Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

TNJAUAN YURIDIS HAK GUNA USAHA ATAS TANAH PT. PABRIK GULA RAJAWALI II UNIT PABRIK GULA SUBANG DI KABUPATEN SUBANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DAN PERATURAN PELAKSANANYA KHUSUSNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN RUMAH PRODUKSI PERSARI FILM TERHADAP STASIUN TELEVISI LATIVI PADA KASUS PELANGGARAN PERJANJIAN KERJASAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Upaya Penanggulangan Kejahatan Electronic Banking Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1990.K/Pdt/2000 TENTANG EKSEKUSI GROSSE AKTA HIPOTIK DALAM PERKARA ANTARA OGAN GUNAWAN DAN NY. ERNAWATY MELAWAN P.T. BANK ARTHA GRAHA CABANG BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR 206/Pdt/2008/PT. Bdg TENTANG SENGKETA PERJANJIAN LEASING DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA TN. GAN GAN JAYA WIBAWA DAN PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) UNTUK MENYESUAIKAN PRODUK FRANCHISE ASING DENGAN KEADAAN DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PP NO 42 TAHUN 2007 TENTANG PERJANJIAN WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEMBAGA BANK TANAH SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK MENJAMIN PEROLEHAN TANAH DENGAN HARGA YANG WAJAR BAGI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN GANTI RUGI TERHAAP PENGADAAN TANAH UMTUK PEMBANGUNAN JALUR ALTERNARIF LINGKAR NAGREG DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 jo. PERATURAN PRESIDEN NO. 65 TAHUN 2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN RUANG DIATAS TANAH NEGARA YAN DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAFTARAN TANAH ASSET PT. KERETA API (PERSERO) ASAL KONVERSI HAK BARAT YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UUPA Jo PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DALAM KEGAGALAN BANGUNAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI PEMENANG TENDER PERBAIKAN JALAN YANG DIADAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BANDUNG TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN SEHINGGA DAPAT MENYEBABKAN TERJADINYA KEGAGALAN BANGUNAN DALAM PROYEK PENINGKATAN JALAN BANDA, BAHU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Reklamasi Pantai Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP BATAS MAKSIMUM LUAS KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH UNTUK PERUMAHAN ORANG PRIBADI DALAM KERANGKA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH WAKAF YANG DITUKAR GULING DENGAN APARTEMEN DAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN KAWASAN PESISIR PANTAI PULAU AMBON UNTUK PEMBANGUNAN AMBON WATER FRONT CITY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI ATAS PELEPASAB HAK ATAS TANAH OLEH PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA KEPADA KELOMPOK TANI RANTAU BAIS TERPADU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA DIINDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK YANG MENGAKIBATKAN GANTI RUGI AKIBAT DARI KEGAGALAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA DIHUBUNGKAN DENMGAN UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INTERVENSI PT. PERUSAHAAN PENGELOLAAN ASET (PERSERO) DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DENNGNAN PT. VILLA DEL SOL AGROTOOURISM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JUAL BELI TANAH HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LESSEE (TERHADAP) PENCANTUMAN SURAT PERJANJIAN TAMBAHAN DI LUAR KLAUSULA BAKU OLEH PERUSAHAAN LEASING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI WARALABA AKIBAT TERJADINYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN FEE OLEH PENERIMA WARALABA DI LEMBAGA PENDIDIKAN MUSIK PURWACARAKA SUKABUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI WARALABA LANJUTAN YANG TIDAK BERKEMBANG DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 31/M-DAG/PER/8/2008 TENTANG PENYELE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHUNI RUMAH SUSUN ATAS TINDAKAN PENGEMBANG SEBAGAI PIHAK PENGELOLA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1995 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH DIHUBNGKAN DENGAN KETENTUAN KONVERSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEMBERI WARALABA ATAS TINDAKAN PENERIMA WARALABA YANG TIDAK MENGGUNAKAN MEREK DAGANG PEMBERI WARALABA DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN DALAM STATUS KEPEMILIKAN TANAH BERSAMA HAK GUNA BANGUNAN DIATAS HAK PENGELOLAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH SUSUN AKIBAT PENGEMBANG TIDAK MEMENUHI ASAS ITIKAD BAIK DIKAITKAN DENGAN PASAL 1338 KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK WARALAB (FRANCHISOR) DALAM HAL PENYALAHGUNAAN RAHASIA DAGANG OLEH PEMEGANG WARALABA (FRANCHISEE) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DAN PP NO. 42 TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH HAK ULAYAT ATAS EKSPLORASI SUMBER DAYA ALAM DI BIDANG PERTABANGAN BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL PEMBERIAN KUASA DALAM PERJANJIAN BAKU YANG DITETAPKAN OLEH PT. ADIRA DINAMIKA MULTI DINANCE Tbk. (ADIRA FINANCE) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KONTRAK TANAH PERTANIAN DI DESA MANDALASARI KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SECONDARY MORTGAGE FACILITY (SMF) SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KREDIT PERUMAHAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKTA PPAT YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR OERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN BAKU LOKAL DALAM WARALABA ASING DILIHAT DARI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 53/M-DAG/PER/8/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA DAN PRINSIP PERDAGANGAN WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Kewenangan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Tentang Perlu Atau Tidaknya Hakim Memperoleh Persetujuan Terdakwa Terhadap Penahanan Saksi Menjadi Tersangka Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA BANDUNG NOMOR: 213/PDT.G/PN.BDG TENTANG JUAL BELI SEBIDANG TANAH HAK GUNA BANGUNAN SECARA DIBAWAH TANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UUPA DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) ANTARA PEMERINTAH DAN SWASTA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP FRANCHISE SYARIAH KEBAB BABARAFI DIHUBUNGKAN DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) NOMOR : 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH0

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA TENTANG KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DI DALAM NEGERI DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG PERIKATAN DAN UNDANG-UNDANG N

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS ANAH HAK PENGELOLAAN TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Fiktif Pada Bank Pemerintah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA OBJEK BARANG PERDAGANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERALIHAN STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI ASET PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKSANAKAN MERGER DITINJAU DARI HUKUM PERSEROAN DAN HUKUM PERTANAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI TERIMA JKADI (TURN KEY) DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA PT. TELKOM, TBK. MSC (MAINTENANCE SERVICE CENTER) DIHUBUNGKAN DENGAN KUH PERDATA DAN PERATURAN MENTERI BUMN NO. 05/MBU/2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN POLA INTI PLASMA PADA PETANI KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PASAMAN BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DIVISI KREDIT KONSUMEN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk DENGAN PT. BAKRIE SWASTIKA UTAMA DALAM PENYALURAN KREDIT KEPEMILIKAN APARTEMEN PADA PROYEK KAWASAN SUPERBLOK RASUNA EPICENTRUM JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN JASA PEMBORONGAN REHAB JL. LINGKAR MAJALAYA SECTION I ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANDUNG DENGAN CV. PERKASA BANDUNG MANDIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog