Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Kepastian hak pemilik satuan rumah susun dan pengalihan haknya dalam kaitannya dengan perubahan status hak atas tanah sertipikat hak milik atas satuan rumah susun ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan pada Lembaga Perbankan Tanpa Melalui Proses Gugatan di Pengadilan Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Hk Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan Dikaitkan dengan Hak Menguasaan Politik Negara Dalam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penyalahgunaan Lembaga Pelelangan Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah Dikaitkan Dengan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha rotan berdasarkan perjanjian kerja dihubungkan dengan UU No. 13 th 2003 tentang ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pembelian satuan rumah susun akibat kredit macet yang dilakukan oleh developer dikaitkan dengan UU No.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak milik yang telah diterbitkan 5 tahun atau lebih

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pengembang perumahan terhadap klaim dari pihak ketiga atas tanah yang dikuasai pengembang dihubungkan dengan PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PELAYANAN JASA KERETA API INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Hak atas Tanah Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Negara Yang Berubah Status Menjadi Hak Pengelolaan Dikaitkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum pemilik rumah berdasarkan klausula uang jaminan dalam perjanjian sewa menyewa rumah dihubungkan dengan UU No.4 Th 1992 tentang perumahan dan pemukiman dan UU No.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Pengiriman Uang Tunai Yang Di Asuransikan Dengan Asuransi Cash In Transit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi Kerugian Dalam Proses Penyelesaian Klaim Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli suatu Rumah Susun dihubungkan dengan keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat No.11/KPTS/1994 tentang pedoman perikatan jual beli suatu rumah susun

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well-Known Mark) Produk Farmasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Trips-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah bekas hak eigendom dihubungkan dengan ketentuan konvensi berdasarkan UU No. 5 Th 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan tenaga kerja di bawah umur di jermal dihubungkan dengan konvensi ILO International Labour Organization

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan peruntukan lahan pertanian untuk pembangunan perumahan dan permukiman dihubungkan dengan UU no. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis atas kerugian yang timbul sebagai akibat pemalsuan sertifikat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Mengenai Pinjaman Modal Usaha Melalui Pembiayaan Konsumen Dana Express Pada Perusahaan Multifinance Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Penataan Ruang Mikro Berbasis Pertanian Berkelanjutan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Petani Di Propinsi Bengkulu Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Yang Dananya Bersumber Dari Surat Utang Negara Dikaitkan Dengan Tingkat Kesehatan Bank.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang usance letter of credit dalam transaksi ekspor impor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis terhadap pembatalan akta jual beli tanah yang dilakukan di hadapan PPAT dikaitkan dengan PP No. 24 th 1997 ttg Pendaftaran Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan Izin Usaha Yang Terletak Di Lahan Masyarakat Adat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembangan Usaha Mikro kecil Sebagai Penggerak Perekonomian Dikaitkan Dengan Pembiayaan Melalui Kredit Perbankan Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penjaminan bangunan kios yang didirikan di atas tanah hak pengelolaan sebagai jaminan kredit bank dihubungkan dengan peraturan Perundang-Undangan yang terkait

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Lembaga Adat Desa Di Maluku Khususnya Di Seram Bagian Timur Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Objek Barang Perdagangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tender Pengadaan Barang dan Jasa Dihubungkan Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum Adat dihubungkan peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Angsuran Dengan Jaminan Fidusia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian jual beli tanah dan rumah obyek kredit pemilikan rumah melalui pengoperan hak dikaitkan buku III kitab Undang Undang Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama Dalam Pinjaman Berbentuk Rekening Koran Dihubungkan Dengan Undang-Undang Perbankan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian pemberian dan penyerahan hak atas tanah diatas hak pengelolaan dihubungkan dengan peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PEMBIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH YAYASAN DITINJAU DARI KITAB UU HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PRESIDEN NO 9 THN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Pengangkutan Kargo Melalui Udara Dihubungkan Dengan Tanggung Jawab Penangkut terhadap Kerugian Konsumen Pengirim Barang akibat Kehilangan atau Kerusakan Barang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PINJAMAN TAMBAHAN MODAL USAHA DALAM RANGKA PROGRAM KEMITRAAN ANTARA BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN KELOMPOK TANI UNTUK PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian sewa lahan di atas tanah hak pengelolaan ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlawanan Melalui Penangguhan eksekusi Objek Jaminan dalam Kredit Macet dengan Jaminan Hak Atas Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat hukum pemutusan kontrak dikaitkan dengan penyelesaian sengketa kontrak internasional di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Kepastian Hukum Bill Of Lading (E-Bol) Dikaitkan Dengan Kedudukan Bill Of Lading Sebagai Dokumen Pengangkutan Barang Melalui Laut Pada Penyelenggaraan Eksport-Impor Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS MENGENAI PENGAWASAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN TERHADAP PENCEMARA YANG DITIMBULKANNYA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis terhadap klausul-klausul baku dalam perjanjian sewa menyewa ruangan di mall ditinjau dari UU no. 8 th 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis terhadap pengakuan hutang dalam pembiayaan dengan konsep pola bagi hasil pada perusahaan modal ventura daerah (PMVD) berpedoman kepada keputusan Presiden RI No. 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asas keadilan dalam usaha menyeibangkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja dihubungkan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh PT Caletx Pacific Indonesia (CPI) wilayah Riau dikaitkan dengan peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang kegiatan hulu minyak dan gas bumi

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog