemilik Proyek

Dr. Etty Mulyati, SH., MH. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - REF FITRI YENTI Z.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Obyek Pesawat Udara dikaitkan dengan Idera Sebagai Upaya Kepastian Hukum Dalam Rangka Pembangunan Lembaga Hukum Jaminan Nasional

Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Prof.Dr. Huala Adolf, SH., LL.M. - Yurisa Martanti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan merek Dagang Dikaitkan Dengan Penaksiran Nilai Merek Sebagai Objek Jaminan Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional

Dr. Supraba Sekarwati, SH., CN. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Nahrowi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Dalam Pinjaman Berbentuk Rekening Koran Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perbankan.

Dr. Supraba Sekarwati W., SH., CN. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - LILY ANDAYANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN ( CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ) PADA BANK DITINJAU DARI PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Saham PT. Terbuka Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kreditur Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional

Kredit Macet Dengan Pengikatan agunan Piutang Dagang Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja

Pajak Penghasilan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Parate Eksekusi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Industri Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggung Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Penemuan Kebenaran Formil Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik

Tanggung Jawab Bank Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Tanah Dihubungkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Didasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 4 Tahun

Tanggung Jawab Bank Terhadap Integrasi Produk dalam Bancassurance Dikaitkan Dengan Transparansi Informasi Produk Ditinjau Dari Peraturan Perbankan

Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemerintah pada Obligasi Rekapitalisasi Perbankan

Tanggungjawab Bank Atas Kerugian Nasabah Sebagai Akibat Kelalaian Melaporkan Pelunasan Kredit Kepada Bank Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur

Implikasi Peraturan Pemerintah No. 24 Th 2012 tentang Melaksanakan Divestasi Saham Terhadap Penanaman Modal Asing dan Pengembangan Ekonomi Nasional Ditinjau Dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Kajian hukum atas likuidasi perbankan dan akibatnya terhadap nasabah deposan

Kajian Tentang Kepastian Hukum Parate Eksekusi Hak Tanggungan Setelah Dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012

Kedudukan Hukum bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Upaya Penyehatan Dan Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa Adat (LPDA) Di Jawa Barat

Kedudukan Koperasi Sebagi Mitra perusahaan Patungan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dalam Upaya Pengembangan Perekonomian Nasional

Perlindungan Hukum Terhadap Bank atas Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Telah Dialihkan Dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit

Perlindungan Kepentingan Pemegang Saham Publik Akibat Perubahan Status Perseroan Terbatas Terbuka Menjadi Perseroan Terbatas Tertutup Dalam Akuisisi Saham di Pasar Modal Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia

Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Terhadap Kerugian Bank Pelaksana Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ditinjau Dari Peraturan Perbankan

PertanggungJawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai BAN yang Melanggar Sistem Prosedur Bank dan Mengakibatkan Terjadinya suatu Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Analisis Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit Tanpa Melakukan Penjualan Harta Pailit Dikaitkan Dengan Perlindungan Yang Seimbang Antara Debitor Dengan Kreditor

Analisis Terhadap Pemisahan Kekayaan Bank BUMN Atas Kekayaan Negara Sehubungan Dengan Penghapusan Tagihan Piutang (Haircut) Berdasarkan Business Judgement Rule Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undang Yang Terkait

Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Jasa Telepon Seluler Perihal Pemblokiran Jaringan yang Digunakan oleh Pelanggan Jasa Seluler Secara Sepihak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungabn Konsumen

Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Bank syariah Berdasarkan Sistem Bagi Hasil Dihubungkan dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Aspek Kekayaan Intelektual pada Perjanjian Waralaba Berdasarkan Sistem Syariah Dikaitkan Dengan Pemberdayaan Usaha Mikroo, Kecil dan Menengah Dalam Perkembangan Ekonomi Nasional

Aspek-Aspek Hukum Pertanggungjawaban PT. Taspen Dalam Pengelolaan dana Pensiun Ditinjau Dari UUKIP

Dimensi Hukum Penyelesaian Sengketa Uji Kemampuan Dan Kapatutan (Fit And Proper Test) Bagi Direksi Pada Bank Perkreditan Rakyat Oleh Bank Indonesia Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Penerapan Prinsip Kehati-hatian Oleh bank dalam pemberian kredit dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang diperoleh secara tidak sah

Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Pasal 49 ayat 2 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Dihubungkan Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum

Penolakan Pencairan Bank Garansi Oleh Bank Terkait Dengan Wanprestasi Pemilik Proyek

Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Obyek Pesawat Udara dikaitkan dengan Idera Sebagai Upaya Kepastian Hukum Dalam Rangka Pembangunan Lembaga Hukum Jaminan Nasional

Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan merek Dagang Dikaitkan Dengan Penaksiran Nilai Merek Sebagai Objek Jaminan Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Dalam Pinjaman Berbentuk Rekening Koran Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perbankan.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi