Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Upaya penyelesaian sengketa tanah akibat adanya sertifikat palsu yang diterbitkan Kantor Pertanahan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis atas kerugian yang timbul sebagai akibat pemalsuan sertifikat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Mengenai Pinjaman Modal Usaha Melalui Pembiayaan Konsumen Dana Express Pada Perusahaan Multifinance Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Penataan Ruang Mikro Berbasis Pertanian Berkelanjutan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Petani Di Propinsi Bengkulu Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Yang Dananya Bersumber Dari Surat Utang Negara Dikaitkan Dengan Tingkat Kesehatan Bank.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang usance letter of credit dalam transaksi ekspor impor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis terhadap pembatalan akta jual beli tanah yang dilakukan di hadapan PPAT dikaitkan dengan PP No. 24 th 1997 ttg Pendaftaran Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Optimalisasi pemanfaatan tanah bekas hak guna usaha perkebunan dalam rangka penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan ganti rugi dalam pelaksanaan hak atas tanah berdasarkan keputusan Presiden No.55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan lelang komoditi agro dihubungkan dengan vendu reglement staadblaad 1908 no. 189 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2002 tentang petunjuk pelaksanaan lelang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan retribusi tanah ex swapraja Kesultanan Kasepuhan dihubungkan dengan UU N0.5 Th 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembakaran hutan oleh perusahaan perkebunan di Provinsi Riau dalam kajian pelestarian fungsi hutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian dan pendaftaran hak atas tanah yang dibagikan kepada transmigran dalam kaitannya dengan pengalihan hak ditinjau dari peraturan Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Blbi) Kepada Bank-Bank Bermasalah Dikaitkan dalam Upaya Pemerintah di Bidang Penyehatan Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencabutan Izin Usaha Bank dan Akibatnya Terhadap Hak Nasabah Penyimpan Dana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penentuan Tentang Kepastian Hukum Terhadap Status Dan Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Pantai Pulau Batam Dilihat Dari Perspektif Kewenangan (Antara Badan Pengusahaan Batam Dengan Pemerintah Daerah Kota Batam).

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TUKAR MENUKAR TANAH ANTARA PARA AHLI WARIS Ny.EPON DENGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Atas Sengjketa Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah Yang Digugat Dengan Alat Bukti Girik Dihubungkan Dengan Sistem Pertanahan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN ATAS SENGKETA TANAH HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIGUGAT DENGAN ALAT BUKTI GIRIK DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERTANAHAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Bank Perkreditan Rakyat Dalam sistem Perbankan Nasional Dikaitkan Dengan Persaingan Global Bidang Perbankan Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Perjanjian Perdagangan Garmen Dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Persaingan Usaha Terhadap Produk Impor sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian hukum atas perjanjian kredit dengan jaminan tanah belum bersertifikar

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian terhadap akibat kerjasama antara notaris dengan biro jasa yang memasarkan jasanya ditinjau dari kode etik notaris dan UU No. 30 th 2004 ttg Jabatan Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan hukum girik dalam praktik dihubungkan dengan peraturan Pemerintah No.24 Th.1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Dalam Proses Ekssekusi Jaminan Utang Dalam Kepailitan Dikaitkan Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Kebendaan Dalam Hukum Positif Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan perjanjian pemakaian tanah dalam penerbitan ijin mendirikan bangunan ( IMB)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Surat Keterangan Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Agraria Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Mengikat Klusula Baku Dalam Perjanjian Kredit Dihubungkan dengan Undang2 No. 10 Th 1998 tentang Perubahan Undang2 No. 7 Th 1992 tentang Perbankan Juncto Undang2 No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian akta Notaris berkaitan dengan kewenangan hukum untuk membatalkan akta sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah dalam penetapan sita eksekusi dihubungkan dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian hak pemilik satuan rumah susun dan pengalihan haknya dalam kaitannya dengan perubahan status hak atas tanah sertipikat hak milik atas satuan rumah susun ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan pada Lembaga Perbankan Tanpa Melalui Proses Gugatan di Pengadilan Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Hk Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan Dikaitkan dengan Hak Menguasaan Politik Negara Dalam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penyalahgunaan Lembaga Pelelangan Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah Dikaitkan Dengan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha rotan berdasarkan perjanjian kerja dihubungkan dengan UU No. 13 th 2003 tentang ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pembelian satuan rumah susun akibat kredit macet yang dilakukan oleh developer dikaitkan dengan UU No.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak milik yang telah diterbitkan 5 tahun atau lebih

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pengembang perumahan terhadap klaim dari pihak ketiga atas tanah yang dikuasai pengembang dihubungkan dengan PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PELAYANAN JASA KERETA API INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Hak atas Tanah Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Negara Yang Berubah Status Menjadi Hak Pengelolaan Dikaitkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum pemilik rumah berdasarkan klausula uang jaminan dalam perjanjian sewa menyewa rumah dihubungkan dengan UU No.4 Th 1992 tentang perumahan dan pemukiman dan UU No.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Pengiriman Uang Tunai Yang Di Asuransikan Dengan Asuransi Cash In Transit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi Kerugian Dalam Proses Penyelesaian Klaim Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli suatu Rumah Susun dihubungkan dengan keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.11/KPTS/1994 tentang pedoman perikatan jual beli suatu rumah susun

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) Produk Farmasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Trips-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah bekas hak eigendom dihubungkan dengan ketentuan konvensi berdasarkan UU No. 5 Th 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan tenaga kerja di bawah umur di jermal dihubungkan dengan konvensi ILO International Labour Organization

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog